Dear rekans,

Ada beberapa pertanyaan yg ingin saya ajukan :

1. Jika perusahaan membangun/merenovasi gedung dgn bantuan kuli lepas (buka kontraktor resmi), apakah upah kuli tersebut kena pajak? PPh pasal berapa dan jenis penghasilan yg mana ya?

2. Apakah alamat lawan transaksi yg non NPWP harus lengkap? Maksudnya, cukupkah jika saya menuliskan nama dan kota saja (misal : Fulan-Jakarta)?


3. Benarkah logika perhitungan/penulisan saya atas PPh 23 non NPWP, sbb :
Jasa servis kendaraan = 50.000
PPh 23 non NPWP (4%) = 2.000

Karena pemberi jasa tidak ingin di potong PPh, maka saya membuat bukti voucher dgn penulisan sebagai berikut :

Biaya jasa sevis kendaraan = 52.000
PPh 23 = ( 2.000)

Kas yg dikeluarkan = 50.000





Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

kalau begini salah rekan mungkin harusnya metode gross up

harusnya di voucher
50.000/96% =52.083

nah di potong pph 52.083-2.083 hasilnya 50.000





ini yang masih agak bingung antara pph 21 atau final,,hehe

salam

Terima kasih rekan salasa atas jawaban utk no.3, ternyata saya keliru dan akan saya perbaiki.


Utk jawaban no.2 saja bagaimana...boleh/tidak ya jika lawan transaksi non NPWP itu hanya nama dan kota saja? Atau alamatnya harus lengkap? Adakah peraturan yg mendasarinya?

dasar hukumnya itu tertulis di BP nya rekan,,,
bukti potong harus di isi secara lengkap dan jelas,,

salam

Baik, terima kasih atas jawabannya rekan salasa.

rekan AbuAbdirrohman, saya mohon ijin untuk ikut diskusi



rekan AbuAbdirrohman, kalau pemberi jasanya WP OP, maka merupakan objek PPh 21. contohnya ada di Peraturan Dirjen Pajak PER 31/PJ./2009, yang cara perhitungannya disempurnakan oleh PER 57/PJ./2009.

di PER 31/PJ./2009, contoh perhitungannya menggunakan jasa membangun/merenovasi rumah. sehingga saya menyimpulkan bahwa jasa konstruksi jika dilakukan WP OP tetap terutang PPh 21, bukan PPh final pasal 4 (2).

mohon koreksi dari rekan-rekan ortax jika salah.

berikut ini lampiran PER 57/PJ./2009

V.2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

V.3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 4.500.000,00. selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

Rp 10.000.000,00 - Rp 4.500.000,00 - Rp 1.000.000,00 = Rp 4.500.000,00.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:

5% x 50% x Rp 4.500.000,00 = Rp 112.500,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

5% x 120% x 50% x Rp 4.500.000,00 = Rp135.000,00

semoga bermanfaat. salam.

maaf rekan AbuAbdirrohman, ternyata saya salah baca. yang di PER 31/PJ./2009 itu ternyata dekorasi gedung. bukan renovasi gedung.

mohon pencerahan dari rekan-rekan ortax. salam.

rekan AbuAbdirrohman, maaf saya salah.

di PP 51/2008 tentang PPh atas Jasa Konstruksi, disebutkan:


sehingga kesimpulannya,
1) jika yang membangun adalah WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha jasa konstruksi (pemborong), maka atas biaya kontrak dipotong PPh Final pasal 4 (2).
2) jika membangun/merenovasi dengan hanya mengupah kuli langsung (tanpa melalui pemborong, maka atas upah dipotong PPh 21.

untuk kasus rekan AbuAbdirrohman, jika memang langsung mengupah kuli tanpa melalui pengusaha jasa konstruksi, berarti atas upah rekan memotong PPh 21.

semoga bermanfaat. maaf tadi saya salah. salam.

Rekan goodmorning, terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat.