Tolong donk... bagaimana dasar pengenaan PPh pasal 21 atas
1. honor panitia pelaksana kegiatan yang personilnya dari perangkat desa apakah termasuk PPh pasal 21 final seperti PNS atau dapat potongan PTKP ? dan bagaimana dasar hukumnya.
2. Bagaimana pengenaan PPh pasal 21 bagi Stimulan BPD? dan dasar hukumnya.. Terima kasih

PER/31/2009
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Zeeget : Trims komennya... Artinya Panitia Pelaksana Kegiatan termasuk peserta kegiatan? bukan pegawai sebagaimana perangkat desa menerima penghasilan tetap Kepala desa dan Perangklat Desa?

Betul rekan..

PER/31/2009
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
DAN ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3, Poin d
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya.


Penghasilan tetap ada pengurangan PTKP

Zeeget : 1 lagi sobat... Desa Terima dana ADD yg brasal dari APBD kemudian dibayarkan hr Tutor Paud dan Stimulan BPD masing2 sebesar 100 rb setiap bln dan insentif RT sebesar 100 rb dalam 1 tahun.. bgmn pengenaan pajaknya.. ? sekali lagi trima kasih sobat Zeeget krn sy hrs segera buat surat edaran untuk desa....

Buat rekan zeeget : Kalo honor (dana APBN/D) yang dibayarkan kepada peserta kegiatan (kebetulan peserta kegiatan PNS) mana yang berlaku pemotongan PPh 21 sebagai peserta kegiatan (Pasal 17 (1) huruf a x Jumlah bruto) atau atau kena PPh 21 Final (Gol I & II = 0%, III = 5%, IV = 15%) ?

Salam

Klo menurut sy yg ini rekan..
Mgkn ada pendapat lain dr rekan2..

Mungkin ini lebih ke Dana Bantuan/sumbangan rekan (atas nama desa bkn org pribadi)..walopun riilnya dibagikan ke org pribadi,tp pada awalnya yg menerima atas nama desa(Badan)..sepertinya tdk dikenakan PPh 21
Ada rekan2 yg mau nambahin..

Wah kalo auditor pajak...mengenakan PPh Final dengan alasan Honor yang dibayar dengan dana APBN/D yang diterima PNS kan harus ikut ketentuan PP Nomor 80/2010 repot rekan....bisa2 nombok (kalo PNS nya gol IV.a)....

Salam

Klo yg PNS menurut petugas Pajak Pratama honor yg diterima dikenakan PPh sebagaimana [b]PP Nomor 80/2010 yg bersifat final