Berita

  • 19 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Aturan Turunan Wajib Dikawal

Bisnis, JAKARTA — Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal yang perlu dikawal terutama yang terkait dengan perizinan serta penentuan tarif pajak dan retribusi daerah. 

Pasalnya, perihal disunatnya fungsi daerah sempat timbul tenggelam dalam beberapa versi draf UndangUndang (UU) Cipta Kerja. Kemungkinan mengenai terpangkasnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program investasi masih cukup beralasan sampai pemerintah pusat merilis aturan turunan. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jawen mengatakan bahwa pengawalan ini wajib dilakukan untuk meminimalkan adanya multitafsir aturan yang memang sering terjadi selama ini. 

Menurutnya, ada dua jenis peraturan turunan yang patut dipantau. Pertama, soal siapa pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Menurutnya, hal itu perlu diperinci sampai pada porsi tugas yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau kementerian/lembaga (K/L) teknis.

Kedua terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Apabila pembagian pada poin pertama sudah jelas, NSPK perlu terstandar secara nasional. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan antara daerah satu dan lainnya.

“PP [peraturan pemerintah] itu harus terjaga dalam semangat untuk memastikan bahwa urusan-urusan itu tetap terbagi. Kan Indonesia itu kompleks sekali. Harus dikerjakan bersama antara pusat, provinsi, dan kebupaten/ kota,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (18/10). 

Selama ini, menurutnya, perdebatan terjadi disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan kegaduhan di tingkat bawah. Dia mencontohkan terkait dengan kesesuaian peruntukan lokasi yang sebelumnya disebut izin lokasi. Persetujuan tersebut sangat penting karena menyangkut rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun oleh daerah. 

Adapun, UU Cipta Kerja mengamanatkan izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, apabila dibaca secara rinci, pemerintah pusat memberikan restu sesuai dengan RDTR yang dibuat oleh daerah. 

“Jadi pemerintah daerah punya kewenangan yang besar seperti apa pembangunan kewilayahan di daerahnya,” kata dia. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja memberikan legalitas kepada pemerintah pusat untuk dapat melakukan intervensi atas kebijakan pajak dan retribusi daerah demi mendukung kemudahan iklim investasi. 

Namun, dia berharap intervensi pusat hendaknya didahului dengan evaluasi dan pengawasan preventif atas rancangan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi sebagai bagian dari tugas pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah pusat. 

Bila penghapusan kewenangan berdampak pada pengurangan penerimaan daerah, Apkasi meminta agar hal tersebut dapat dikompensasi melalui subsidi pemerintah pusat. 

Anas melihat pelaksanaan UU Cipta Kerja perlu didukung oleh 34 aturan turunan atau teknis berbentuk PP dan lima peraturan presiden baru. 

“Untuk itu, Apkasi meminta kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi pemerintah kabupaten dan melibatkan Apkasi secara proporsional dalam penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut,” jelasnya. 

KOMUNIKASI PRODUKTIF

Dia menambahkan polemik yang selama ini muncul disebabkan tidak adanya komunikasi yang produktif antara pemerintah pusat dan daerah. 

Oleh karena itu, Anas meminta pemerintah pusat juga berunding bersama dengan pemerintah daerah terkait dengan penyusunan aturan turunan. 

Dia berpendapat selama ini setiap ada perubahan UU tentang pemerintahan daerah atau UU sektoral yang kontennya berkenaan dengan kewenangan daerah, diikuti dengan penarikan atau pengalihan kewenangan dari daerah oleh pemerintah pusat. 

Apkasi mencatat proses resentralisasi kewenangan dimulai sejak pergantian UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004, dan pergantian UU No. 32/2004 menjadi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan komitmen reformasi pemerintahan daerah pada 1998 silam. 

“Di mana pemberian kewenangan kepada daerah bertujuan memberdayakan daerah dan mengurangi beban pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat,” kata dia. 

Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menjelaskan bahwa omnibus law disusun untuk mendorong produktivitas sektor manufaktur. 

Jika sektor manufaktur mampu bersaing, dia menegaskan serapan tenaga kerja juga bakal meningkat. Hal inilah yang menjadi semangat utama pemerintah dalam menyusun omnibus law.

Regulasi sapu jagat itu pun memiliki konsekuensi yang cukup besar, yakni terpangkasnya kewenangan daerah. Namun, Enny menilai perpindahan kewenangan daerah ke pusat untuk sektor manufaktur tidak terlalu berisiko. Alasannya, fungsi dan wewengan daerah untuk proses perizinan dan pengoperasian bisnis manufaktur tidak terlalu besar. 

“Selama ini yang kami khawatirkan yang terkait dengan ekstraktif [pengambilan kekayaan alam]. Kalau pemda sudah tidak ada lagi, by pass sekali,” jelasnya.


  • 19 Okt 2020
  • Harian Bisnis Indonesia