Berita

  • 22 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Olahan Kelapa Dapat Fasilitas Pajak

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian memastikan industri olahan kelapa akan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk mendorong penghiliran dan diversifikasi produk, menyusul ketentuan teknis insentif fiskal tersebut yang segera diterbitkan.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengatakan penghiliran dan diversifikasi produk olahan kelapa dinilai kian terbuka pada 2020 seiring dengan hadirnya peraturan menteri perindustrian tentang kriteria dan persyar atan fasilitas pajak penghasilan dalam waktu dekat.

“Permenperin [peraturan menteri perindustrian] tentang kriteria dan persyar atan fasilitas pajak penghasilan sudah dalam tahap finalisasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/1).

Sejak tahun lalu, Kementerian Perindustrian sudah mengusulkan sejumlah produk olahan kelapa agar masuk dalam daftar produk yang bisa mendapatkan fasilitas insentif tax allowance.

Tax allowance adalah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan

Upaya memasukkan produk olahan kelapa itu tercapai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Regulasi itu memasukan sejumlah industri olahan kelapa dalam lampiran bidang-bidang usaha tertentu yang bisa mendapat fasilitas pajak penghasilan. Salah satunya adalah industri minyak mentah kelapa atau coconut crude oil yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10422.

Selain itu, lampiran PP itu juga memuat industri minyak goreng kelapa (10423), industri tepung dan pelet kelapa (10424) dan industri produk masak dari kelapa (10773).

Untuk mengimplementasikan kebijakan itu, Enny mengatakan pihaknya sudah menyusun rancangan peraturan menteri perindustrian yang merupakan aturan turunan PP No.78/2019.

 Enny menilai aturan turunan tersebut akan mengatur sejumlah persyaratan atau norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari komoditi tersebut.

Pihaknya berharap regulasi itu dapat ditetapkan dalam waktu dekat guna mendukung pengembangan industri, termasuk sektor pengolahan kelapa. “[Target penetapan aturan] Ya, secepatnya. Menunggu tanda tangan menteri.”

Sebelumnya, Kemenperin menyatakan upaya untuk mendorong sejumlah produk masuk dalam daftar produk yang bisa mendapatkan insentif tax allowance ditujukan untuk mendorong industri pengolahan kelapa yang dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan ekspor, di samping ekspor produk kelapa muda atau fresh coconut.

Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Amrizal Idroes sebelumnya mengatakan fasilitas tax allowance itu diharapkan tidak hanya diberikan kepada investasi baru, melainkan juga kepada pelaku industri pengolahan lama yang ingin mengembangkan usahanya.

“Mudah-mudahan dalam skimnya, bukan hanya untuk new investment, tapi juga bagi pelaku usaha existing yang expand.”


  • 22 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia