Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

LPG Bisa Kena PPN? Simak Penjelasan Berikut Ini

bacaan 2 Menit
Dokumen Istimewa

Konsep Dasar

Dengan adanya kenaikan PPN 11% atas BKP/JKP tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 pemerintah juga membuat 14 aturan turunan yang salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 (PMK-62/2022) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Sedangkan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu yang pengguna atau penggunaannya, kemasannya. volume. dan/atau harganya masih diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

PPN pada LPG Tertentu

Dalam Pasal 2 PMK-62/2022 menyebutkan bahwa “Atas penyerahan BKP berupa LPG Tertentu oleh PMK dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PPN yang dikenakan atas penyerahan LPG Tertentu yang harganya disubsidi dan dibayar pemerintah yaitu penyerahan LPG Tertentu dari Badan Usaha ke Pemerintah. PPN dapat dikenakan juga pada penyerahan LPG Tertentu yang harganya tidak disubsidi dan dibayar oleh pembeli yaitu titik serah Badan Usaha, dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak serta titik serah Agen atau pangkalan, dipungut, dan disetor dengan besaran tertentu.

Nilai Lain dihitung dengan rumus:

dengan ketentuan “t” merupakan angka pada tarif PPN yang berlaku.

Besaran Tertentu PPN Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu

Besaran tertentu yang dikenakan pada saat titik serah pangkalan dan titik serah agen yaitu sebesar 1,1/101,1 (satu koma satu per seratus satu koma satu) yang mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian akan naik menjadi 1,2/101,2 (sat koma dua per seratus satu koma dua) yang mulai berlaku sesuai dengan tanggal berlakunya kenaikan PPN 12% yang diatur dalam Pasal 7 UU HPP.

Pembuatan Faktur Pajak

PPN yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu harus dibuatkan Faktur Pajak (FP) pada saat:

  • Badan Usaha mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada kuasa pengguna anggaran (pemerintah).
  • Badan Usaha, Agen, atau Pangkalan penyerahan LPG Tertentu atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum penyerahan.