Berita

  • 21 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Sinkronisasi Pajak Bioskop Mendesak

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berencana merasionalisasi tarif pajak dan retribusi daerah, tak terkecuali untuk bisnis layar lebar atau bioskop.
 
Rencananya, usulan itu akan termaktub dalam omnibus law perpajakan dan mulai diimplementasikan pada 2021. Wacana tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri bioskop.

Pasalnya, selama ini mereka mengeluhkan pungutan pajak bioskop yang tidak seragam di tiap daerah sehingga menjadi beban operasional para pengusaha layar lebar.

Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djohny Syafruddin mengusulkan agar pajak bioskop dipukul sama rata di tiap daerah yaitu sebesar 10%.

“Sudah [akan dibahas], cuma katanya mau diatur di omnibus law perpajakan,” katanya kepada Bisnis belum lama ini. Dia menuturkan selama ini pajak tontonan ditetapkan berbeda-beda, tergantung daerahnya.

Adapun, besaran pajak tontonan hiburan ini berkisar antara 10% hingga 35%.

“Karena di aturan pajak itu dinyatakan pajak hiburan [sebesar] 0%—35%, sehingga DPRD [tiap- tiap daerah] ‘main’ di situ. Tarif itu kan mesti sama, nah bioskop dimasukkan di pajak hiburan itu. Untuk itu, UU [perpajakan] itu harus direvisi. Tarif [pajak tontonan] itu harus sama, bagusnya 10% sama dengan PPN [pajak pertambahan nilai] dan pajak hotel,” ungkapnya.

Dia menjabarkan, di Jakarta, industri bioskop dikenakan pajak sebesar 10%. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak bioskop di Makassar yaitu sebesar 15%. Sementara itu, di Jayapura, pajak bioskop yang dikenakan oleh pemerintah daerah (pemda) memiliki tarif beragam, tergantung besaran harga tiket masing-masing bioskop.

Untuk bioskop dengan harga tiket Rp10.000 dikenakan pajak sebesar 5%, sedangkan untuk yang memiliki harga Rp35.000 dikenakan pajak tontonan 20%. Dalam hal ini, Djonny mengaku sering mengungkapkan kegelisahannya perihal kesimpang-siuran tarif pajak bioskop kepada pemerintah.

Sebab, besaran pajak yang tinggi ini berdampak pada bisnis bioskop di Indonesia. Menurutnya, banyak pelaku usaha bioskop yang pada akhirnya membebani konsumen dengan harga tiket menonton yang mahal sebagai strategi menekan biaya operasional yang mahal akibat tingginya pungutan pajak.

TUNGGU KEPUTUSAN

Head of Sales and Marketing CJ CGV Cinemas Manael Sudarman mengatakan perusahannya menunggu adanya keputusan penyamarataan tarif pajak industri bioskop.

“Memang saat ini untuk pajak, masih mengikuti ketentuan pajak daerah, jadi tiap daerah besaran pajak untuk bioskop berbeda besarannya,” kata Manael kepada Bisnis. Sama halnya dengan GPBSI, CGV Cinemas mengajukan penyamarataan pajak bioskop sebesar 10% di tiap daerah.

“Sesuai dengan semangat CGV untuk hadir dilebih banyak lokasi di seluruh Indonesia, dan juga sejalan dengan konsep CGV sebagai wadah ekspresi seni dan budaya, akan lebih baik bagi kami pengusaha bioskop, bila usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah, agar kami dapat membuat perencanaan yang tepat. Sebagai pengelola bioskop, yang juga merupakan salah satu media informasi dan pendidikan bagi masyarakat, kami sepakat dengan GPBSI dan berharap pemerintah menyetujui usulan tersebut.”

Sementara itu, Head of Corporate Communication & Brand Management Cinema XXI Dewinta Hutagaol mendukung penuh langkah GPBSI yang meminta penyamarataan tarif pajak bioskop di seluruh Indonesia.

“Selaku anggota GPBSI, kami satu suara dengan teman-teman yang berada di asosiasi. Betul bahwa tarif pajak di tiap daerah berbeda, karena tergantung dari kebijakan pemda setempat,” kata Dewinta ketika dihubungi Bisnis.

Saat dimintai konfirmasi perihal isu ini, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yunirwansyah mengaku belum dapat memberikan komentar. Menurutnya, hingga kini pajak bioskop masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Adapun, pada akhir tahun lalu, pemerintah menyatakan akan mengatur kembali kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sinkronisasi kebijakan dengan pajak pusat. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Sinkronisasi kebijakan diperlukan karena banyaknya pungutan baik dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah yang kerap menghambat investasi selama ini.

Rencana sinkonisasi dan rasionalisasi PDRD tersebut merupakan isu baru yang mencuat dalam pembahasan UU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian ( omnibus law perpajakan).

Sekadar catatan, industri bioskop pada tahun ini diprediksi tumbuh moderat, sejalan dengan p royeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 yang diyakini tidak akan mencapai target pemerintah pada rentang 4,8%—5,1%.

GPBSI menargetkan jumlah layar lebar di Tanah Air dapat mencapai 2.500 layar pada tahun ini dan 3.000 layar pada 2021.

Adapun, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 2.300 layar lebar, baik yang dimiliki oleh jaringan bioskop besar maupun independen.


  • 21 Jan 2020
  • Harian Bisnis Indonesia