• PT. tdk ada NPWP

  • sammi

    Member
    2 December 2010 at 12:16 pm
    Originaly posted by masraini:

    Kalau PT.Tidak ada NPWP apa bisa mengurus perijinan2 perusahaan…

    ini pertanyaan lain rekan.
    kalo ditanya adakah PT yang tidak punya NPWP jawabannya ada.
    namun jika ditanya PT tidak bisa ngurus ijin tanpa NPWP maka jawabannya iya

  • adita

    Member
    2 December 2010 at 12:26 pm
    Originaly posted by sammi:

    kalo ditanya adakah PT yang tidak punya NPWP jawabannya ada.
    namun jika ditanya PT tidak bisa ngurus ijin tanpa NPWP maka jawabannya iya

    apakah dg kondisi diatas, PT. yg tidak memiliki NPWP melakukan kegiatan atas nama PT. tersebut, misalnya kegiatan jasa..
    ini bisa dianggap sah sebagai kegiatan yg dilakukan sebuah PT ( badan ),dg menagihkan invoice dll ?

    salam

  • masraini

    Member
    2 December 2010 at 12:28 pm

    ilegal company…

  • hanif

    Member
    2 December 2010 at 12:31 pm

    PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
    Posted on 27 September 2007 by Irma Devita
    Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:
    •Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
    •Merupakan kumpulan modal/saham
    •Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
    •Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
    •Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus
    atau direksi
    •Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
    •Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS
    Dasar Hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut:
    •PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ( ii-companylawelucidation-law40.pdf )
    •PT. Terbuka (PT go public):
    berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar
    Modal
    •PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970
    •PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA
    •PT. PERSERO
    berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
    juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan
    Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 (i-company-law-law-40.pdf) adalah sebagai berikut:
    1.Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))
    2.Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
    3.Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam
    rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)
    4.Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan
    diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
    5.Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari
    modal dasar (ps. 32, ps 33)
    6.Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 &
    ps. 108 ayat 3)
    7.Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan
    menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA
    Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah:
    1. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri).
    Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka,
    harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/
    pemegang saham
    2. Modal dasar dan modal disetor.
    Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan
    dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung
    pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP
    bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan
    berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.
    Kriterianya adalah:
    1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt
    2. SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt
    3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt
    Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.
    3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri
    (presentase nya)
    Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%
    4. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
    Sedangkan untuk ijin2 perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:
    1. Kartu Keluarga Direktur Utama
    2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)
    3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili
    dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa)
    apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:
    -copy sertifikat tanah dan
    -copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya
    4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4
    sebanyak 2 lembar
    5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja,
    kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini
    dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk
    PKP atau SIUP
    6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin2).
    Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka,maka dalam jangka waktu max 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar Modal disetor ke rekening perseroan, utk dapat diproses pengesahannya. Karena apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU PT No. 40/2007.

  • hanif

    Member
    2 December 2010 at 12:32 pm

    PROSES TEKNIS PENDIRIAN PT
    Posted on 27 September 2007 by Irma Devita
    1.Pemesanan nama ps. 9 (2) (+ 3 hari)
    -kuasa pengurusan hanya bisa kepada Notaris
    -dalam jangka waktu maksimal 60 hari, harus diajukan
    pengesahannya ke Departemen Kehakiman atau nama menjadi
    expired
    2. Pembuatan akta Notaris (ps. 7 (1))
    3. Pengurusan ijin domisili & Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    Perseroan sekaligus pembayaran Penerimaan Negara Bukan
    Pajak (PNBP) & Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) (jangka
    waktu + 2 minggu)
    4. Pembukaan rekening Perseroan dan menyetorkan modal ke kas
    Perseroan
    5. Permohonan pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
    atau Ijin Usaha lain yang terkait sesuai dengan maksud &
    tujuan usaha ( jangka waktunya + 2 minggu)
    6. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sekaligus
    Pendaftaran Perseroan untuk memenuhi criteria Wajib Daftar
    Perusahaan (WDP) (jangka waktunya + 2 minggu sejak berkas
    lengkap). Pada waktu pendaftaran, asli-asli dokumen harus
    diperlihatkan
    7. Pengumuman pada BNRI (jangka waktu + 3 bulan)

  • adita

    Member
    2 December 2010 at 12:39 pm

    berarti harus ada NPWP ya..

    jadi gini rekan semua permasalahnnya.. Perusahan kami mengunakan sebuah jasa perbaikan alat. dlm inv tagihannya tertera dr "PT. ABC" tapi ketika sy meminta npwpnya mrk berkelit, curiga saya sih mreka ga ada NPWP.
    dg kondisi ini apakah saya kenakan PPh 23 atau PPh 21

    salam

  • hanif

    Member
    2 December 2010 at 12:51 pm
    Originaly posted by adita:

    berarti harus ada NPWP ya..

    ya

    Originaly posted by adita:

    jadi gini rekan semua permasalahnnya.. Perusahan kami mengunakan sebuah jasa perbaikan alat. dlm inv tagihannya tertera dr "PT. ABC" tapi ketika sy meminta npwpnya mrk berkelit, curiga saya sih mreka ga ada NPWP.
    dg kondisi ini apakah saya kenakan PPh 23 atau PPh 21

    Jasa perbaikan yang dilakukan oleh WP Badan adalah objek PPh Pasal 23
    Karena mereka tidak mau ngasih NPWP, kenakan saja tarif lebih tinggi 100% dari tarif normal

    Salam

  • begawan5060

    Member
    2 December 2010 at 1:00 pm
    Originaly posted by adita:

    apakah WPOP bisa diberikan sertifikat pelaksana konstruksi dari LPJK ?

    Bisa… (lihat UU Jasa Konstruksi)

  • adita

    Member
    2 December 2010 at 1:07 pm
    Originaly posted by hanif:

    Jasa perbaikan yang dilakukan oleh WP Badan adalah objek PPh Pasal 23
    Karena mereka tidak mau ngasih NPWP, kenakan saja tarif lebih tinggi 100% dari tarif normal

    tapi kan ga ada NPWP badan nya pak hanya "mencomot nama PT "aja, apa ga dikenakan pasal 21 pak?
    mohon pencerahannya pak

    salam
    salam

  • sammi

    Member
    2 December 2010 at 1:12 pm
    Originaly posted by adita:

    apakah dg kondisi diatas, PT. yg tidak memiliki NPWP melakukan kegiatan atas nama PT. tersebut, misalnya kegiatan jasa..
    ini bisa dianggap sah sebagai kegiatan yg dilakukan sebuah PT ( badan ),dg menagihkan invoice dll ?

    sah sah saja, sepanjang memang akta pendiriannya sudah mendapat pengesahan dari menhukham RI

  • sammi

    Member
    2 December 2010 at 1:14 pm
    Originaly posted by adita:

    jadi gini rekan semua permasalahnnya.. Perusahan kami mengunakan sebuah jasa perbaikan alat. dlm inv tagihannya tertera dr "PT. ABC" tapi ketika sy meminta npwpnya mrk berkelit, curiga saya sih mreka ga ada NPWP.
    dg kondisi ini apakah saya kenakan PPh 23 atau PPh 21

    ini masalahnya hanya pemotongan yah rekan, sepanjang ybs mengatasnamakan PT (badan usaha) maka dikenakan pph 23 dengan tarif 2%, namun jika PT tersebut tidak dapat menyerahkan NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal yakni 4%.

  • hanif

    Member
    2 December 2010 at 1:15 pm
    Originaly posted by adita:

    tapi kan ga ada NPWP badan nya pak hanya "mencomot nama PT "aja, apa ga dikenakan pasal 21 pak?
    mohon pencerahannya pak

    salam
    salam

    basis yang kita gunakan adalah WP Badan.
    Tulis nama PT nya di dalam bukti potong.

    Salam

  • adita

    Member
    2 December 2010 at 1:22 pm
    Originaly posted by sammi:

    ini masalahnya hanya pemotongan yah rekan, sepanjang ybs mengatasnamakan PT (badan usaha) maka dikenakan pph 23 dengan tarif 2%, namun jika PT tersebut tidak dapat menyerahkan NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal yakni 4

    Originaly posted by hanif:

    basis yang kita gunakan adalah WP Badan.
    Tulis nama PT nya di dalam bukti potong.

    jadi.. langsung 23 saja 4 % dg hanya merujuk Inv tagihannya saja yg mengatasnamakan PT.ABC,
    tanpa harus mengkroscek apakah bener PT. atau hanya akal2an saja.

    seandainya saya kroscek dan nyatanya memang asal comot nama PT saja. apakah tidak jadi permasalahan nantinya,

    salam

  • hanif

    Member
    2 December 2010 at 1:24 pm
    Originaly posted by adita:

    seandainya saya kroscek dan nyatanya memang asal comot nama PT saja. apakah tidak jadi permasalahan nantinya,

    salah dia kok
    Kan tagihan dibikin atas nama PT.
    Don't worry, be happy
    he he he

    Salam

  • adita

    Member
    2 December 2010 at 1:28 pm

    ok deh klo gitu.. tar klo kenapa2.. saya kepadang cari pak hanif aja
    hehehehe

Viewing 16 - 30 of 32 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now