Reward yg Diterima oleh Dealer (apapun) Dikenakan PPN ?

karena berhubungan dengan usaha

Rekan harry, coba link ke http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&id topik=694
Kasusnya sama…
semoga membantu…

ortax

Menurut saya sih seharusnya tidak dikenai PPN. Karena PPN itu kan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Kalaupun dipaksakan bisa jadi dimasukan ke penggunaan JKP, ntah itu jasa apalah….

SURAT DIRJEN PAJAK
S-1112/PJ.322/2005
Ditetapkan tanggal 30 Desember 2005

PERTANYAAN PENGENAAN PPN ATAS INSENTIF/BONUS

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal xxx hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Surat Saudara pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kenyataan di lapangan pemberian insentif/bonus/hadiah dan penghargaan yang terjadi pada beberapa produsen seperti ABC, BCA, PQR, dll kepada dealer/distributornya tidak diperhitungkan secara jelas dan transparan dengan jumlah yang signifikan. Atas pemberian insentif/bonus/hadiah dan penghargaan ini tidak dikenakan PPN tetapi hanya dipotong PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Pribadi atau PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak Badan, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/2002 tentang Intensifikasi Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka Peningkatan Potensi Perpajakan;

Saudara memohon penjelasan dan penegasan apakah atas pemberian insentif/bonus/hadiah dan penghargaan, merupakan objek PPN mengingat margin Laba Kotor yang diperoleh distributor hanya sekitar 5%. Seringkali terjadi margin tersebut lebih kecil bahkan hingga 0%, sehingga Pajak Keluaran = Pajak Masukan. Kondisi tersebut menyebabkan PPN terutang lebih kecil hingga nihil, padahal dealer menerima bonus/insentif/hadiah dan penghargaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain :

Pasal 1A ayat (1) huruf d, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena pajak.
Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d disebutkan bahwa pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 3, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Pasal 4 :

Ayat (1), atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak;

Ayat (5), Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Pasal 5 ayat (1), disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak produksi sendiri yang tergolong mewah, juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan insentif adalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan dari main dealer kepada dealer/distributor sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya atau imbalan prestasi terutang PPN.

Dalam hal bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak, maka atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma dan atas penyerahannya terutang PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, serta harus diterbitkan Faktur Pajak.

Surat ini yah yang anda maksud Sdr Harry…

Rekan Harry,
Dalam postingan yg lalu, pendapat rekan-rekan bhw tidak terutang PPN serta argumennya betul, dan saya juga sependapat bhw tidak terutang PPN. Ada Surat Dirjenpa diterbitkan th 2008 yg bisa dipedomani tapi sayang saya lupa nomornya dan juga tidak bisa menyajikan di sini. Isi surat pada intinya adalah jawaban Dirjenpa ke pabrik Semen Gresik bhw reward dari prinsipal ke agen/dealernya tidak terutang PPN

Dasar hukum atau peraturannya nomor berapa ya?
ada yang bisa membantu…..

Kasus tersebut sama dengan yang saya alami kami perusahaan dealer sepeda motor, kami dapat reward dari pemasok dan dapat reward dari perusahaan leasing, dan atas reward tersebut terutang PPN.

Baiklah, kalo nggak salah saya punya arsipnya. Sepanjang suratnya tidak bersifat rahasia, saya berusaha menyajikan di sini dlm waktu dekat ..

maaf saya buta soal reward, artinya dealer terima sejumlah uang 100 ditamba FP senilai 10 apakah begitu maksutnya ?

Sip… Saya udah coba cari di internet, tapi ga nemu.. Ditunggu nih rekan begawan.. Hehehehe..