Berita

  • 27 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Aturan Turunan Perlu Terperinci

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja secara terperinci untuk meminimalisasi adanya multitafsir. 

Terutama hal yang terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufi kurahman mengatakan bahwa selama ini kebijakan di daerah cenderung berbeda-beda karena prinsip otonomi yang memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi masing-masing. 

“Jadi UU [Cipta Kerja] itu perlu diterjemahkan secara terperinci sehingga daerah juga tidak menafsirkannya secara beragam terhadap peruhahan tersebut,” kata Rizal dalam diskusi virtual, Selasa (26/10). 

Dia menambahkan, harmonisasi sangat penting dilakukan tidak hanya pada peraturan-peraturan yang selama ini telah diterapkan, tetapi juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip otonomi yang selama ini berlangsung di daerah. 

Apalagi jika mencermati sejumlah substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak meratifikasi kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat. Dalam hal ini, menurutnya pemerintah harus mempertegas bahwa UU terkait dengan pemerintahan daerah sudah tidak diperlukan lagi.

“Karena kalau melihat prinsip otonomi, pada dasarnya kan menempatkan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya. Seperti diketahui, UU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi di daerah. 

Pemerintah pusat juga mendapat kewenangan untuk menunda atau memotong dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) bagi daerah yang tidak patuh. Hak intervensi pemerintah pusat tersebut berada di dalam klaster tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. 

Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa otoritas fiskal akan merilis beberapa aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Di antaranya dua aturan berbentuk peraturan pemerintah (PP) dan 12 regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Dua PP soal perpajakandan soal sovereign wealth fund [SWF],” kata Suryo.


  • 27 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia