Tax Planning Terhadap PPh pasal 21

Ada kok.
Misalnya, perusahaan memilih untuk memberikan fasilitas makan siang untuk seluruh anggota perusahaan dibanding memberikan tunjangan dalam bentuk uang makan yang merupakan objek PPh Pasal 21.
Konsekuensinya, pemberian makan siang bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Sementara, bagi perusahaan bisa dijadikan sebagai biaya.

Salam

mantab nich rekan hanif, pemberian makan siang, ada jg pemberian seragam, ada lg pemberian beasiswa. anyway, pertanyaan dr rekan begawan mmg benar, yaitu apakah ada menghemat pph 21? tentunya tidak ada, bahasa diperhalus…
terkait dg tax planing, tentunya hrs lihat sikon perusahaan dan dilakukan scr konsisten spt contohnya bila keadaan perusahaan untung terus maka perush bisa memprogram spt beasiswa. Biaya beasiswa (anggaplah ada account bgt) maka scr perhitungan bisa deductible expense bagi perusahaan shg psl 29 nya turun, sdngkn bagi penerima tdk dipotong pph 21 krn bukan mrp obyek pajak penghasilan pph 21. kata2 ‘hemat pph 21‘ tdk ada yg ada ‘hemat pph 29‘

berhubungan semua. tanpa salah satu pasal, tax planning jg tidak ada plannya, lol..

Salam Newbie mencoba membantu,
Pada Tax Planning dikenal metode Transformasi yaitu dari beban yang tidak boleh dikurangi ke pajak ke beban yang boleh dikurangi pajak . Salah satunya Metode yg digunakan sebagai Tax Planning PPh 21 adalah Gross Up Method. Yaitu Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang akan dipotong dari karyawan. Payung Hukumnya adalah Prinsip taxability-deductibility pada UU PPh pasal 4(1), 4(2) dan 6(1) walaupun masih rawan dikoreksi pemeriksa. Secara umum hasil akhir dari metode ini adalah Take Home Pay Karywan lebih Besar yang akan meningkatkan motivasinya bekerja, Beban Pajak PPh 21 lebih besar namun secara total bagi perusahaan beban pajaknya lebih kecil ( Lebih Efisien). Namun hal ini bersifat relatif sesuai sikon masing2, saran saya lakukan simulasi perhitungan keempat metode diatas dan sampaikan kepada manajemen pilihan yang akan diambil 🙂

kalau dari sudut pandang ini saya setuju ga ada tax planningnya..

tapi…

bolehkah tax planning pph 21 saya artikan sebagai berikut :
dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan "terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak dalam hal ini pph 21"

kalau berdasar uraian diatas saya tidak setuju dengan rekan begawan.. salah satu contohnya adalah yg telah dipaparkan oleh rekan hanif..

salam

Salah satu dari Tax planning atas PPh 21 adalah untuk bonus.
Tujuannya adalah pemecahan atas bonus tersebut agar pemotongan PPh 21 atas bonus diterima tidak terlalu besar jika langsung dipotongkan saat bonus diterima utuh.
Misal diterima bonus 120 juta bisa dipecah kedalam 12 bulan yang masing2 bulan dipotong PPh 21 sebesar 1/12 nya dari yang terutang meskipun jumlah total terutangnya nanti sama namun dalam hal ini tidak memberatkan (sifatnya seperti angsuran) dengan catatan jumlah bonus pada akhir tahun tersebut sudah ditentukan.

Siapa yang terbebani? Persh atau pegawai?

Bukankah ini nggak ngaruh? Memang bukan ph bagi pegawai, tetapi bukankah persh mengeluarkan biaya ekstra? Dengan kata lain, malah mengurangi laba?

Kalo saya punya perusahaan, pastilah dipikirkan tax planning pertahun. Karena dana perusahaan harus dibagi2 porsi-nya per departmen.

Kalo gaji & lain2 gross, berarti perusahaan tidak perlu lagi memikirkan pajaknya, krn dipotong dari pegawai. Jadi kalo dianggarkan tahun ini pengeluaran gaji, 10Miliar , ya pengeluaran perusahaan sdh jelas & pasti 10Miliar. Kekurangannya di pegawai angka THP nya tidak beraturan, akan ada pertanyaan dari pegawai, tapi akan mendidik pegawai utk sadar pajak.

Kalo gaji & lain2 gross-up / net, pengeluaran perusahaan utk gaji dlm tahun ini tidak pasti, harus dianalisa angka tunjangan pajak yg akan muncul, sehingga bisa mengganggu porsi pengeluaran perusahaan utk hal lain. Keuntungannya di pegawai angka THP nya bulat, pegawai senang (termasuk saya), tapi pegawai jadi kurang peduli dgn pajak.

Tax planning PPh Pasal 21 mungkin hanya masalah cash flow apabila PPh 21nya dibayarkan oleh perusahaan. Bila prshaan masih rugi sebaiknya memakai metode ditanggung dan bila telah laba memakai metode ditunjang (gross up).

Salam
YezKi

Setuju dengan mas begawan. Tidak ada tax planning untuk PPh Pasal 21, karena pada dasarnya Pajak yang dibayar adalah kewajiban dari karyawan sebagai wajib pajak, perusahaan hanya sebagai perantara saja.

Mengenai metode2 PPh21, itu hanya untuk meningkatkan angka THP Karyawan tanpa merugikan perusahaan, dimana hanya dapat dinilai dari "value" karyawan itu sendiri.

Planningnya disini adalah menentukan mana pilihan yang win-win, antara memberi tunjangan uang makan atau menyediakan makan siang bila perusahaan punya kebijakan untuk menyediakan fasilitas ini bagi seluruh anggota perusahaan.

Salam

check this out, https://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=search&foru mid=&tgla=2007-4-19&tglz=2012-7-9&q=gross+up+pph+2 1&q_do=macth&cols=isi#

ortax

Saya sependapat dengan Rekan begawan5060,
bukankah tujuan tax planning adalah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dgn cara cara yg tidak melanggar peraturan perpajakan?
Sementara untuk Pph21 hanya metode nya saja yang diberikan pilihan,.. tetapi dari segi angka.. kita toh harus tetap bayar sesuai peraturan nya.
artinya bukan tax planning dong…