Berita

  • 16 Sept 2021
  • Harian Bisnis Indonesia

Repatriasi Terhambat Investasi

Bisnis, JAKARTA — Terbatasnya instrumen investasi yang tersedia di Indonesia menjadi penyebab minimnya repatriasi harta hasil deklarasi peserta program Tax Amnesty 2016 yang selama ini diparkir di Singapura.

Tak tanggung-tanggung, jumlah dek-larasi harta peserta Tax Amnesty 2016 yang berasal dari Singapura mencapai Rp766,05 triliun.

Hingga saat ini, pemerintah masih belum mempublikasikan realisasi harta yang direpatriasi dari negara tersebut.

Saat dihubungi Bisnis, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan tidak bersedia memberikan perincian data termasuk kendala yang dihadapi.

Akan tetapi, mengacu pada dokumentasi Bisnis, re patriasi pajak dari Singapura per Maret 2017 hanya senilai Rp83,6 triliun dari total repatriasi dalam program Tax Amnesty yang kala itu mencapai Rp140,5 triliun. (Bisnis, 15/9).

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, pada dasarnya pelaku usaha yang menjadi peserta Tax Amnesty 2016 dan menyimpan hartanya di Singapura bersedia untuk melakukan repatriasi.

Hanya saja, instrumen investasi yang tersedia di Tanah Air dinilai kurang kompetitif dan tidak memberikan imbal hasil atau return yang tinggi.

“Masukan dari pengusaha bahwa uang itu harus produktif. Di Indonesia tidak cukup banyak peluang untuk menginvestasikan dana mereka. Terbatas hanya obligasi pemerintah,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (14/9).

Pria yang akrab disapa Tomi ini menjelaskan, ada dua jenis investasi yang bisa menampung dana repatriasi tersebut. Pertamainvestasi langsung salah satunya di sektor infrastruktur, dan kedua investasi di pasar keuangan.

Akan tetapi, investasi langsung di Indonesia belum menarik minat pelaku usaha. Pasalnya, perbaikan yang dilakukan pemerintah dari sisi regulasi, perizinan, dan ketenagakerjaan masih belum nyata.

Sementara itu, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menjawab tantangan investasi itu masih belum terimplementasikan secara penuh dan sempurna.

Kemudian, investasi di pasar keuangan juga masih terbatas. Terlebih, kata Tomi, pengawasan di pasar modal Tanah Air masih belum seketat Singapura.

Hal inilah yang kemudian memaksa peserta Tax Amnesty hanya masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Di Singapura pilihannya [investasi] banyak. Itu yang membuat pengusaha [peserta Tax Amnesty] merasa lebih aman menaruh uangnya di Singapura,” kata dia.

Tomi menambahkan, terbatasnya dana repatriasi asal Singapura tidak lantas diartikan bahwa peserta Tax Amnesty tidak bersedia untuk memulangkan asetnya ke Tanah Air.

Menurutnya, repatriasi akan berjalan dengan mulus selama pemerintah menyediakan berbagai opsi untuk mengelola ratusan triliun dana tersebut.

Adapun, instrumen investasi dana repatriasi tertuang di dalam PMK No. 119/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Instrumen itu antara lain efek bersifat utang termasuk medium term notes (MTN), sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek beragun aset, unit penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE), deposito, tabungan, dan giro.

Kemudian instrumen pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, berdasarkan catatan Bisnis yang bersumber dari kajian otoritas fi skal saat merumuskan Tax Amnesty 2016, jumlah harta yang terkait dengan high net worth individual (HNWI) mencapai US$250 miliar.

Angka itu tak jauh beda dibandingkan dengan data yang diungkap pejabat perbankan swasta Singapura, yakni sekitar US$200 miliar dana yang tidak dideklarasikan kepada otoritas pajak.

Jika menga-cu pada nilai tukar rupiah kala itu yang di kisaran Rp10.000 per dolar Amerika Serikat (AS), jumlah tersebut setara dengan Rp2.500 triliun. 

Dari angka itu, senilai Rp2.000 triliun diperkirakan berada di Singapura. Akan tetapi, deklarasi harta wajib pajak Indonesia yang berada di Singapura hanya Rp766,05 triliun. Artinya, ada selisih sekitar Rp1.030,9 triliun yang masih gelap.

SUNSET POLICY

Sementara itu, pemerintah berencana memberikan relaksasi bagi peserta Tax Amnesty 2016 melalui program Sunset Policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan (PPh).

Program itu diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sunset Policy dirumuskan sejalan dengan tidak maksimalnya repatriasi harta atau aset dalam program Tax Amnesty 2016, serta kesulitan pemerintah dalam menindaklanjuti data hasil kerja sama pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Kementerian Keuangan mencatat, pada 2018 total nilai data AEOI mencapai Rp2.742 triliun. Kemudian, hasil penelitian Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menemukan terdapat selisih setara kas pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun.

Sejauh ini, pemerintah mengidentifikasi 30.722 wajib pajak dengan nilai data Rp78 triliun, dan sebanyak 9.846 wajib pajak telah ditindaklanjuti melalui imbauan senilai Rp39 triliun.

Artinya, dalam waktu 3 tahun, pemerintah baru berhasil mengidentifikasi data AEOI senilai Rp117 triliun.

Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam program Sunset Policy itu.

Pertama mengungkapkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan saat Tax Amnesty 2016, dan kedua pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016—2019.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan, efektivitas dari Sunset Policy tergantung pada periode atau tenggat waktu yang disediakan oleh pemerintah.

Jika cukup lama, maka wajib pajak dan peserta Tax Amnesty 2016 akan mengungkap hartanya dan prospek penerimaan pajak makin cerah.

“Semua tergantung dari periodenya. Karena ini sebenarnya kan tindak lanjut dari Tax Amnesty 2016,” kata dia.

Menurutnya, Sunset Policy menjadi jalan tengah yang realistis dilakukan oleh pemerintah untuk menarik penerimaan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.


  • 16 Sept 2021
  • Harian Bisnis Indonesia