Menurut saya ayat 4 dan 5 bukannya satu kesatuan?

Pasal 4 menjelaskan sebab dan kondisinya, sedangkan ayat 5 adalah sanksi nya.

simpelnya gini:

apabila WP sudah kena bukper dan akan dilakukan tindak penyidikan, namun WP ngaku kalau dy salah, maka denda nya 150%

namun apabila WP ngaku sendiri salah namun blm kena bukper, maka kenanya 50% saja.

OK, well noted.

Thanks bro :))

nambah poin aja, ijin nyimak

aku deal ini..
point yg saya tangkep dari aturan adalah :
- mengstimulan WP agar jujur dan terbuka
- adanya apresiasi & mendorong WP untuk jujur & terbuka

pajak oh pajak.....

Beda gan..

Pasal 8 (3) adalah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak atas Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 43A KUP), ini sudah masuk ranah tindak pidana perpajakan. Kalau tidak ingin dinaikkan ke penyidikan, dapat menggunakan Pasal 8 (3) pengungkapan ketidakbenaran dengan membayar pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%

Kalau Pasal 8 (4) itu untuk pengungkapan ketidakbenaran atas Pemeriksaan biasa ( Pasal 29 KUP). Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dengan cara membayar pajak kurang bayar ditambah sanksi kenaikan 50%.

kenapa mau bayar 50% kalau bisa kena maksimal 48% hehehehe...