PPH Pasal 4 ayat 2

Mbak kayaknya jasa Konstruksi yang dipotong 1.5 % itu bukan Jasa Konstruksi tetapi PPh Pasal 22 yaitu PPh Dipotong yang biayanya berasal dari dana APBN. Maaf kalau tidak salah, kalau salah tolong koreksi ???

bener kata rekan edi, tidak ada perusahaan jasa konstruksi murni yg dipotong dg PPh trf 1,5%.
Dan jika ada, saya yakin 100% perusahaan tersebut bukan murni bergerak di bidang jasa konstruksi saja. Sebab berdasarkan pengalaman saya terdahulu dan sudah menjadi rahasia umum, selain perusahaan mengerjakan bidang konstruksi perusahaan pasti juga bergerak dibidang pengadaan barang (dan ini yg diptg PPh trf 1,5%). Dan saya yakin 100% juga, pasti dalam satu kepemilikan akan ada beberapa nama BU yg bergerak dibidang sejenis dg tujuan utama untuk nyari Fee.

Dari beberapa pertanyaannya, saya simpulkan bhw di samping usaha jasa konstruksi juga ada penghsl dari jasa pengadaan/pemasok?

Kalau usahanya/penghsl dari jasa konstruksi + jasa pengadaan, maka penghitungan tsb, tidak benar

Mohon dipisahkan PPh 22 berapa? Atas pemotongan apa?
PPh 23 berapa? atas pemotongan apa?

Kalo penghslnya terdiri dari Penghsl yg dikenakan PPh Final dan non final, tidak ada pemindahbukuan

Penghitungan harus dipisahkan antara penghsl yg dikenakan PPh final dan tidak final
PPh Final = Penghsl jasa konstruksi ketentuan baru
PPh non final = Penghsl jasa konstruksi ketentuan lama + penghsl dari pengadaan/pemasok

Contoh :
Peredaran usaha seluruhnya = 1.887.647.435
Peredaran usaha PPh Final = 606.473.076
Peredaran usaha PPh Non Final = 1.887.647.435 – 606.473.076 = 1.281.174.359
HPP dan biaya PPh Non Final (misalnya) = 1.170.000.000
Ph neto PPh Non Final = 1.281.174.359 – 1.170.000.000 = 111.174.359

PPh Non Final = Tarip Ps 17 X 111.174.359 = 15.852.200
Dipot pihak lain) = 4.194.454 + 10.478.928 = 14.673.382
PPh yg harus dibayar sendiri = 15.852.200 – 14.673.382 = 1.178.818
Kredit PPh Ps 25 = 282.000
PPh yg masih harus dibayar = 1.178.818 – 282.000 = 896.818

Pengisian SPT Tahunan :

Form 1771-I
No. 1. Peredaran usaha = 1.887.647.435
No. 3. Ph neto komersial = 1.887.647.435 – 1.170.000.000 = 717.647.435
No. 4. Ph yg dikenakan PPh final = 606.473.076
No. 8. Ph neto fiskal = 717.647.435 – 606.473.076 = 111.174.359 (pindahkan ke 1770 induk)

Form 1771-IV
Bagian A No. 8 :
Peredaran Usaha = 606.473.076
PPh terutang = 12.129.461

bisa lebih jelas lahi saudara a12o3l?

saya ingin menanyakan masalah Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan 10% dan perhitungan by notaris gimana caranya mohon penjelasan?

Contoh:

Harga kontrak ruko selama 2 tahun sebesar 33.340.000
Perhitungan PPh psl 4 ayat 2 brp besarnya?
yang harus dibayarkan ke pemilik ruko brpa?
By. Notaris brp?

minta tolong penjelasannya?
terima kasih

Pak Begawan,

Mengenai jawaban bapak yang terkait dengan perhitungan di penyajian SPT tahunan badan diatas, sangat jelas sekali hanya saja, saya mau tanya, jika perusahaan saya bukan perusahaan yang memiliki izin konstruksi / SUJK (dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 4%), sebenarnya perusahaan saya hanya bergerak dalam bidang jasa konsultant arsitek, biasanya hanya dipotong pph 23, 2% saja dari jasa instalasi/engineering, tetapi ada perusahaan yang memotong 4% untuk pph pasal 4 (ayat 2) final. Yang menjadi pertanyaan bisakah saya menggunakan perhitungan sesuai dengan yang bapak jabarkan diatas? adakah pertanyaan dari fiskus dikemudian hari jika tidak semua project saya dikenakan tarif final melainkan hanya dikenakan pph 23 saja. Mohon advice-nya.
Terima kasih sebelumnya pak…

Rekan Firda,
Apabila jenis kegiatan usaha dari perusahaan mbak firda termasuk dalam kriteria sbb :
1.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
3.Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
4.Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
5.Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Maka memiliki SBU/SIUJK atau tidak…, tetap dikenakan pemotongan PPh Ps 4 ayat (2) Final