Peraturan

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 42/PJ./1995, 22 Mei 1995


Status :

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 42/PJ./1995 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait. Klik disini !!

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 42/PJ./1995

TENTANG

TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok putih oleh industri rokok putih, dipandang perlu untuk menetapkan tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporannya.
  2. bahwa oleh karena itu tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
  2. Pasal 1 huruf c dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/KMK.05/1994 tanggal 15 Pebruari 1994 tentang Perubahan Bunyi Paragraf 59 Ayat (1) dari Keputusan Cukai Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DI DALAM NEGERI.

Pasal 1

(1)

Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok putih ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok putih di dalam negeri.

(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok putih yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Penunjukan Wajib Pajak Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

(3)

Ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok putih yang tergolong perusahaan hasil tembakau bernomor pengawas K.1000 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/KMK.05/1994.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok putih pada saat penjualan rokok putih di dalam negeri adalah 0,1% dari harga bandrol, dan bersifat final.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final oleh Badan Usaha Industri Rokok Putih dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
- lembar pertama : untuk Wajib Pajak pembeli;
- lembar kedua : untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22);
- lembar ketiga : untuk arsip Pemungut Pajak.
(2)

Dalam hal penjualan rokok putih dilakukan oleh industri rokok putih secara kanvas kepada pembeli perseorangan yang belum mempunyai NPWP, maka NPWP pembeli pada Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 diisi "0.000.000.0. kode KPP tempat pembeli berdomisili".

Pasal 4

(1)

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok putih yang dikembalikan (retur) setelah Masa Pajak terjadinya penjualan, dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian rokok putih tersebut, kecuali apabila dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian, industri rokok putih menggantinya dengan rokok putih yang sama, baik phisik maupun jumlah harganya.

(2)

Apabila terjadi pengembalian seperti tersebut pada ayat (1), pembeli wajib membuat Nota Retur dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian rangkap 3 (tiga) yaitu :

- lembar pertama dan lembar kedua : untuk Pemungut Pajak
- lembar ketiga : untuk arsip Wajib Pajak Pembeli.
Nota retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
  1. Nomor dan tanggal Nota Retur;
  2. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
  3. Nama, alamat dan NPWP industri rokok;
  4. Nomor dan tanggal Faktur pembelian rokok putih yang dikembalikan;
  5. Macam, jenis, kwantum dan harga pokok putih yang dikembalikan;
  6. Tanda tangan pembeli.

Pasal 5

Pemungut Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut selambat-lambatnya tujuh hari setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Final ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro.

Pasal 6

Pemungut Pajak wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, selambat-lambatnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri lembar kedua Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), lembar ketiga Surat Setoran Pajak Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan apabila ada, lembar kedua Nota Retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top