Berita

  • 23 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Tekstil Hulu Sulit Gaet Insentif

Bisnis, JAKARTA — Meski sangat meminati, industri tekstil hulu kesulitan untuk memanfaatkan tax allowance lantaran masih menghadapi kendala pemasaran produk sehingga utilitas pabrik hanya 50%—60%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta mengakui sebenarnya fasilitas insentif itu akan sangat mendukung arus investasi baru dan ekspansi lini produksi pelaku usaha eksisting di sektor tekstil hulu. Namun, dia menilai kondisi pa- sar tekstil yang sedang tidak normal menjadi tantangannya. Pasar tekstil hulu masih diadang problem rendahnya penyerapan produk oleh pelaku tekstil hilir di dalam negeri.

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan jaminan pasar sehingga produk yang dihasilkannya bisa terserap ketika merealisasikan investasi baru.

“Kalau kondisi normal, insentif itu akan sangat bisa menarik investasi. Tahun ini belum akan terdampak sebab belum ada jaminan pasar dan investor tidak akan masuk tanpa itu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/1).

Redma mengatakan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan ini sudah ada sejak lama. Di industrti tekstil hulu pada periode 2017-2018, ada tiga perusahaan yang memanfaatkan insentif ini, yaitu dua produsen polyester dan satu produsen rayon.

Dalam catatan Bisnis, konsumsi serat rayon dalam negeri mencapai 350.000 ton. Di sisi lain, konsumsi serat masih didominasi serat polyester 630.000 ton, dan katun sekitar 600.000 ton yang seluruhnya diimpor.

Sebelumnya, Ernovian G. Ismy, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan perlu adanya pengembangan industri kimia hulu yang memproduksi bahan baku industri TPT, seperti terepthalic acid (TPA), mono ethylene glycol (MEG), paraxylene (PX), dan caprolactam.

“[Industri terintegrasi merupakan] kekuatan, contohnya China dan India. Kenapa industri TPT Indonesia tidak seperti China dan India?” ujarnya.

Berkat industri yang terintegrasi, TPT pernah mengimbangi performa ekspor CPO saat perwakilan PT Texmaco menjadi ketua APSyFI.

PELUANG

Redma menilai Peraturan Pemerintah +No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Desember 2019 memberikan peluang lebih besar bagi investor baru dan pelaku usaha untuk mengembangkan lini produksinya.

“Aturan baru ini membuat persyaratannya lebih mudah. Bila pasar sudah normal, ini akan langsung menarik investasi.”

Redma mengatakan saat ini utilitas kapasitas produksi industri tekstil hulu hanya 50%–60% lantaran kondisi pasar yang belum mendukung. Bila kondisinya membaik, utilitas itu bisa mencapai 100%.

Menurutnya, pemulihan pasar melalui integrasi industri itu akan mendorong investasi baru dan pengembangan lini produksi, khususnya untuk menghasilkan produk poliester. “Indonesia punya dua kekuatan, yakni polyester dan serat rayon. Serat rayon sudah mendapatkan invetasi baru sehingga memadai untuk 3–4 tahun ke depan, sedangkan investasi poliester masih dibutuhkan, termasuk bahan bakunya di sektor kimia.”

Seperti diketahui, PP No.78 memberikan fasilitas PPh kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan usaha.

Fasilitas PPh itu berupa pengurangan penghasilan neto 30% dari nilai investasi berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun.

Untuk mengimplementasikan kebijakan itu, Menteri Perindustrian tengah menyusun ketentuan teknisnya, yang diperkirakan segera diterbitkan.


  • 23 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia