PPN untuk Jasa

Rekan Yuniffer, suratnya seperti apa ?

bisanya mereka nggak mau. Pasti dilempar ke AR saja.

Salam

Seperti surat permohonan penegasan aturan peraturan perpajakan yang berlaku atas suatu masalah.

benar sekali.

biasanya ya

cara ini mungkin saja dilakukan. Masalahnya kalau nanti terjadi apa-apa dibelakang hari, apa jawaban lisan tersebut bisa dijadikan dasar?.
Tidak, bukan?

Coba saja misalnya gini, temui AR dan ajukan pertanyaan. Jawaban AR anda tulis langsung di depan dia. Selanjutnya, minta persetujuan berupa tanda-tangan atau paraf dari AR bahwa saran atau jawaban atau rekomendasinya sudah sesuai dengan yang anda tulis.
Biar yang kita tulis persis seperti jawaban yang diberikan ke kita, si AR saya jamin nggak bakal mau tanda tangan.

Di coba saja.he he he

Salam

Sepakat, karena setahu saya bahwa AR bukan pembuat keputusan. Ini salah persepsi yang masih ada di antara kita karena sebenarnya AR adalah kepanjangan tangan DJP bagi WP, bukan kepanjangan tangan WP di DJP.

Memang tidak bisa dijadikan dasar tapi dari penjelasan AR memberikan gambaran bagi WP untuk memutuskan akan membuat keputusan apa. Jika ragu maka opsinya adalah:
1. Percaya diri dengan keputusan sendiri (tentu dengan dasar hukumyg jelas jika diuji pemeriksa);
2. Mengajukan Private Ruling ke DJP;
3. Second Opinion ke kantor Konsultan Pajak.

Meskipun tertulis, sepanjang masih tingkat KPP… tidak ada gunanya…, ganti kepala kantornya bisa saja berubah.. dan tidak diakui oleh KPP lainya..

bukan sok mengajari ya teman…. hanya kan, dalam tingkatan hukum Indonesia Undang-Undang lebih tinggi dari PMK, apalagi SE, jadi kalau peraturan dibawahnya bertentangan ke peraturan diatasnya maka secara otomatis akan digugurkan oleh UU lebih tinggi. makanya sering membingungkan kalau sudah masuk ke kasus hukum kalau sudah masuk area pengadilan pajak, begitu berbenturan dengan peraturan diatasnya maka peraturan dibawah dengan sendirinya akan kalah…

ya itu sih pengalaman yang pernah dialami bung yuniffer, jadi bukan sok mengajari ya…. makasih

Terima kasih rekan Fsormin atas masukkannya.
Apa yang dikatakan oleh rekan sangat benar dan saya tidak akan mendebatnya karena inilah kenyataan yang terjadi di ranah hukum perpajakan negara kita, oleh sebab itu beberapa tahun terakhir ini muncul wacana untuk memisahkan fungsi regulator dari kewenangan DJP.
Jika kita sebagai praktisi perpajakan merasa ketentuan tersebut memang bertentangan dan merugikan, maka kita bisa dan berhak untuk mengajukan Judicial Review atas hal ini sehingga bisa diperoleh kepastian hukum dan tidak perlu sampai harus menunggu sampai proses hukum ke pengadilan pajak.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Badora.

Pak Yuniffer, apakah bisa mengajukan SKB atas ekspor jasa selain fasilitas BKP/JKP Tertentu/Strategis?
Terima kasih

Jika yang dimaksud adalah SKB PPN, sesuai dengan peraturan perpajakan yg ada pengajuan SKB baru sebatas untuk impor atas BKP/JKP Tertentu atau strategis dan SKB PPN atas penyerahan BKP/JKP ke Organisasi/Lembaga Internasional.

CMIIW.

Sepengetahuan saya juga begitu Pak.
Tapi saran dari Badora seperti yg disampaikan Rekan Imannibu apakah pasti akan disetujui dan berdasarkan aturan?
Mungkin pernah ada yg coba mengajukan SKB PPN diluar daftar tsb dan berhasil?