PPN Masukan Tidak Bisa Dikreditkan

aku gak heran kok mbah..
cuma kayak kalimat ngetrend saat ini aja..

aku gak heran kok mbah..
cuma kayak kalimat ngetrend saat ini aja..

ooow , jadi KPP hrs ada PMK ya pak? Tidak cukup hanya dengan UU PPN nya saja?

yang ini … :

Angka 18, Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabilan ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

biasanya sblm kami memberikan jawaban atas himbauan tsb, contact dulu dgn supplier nya dan minta fotokopi SPT Masa PPn bulan ybs.
Bila memang supplier nakal (emang gak setor) kami melampirkan bukti transfer atas transaksi yg terjadi pd waktu itu (DPP+PPN) sbg supporting document jawaban ke KPP
Dgn begitu lawan transaksi tdk bs berkelit lagi, kewajiban dialah untuk menyetorkan PPN yg telah kami byr .

ooow , jadi KPP hrs ada PMK ya pak? Tidak cukup hanya dengan UU PPN nya saja?

yang ini … :

Angka 18, Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabilan ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

biasanya sblm kami memberikan jawaban atas himbauan tsb, contact dulu dgn supplier nya dan minta fotokopi SPT Masa PPn bulan ybs.
Bila memang supplier nakal (emang gak setor) kami melampirkan bukti transfer atas transaksi yg terjadi pd waktu itu (DPP+PPN) sbg supporting document jawaban ke KPP
Dgn begitu lawan transaksi tdk bs berkelit lagi, kewajiban dialah untuk menyetorkan PPN yg telah kami byr .

ooow , jadi KPP hrs ada PMK ya pak? Tidak cukup hanya dengan UU PPN nya saja?

yang ini … :

Angka 18, Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabilan ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

biasanya sblm kami memberikan jawaban atas himbauan tsb, contact dulu dgn supplier nya dan minta fotokopi SPT Masa PPn bulan ybs.
Bila memang supplier nakal (emang gak setor) kami melampirkan bukti transfer atas transaksi yg terjadi pd waktu itu (DPP+PPN) sbg supporting document jawaban ke KPP
Dgn begitu lawan transaksi tdk bs berkelit lagi, kewajiban dialah untuk menyetorkan PPN yg telah kami byr .

Harus dong…
Baca Pasal 4 ayat (4) PP 1/2012

Harus dong…
Baca Pasal 4 ayat (4) PP 1/2012

Harus dong…
Baca Pasal 4 ayat (4) PP 1/2012

pak begawan, bagi sy ini menjadi semacam grey area,,
sy kutip di sini buat rekan lainnya :
Pasal 4

(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

(3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

membaca ayat 1-2-3 sperti suatu kepastian, tetapi ayat 4 melemahkan 3 ayat sebelumnya.
anyway, terima kasih atas respon pak begawan (bikin sy mikir-mikir lagi) :-p

pak begawan, bagi sy ini menjadi semacam grey area,,
sy kutip di sini buat rekan lainnya :
Pasal 4

(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

(3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

membaca ayat 1-2-3 sperti suatu kepastian, tetapi ayat 4 melemahkan 3 ayat sebelumnya.
anyway, terima kasih atas respon pak begawan (bikin sy mikir-mikir lagi) :-p

pak begawan, bagi sy ini menjadi semacam grey area,,
sy kutip di sini buat rekan lainnya :
Pasal 4

(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

(3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

membaca ayat 1-2-3 sperti suatu kepastian, tetapi ayat 4 melemahkan 3 ayat sebelumnya.
anyway, terima kasih atas respon pak begawan (bikin sy mikir-mikir lagi) :-p

kenapa grey area?

mekanisme pelaksanaannya aja belon ada..
gimana mau diterapkan dilapangan?
yaa walaupun sudah sangat masif diterapkan di lapangan sih..
tapi menjadi tindakan tanpa dasar hukum..

kenapa grey area?

mekanisme pelaksanaannya aja belon ada..
gimana mau diterapkan dilapangan?
yaa walaupun sudah sangat masif diterapkan di lapangan sih..
tapi menjadi tindakan tanpa dasar hukum..

kenapa grey area?

mekanisme pelaksanaannya aja belon ada..
gimana mau diterapkan dilapangan?
yaa walaupun sudah sangat masif diterapkan di lapangan sih..
tapi menjadi tindakan tanpa dasar hukum..

Saya setuju dgn rekan priscella. mengenai dasar hukum, sepanjang blm diterbitkan PMK nya maka UU dan PP yg menjadi pegangan. Karena 2 dasar hukum itu telah berlaku dan diundangkan.