PTKP

Menurut saya fiskus akan terima jika ada surat keterangan bahwa suami mereka tidak bekerja dan tuidak punya penghasilan, tapi jika tida ada maka fiskus tidak bisa menerimanya.. mohon koreksinya

jika memang suami dari para pekerja wanita tersebut tidak bekerja, menurut saya fiskus bisa menerima hal tersebut. lagipula para pekerja tersebut telah memiliki bukti dari instansi terkait yang menyatakn bahwa suami mereka tidak bekerja..
sependapat dengan rekan fauziahk

Menurut saya, surat tanggungan dari instansi tersebut tidak serta merta harus kita terima secara mentah2, karena pada dasarnya tanggungan ada pada suami.maka harus kita buktikan dulu apakah suami kary tsb memang2 tidak bekerja dan / atau tidak mempunyai penghasilan.kita jgn terdogma bahwa suami yang tak bekerja (pada suatu pemberi kerja) berarti tidak mempunyai penghasilan.Menurut UU Pajak penghasilan adalah tambahan ekonomis, jd tidak memandang itu diperoleh dari satu pemberi kerja atau usaha bebas.Bukankah berjualan/usaha lain adalah tambahan ekonomis?ini yg harus kita buktikan di lapangan……ribet kan? Kita hrs meyakini dulu alasan tanggungan masuk istri krn alasan yang memang luar biasa spt : suami cacat total, lumpuh, renta usia sehingga mmng tdk dapat memperoleh penghasilan. Jangan sampai beban pajak yg seharusnya tertanggung oleh kary, karena kesalahan tafsir menjadikan beban perusahaan karena kealpaan memotong PPh 21. salam

secara aturannya memang begitu rekan taxreview…..tapi pada praktek pemeriksaan, masa ya iya pemeriksa kudu ngecek ke domisili para pegawai??(seharusnya iya ya??? hehehhehe paling ngga sampling)

mmmm… Urun pusing ya.. Hehe.
Klo menurut saya, technically selama ada surat ya g akan ada masalah ya. (surat tanggungan minimal kecamatan kan? Ckckck… Koq bs malsu ya) hehe
Tp mgkn saja fiskus bs melacak scr sampling tp mnrt saya ribet sekali ya…

pertanyaan saya memangnya penghasilan neto kary.nya di atas PTKP semua ya? Setau saya umr semua. Hehehehe. Maap klo salah.

bila ada surat pernyataan dari WP OP dan disukung oleh bukti-bukti, bukanlah kesalahan pemotong pajak bila memperhitungkan kondisi yang ada di dalam surat pernyataan tersebut

Salam

Menurut saya, selama surat keterangan itu memang ada, maka tidak ada masalah lagi.
Apabila fiskus dapat membuktikan bahwa s. ket tsb tidak benar…, itupun bukan kesalahan pemotong pajak. "Pemalsuan" itu terkait langsung dgn pegawai ybs dan instansiyg menerbitkan.
Yang penting di sini bhw pemotong pajak dlm menghit PPh 21 atas pegawai (wanita kawin) yg dapat menunjukan s.ket, maka tata cara penghitungannya sudah benar.

rekan johantheo88…..
satu lagi yang harus diingat, sepengalaman saya surat Keterangan tanggungan ini tidak berlaku surut lho, anda harus cek dulu tanggal penerbitannya.seperti halnya tanggungan keluarga diperlakukan per 1 januari (sesuai UU PPh). jadi tidak bisa surat yg dikeluarkan mis : tgl 8 Maret 2009 akan mengurangi pajak terutang tahun 2009, tp oleh fiskus akan diperhitungkan pada awal tahun 2010. mohon dicross cek lg, salam

Ramai skali topik ini, mohon ijin utk ikut berpendapat:
saya sangat sependapat dengan pernyataan rekan hanif mengenai bukti, dan pernyataan rekan begawan dengan karyawan bersangkutan dan intansi yang menerbitkan surat.
Pada dasarnya baik akuntansi maupun perpajakan berkenaan dengan dokumen pendukung didasarkan pada 2 hal :
1. Data : Bahwa bukti dokumen yang dijadikan dasar dapat dibuktikan kebenarannya
2. Fakta = kejadian tersebut benar adanya ( baik rekayasa/tidak asal dapat dibuktikan)
asalkan kedua hal ini dapat dibuktikan, terlepas dari hasil rekayasa / pun tidak mau tidak mau hal ini dapatdibenarkan.
jika fiskus merasa hal ini rancu hal terakhir adalah conferm pada instansi yang menerbitkan. itupun kemungkinan dengan metode sampling.
nah jika semua hal tersebut terpenuhi dan di cross ok..ya apa boleh buat.
terlapas dari masalah diatas berkaitan dengan PTKP, nah yang jadi pertanyaan disini apakah prosedur penerbitan surat keterangan tersebut telah di jalankan dengan ketentuan yang seharusnya ?? he..he..di luar kapasitas DJP..

Salam