PPh pasal 23 atau 4 ayat 2
updated 12 years, 9 months ago
7 Members
·
23
Posts
Selamat pagi…
Mohon bantuan rekan…
Perusahaan sering mengikuti pameran otomotif di beberapa mall. kita sewa tempat melalui EO untuk pameran tersebut. kwitansi kita terima dari EO misal 10.500.000. terdapat keterangan jumlah tersebut non PPN dan PPh. EO belum ber NPWP. tdk ada kejelasan berapa kita byr untuk EO berapa sewa lahan pamerannya. Mohon penjelasan mengenai pajaknya rekan…
Terima kasih
untuk EO merupakan objek PPh pasal 23, jadi dipotong dari total tagihan belum termasuk PPN. jika tagihan dirinci berapa jasa, sewa tempat, perlengkapan, dll maka yang dipotong adalah sebesar jasa EO-nya saja. Jika tagihan tidak dirinci maka dipotong dari jumlah tagihan. Jika tidak memiliki NPWP maka tarifnya adalah sebesar 4%. Untuk sewa lahan pameran bukan kewajiban kita untuk memotong PPh-nya, melainkan kewajiban si EO
terima kasih rekan…
walaupun keterangan di kwitansinya adalah untuk sewa lahan pameran di mall A ? apakah tetap kewajiban saya hanya memungut PPh pasal 23 ?
Terima kasih
satu hal lagi rekan …
kalau EO nya tdk mau dipotong ? apa yg harus saya lakukan ?
terima kasih
maaf, saya terlewat membaca yang ini:
Originaly posted by shaira:kita sewa tempat melalui EO untuk pameran tersebut
jadi yang dibayarkan ke EO tersebut hanya atas jasa sewa tempatnya saja? tidak ada jasa yang diberikan oleh EO tersebut?
Originaly posted by shaira:kalau EO nya tdk mau dipotong ?
kalau EO-nya tidak mau dipotong maka biayanya di-gross up saja
- Originaly posted by cdr293:
jadi yang dibayarkan ke EO tersebut hanya atas jasa sewa tempatnya saja? tidak ada jasa yang diberikan oleh EO tersebut?
Keterangan di kwitansinya : partisipasi pameran di mall A periode 1 – 7 Juli 2011.
seperti itu rekan ….
Originaly posted by cdr293:kalau EO-nya tidak mau dipotong maka biayanya di-gross up saja
maaf saya kurang paham tentang ini ? apa kita bikin kwt baru ? atau pajak yg kita byrkan itu dibebankan kemana ? mohon penjelasan…
terima kasih
- Originaly posted by cdr293:
untuk EO merupakan objek PPh pasal 23, jadi dipotong dari total tagihan belum termasuk PPN. jika tagihan dirinci berapa jasa, sewa tempat, perlengkapan, dll maka yang dipotong adalah sebesar jasa EO-nya saja. Jika tagihan tidak dirinci maka dipotong dari jumlah tagihan. Jika tidak memiliki NPWP maka tarifnya adalah sebesar 4%. Untuk sewa lahan pameran bukan kewajiban kita untuk memotong PPh-nya, melainkan kewajiban si EO
Sependapat…
Dipotong PPh Ps 23 = 4% X 10.500.000
Tidak perlu bayar PPN
Sewa lahan bukan urusan pemakai jasa EO - Originaly posted by shaira:
kalau EO nya tdk mau dipotong ? apa yg harus saya lakukan ?
Bisa di-gross up atau…. nggak usah dibayar sekalian, he..he..he..
- Originaly posted by begawan5060:
Bisa di-gross up atau…. nggak usah dibayar sekalian, he..he..he..
kalo begini katanya biaya promosinya tdk bisa diakui rekan ?
serius saya sangat bingung…blm ngerti hehehe
- Originaly posted by shaira:
serius saya sangat bingung…blm ngerti hehehe
Berikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan kpd EO tsb atau di-gross up
jadi yang tertulis di kuitansi yang ini
Originaly posted by shaira:keterangan di kwitansinya adalah untuk sewa lahan pameran di mall A
atau ini
Originaly posted by shaira:Keterangan di kwitansinya : partisipasi pameran di mall A periode 1 – 7 Juli 2011.
- Originaly posted by cdr293:
Keterangan di kwitansinya : partisipasi pameran di mall A periode 1 – 7 Juli 2011.
yang ini rekan…maaf saya salah tadi 🙂
trim's…
ini rekan shaira untuk perhitungan gross up nya (apabila ingin di gross up)
DPP = 10.937.500 (10.500.000 x 100/96)
PPh 23 = 10.937.500 x 4% = Rp. 437.500
Sehingga jumlah yang dibayarkan ke EO = Rp. 10.500.000nah sejumlah 437.500 disetorkan ke Negara sebagai Pajak Penghasilan 23
dan dibuat bukti potongnya atas nama EO tersebut.Originaly posted by shaira:Originaly posted by begawan5060:
Bisa di-gross up atau…. nggak usah dibayar sekalian, he..he..he..kalo begini katanya biaya promosinya tdk bisa diakui rekan ?
serius saya sangat bingung…blm ngerti hehehemaksudnya rekan begawan ialah, ancam apabila tidak mau dipotong/tidak mau melakukan kewajiban perpajakan. tidak ada pembayaran atas jasa EO tersebut. kalau masalah EO tidak mau repot ya tinggal lakukan metode gross up, betul tidak rekan begawan??hehe..apa saya salah menapsirkan??
salam
- Originaly posted by begawan5060:
Berikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan kpd EO tsb atau di-gross up
walah sudah dijelaskan toh.
