Berita

Okt 20 19

Aturan Turunan Wajib Dikawal

Bisnis, JAKARTA — Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 16

Aturan Fiskal Mesti Sejalan

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah menerapkan pola baru dalam penataan pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah daerah yang abai terhadap regulasi ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 15

Insentif Penelitian dan Pengembangan Dirilis

Pemerintah memberi pengurangan penghasilan bruto hingga 300% kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Mekanisme tersebut diatur dalam PMK No.153/ PMK.010/2020 tentang tentang ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 15

Relaksasi Pajak Mobil Mendesak

Bisnis, JAKARTA — Relaksasi pajak mobil 0% dinilai mendesak diberlakukan untuk mendongkrak kinerja penjualan otomotif. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 14

Otoritas Fiskal Perlu Tangkas

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pajak digital. Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap transaksi digital ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 13

Cipta Kerja dan Regulasi Pajak

Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 12

Pemerintah Ubah Penerima Insentif

Pemerintah mengubah jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 12

Mitigasi Risiko Perlu Disiapkan

Bisnis, JAKARTA — Perubahan lanskap pajak dari worldwide tax system ke territorial tax system ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, perubahan ini makin menegaskan ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 9

Batu Bara Wajib Setor PPN

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menetapkan hasil tambang batu bara sebagai subjek terutang pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan ...
  • Harian Bisnis Indonesia
Okt 20 8

Territorial Tax System Diterapkan

Pemerintah akhirnya mengubah rezim perpajakan di Indonesia dari sebelumnya worldwide tax system menjadi territorial tax system. Dengan demikian, seluruh penghasilan di Indonesia bisa dikenakan pajak (pajak ...
  • Harian Bisnis Indonesia