Selisih Kurs dan PPh 46

Bisa ya? Bukannya cuma lewat permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang Pak Hanif?

Bisa ya? Bukannya cuma lewat permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang Pak Hanif?

sy pernah ajukan pindahbuku bukti potong, oleh kpp ditolak dan diminta ajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tdk terutang, nah dlm permohonan tsb-lah kita minta kelebihan itu dipindahbukukan.

sy pernah ajukan pindahbuku bukti potong, oleh kpp ditolak dan diminta ajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tdk terutang, nah dlm permohonan tsb-lah kita minta kelebihan itu dipindahbukukan.

dasar pemikiran saya adalah butir SE ini :
7. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:
a. atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
1) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
2) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
3) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
b. atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
1) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
2) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Walaupun yang ditentukan secara eksplisit adalah PPh 22, menurut pemikiran saya, bisa juga diberlakukan untuk PPh 23. Sebab, esensinya sama.

Salam

dasar pemikiran saya adalah butir SE ini :
7. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:
a. atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
1) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
2) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
3) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
b. atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
1) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
2) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Walaupun yang ditentukan secara eksplisit adalah PPh 22, menurut pemikiran saya, bisa juga diberlakukan untuk PPh 23. Sebab, esensinya sama.

Salam

Apakah dikabulkan?

Salam

Apakah dikabulkan?

Salam

ha.ha…ternyata tidak, krb keburu berlakunya aturan pemtongan utang pajak dr spmkp. (waktu itu sy minta pindahbuku ke utang pajak)
kpp menerbitkan spmkp yg sdh dipotong utang. jd bukan bukti pemindahbukuan.
logikanya jk pindahbuku ke pembayaran ppn/lainnya kan tdk bs. secara produk kpp itu spmkp

ha.ha…ternyata tidak, krb keburu berlakunya aturan pemtongan utang pajak dr spmkp. (waktu itu sy minta pindahbuku ke utang pajak)
kpp menerbitkan spmkp yg sdh dipotong utang. jd bukan bukti pemindahbukuan.
logikanya jk pindahbuku ke pembayaran ppn/lainnya kan tdk bs. secara produk kpp itu spmkp

ha ha ha….
pertanyaannya sekarang, kenapa PPh 22 boleh?
Apakah karena bukti potongnya adalah SSP dan SSP tersebut langsung atas nama rekanan ya? Sementara, bukti potong PPh 23 bukan SSP.

Salam

ha ha ha….
pertanyaannya sekarang, kenapa PPh 22 boleh?
Apakah karena bukti potongnya adalah SSP dan SSP tersebut langsung atas nama rekanan ya? Sementara, bukti potong PPh 23 bukan SSP.

Salam

kayaknya.
😀

kayaknya.
😀

Rekan Onorus, bagaimana ceritanya apakah diperiksa atau sejauh apa dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapannya? AR visit ke lapangan?
Mohon infonya