pph 22 / 23
updated 14 years, 2 months ago
4 Members
·
17
Posts
dear rekan ortax
misalnya perusahaan jasa bertransaksi dengan bendaharawan
pihak bendaharawan memotong pph 23
tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan bukti potong
apakah boleh seandainya untuk setiap transaksi jasa dengan pemerintahan dipotong pph 22 saja ?thx
- Originaly posted by kacang:
misalnya perusahaan jasa bertransaksi dengan bendaharawan
pihak bendaharawan memotong pph 23
tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan bukti potongkenapa nggak bisa?
Originaly posted by kacang:apakah boleh seandainya untuk setiap transaksi jasa dengan pemerintahan dipotong pph 22 saja ?
nggak boleh dong
Salam
PPh 23 merupakan bukti bahwa kita telah dikenakan pajak atas jasa yang telah kita berikan dan akan diperhitungkan pada akhir tahun (PPh 23 + inst PPh 25 ) sebagai prepaid tax dan sebagai buktinya adalah bukti potong tersebut.
Kalau tidak ada bukti tersebut, kita tidak dapat membuktikan bahwa kita telah dipotong.
karena mereka tidak lapor pph 23….
apakah boleh seandainya untuk setiap transaksi jasa dengan pemerintahan dipotong pph 22 saja ?
Pengenaan PPh pasal 22 bendaharawan itu atas pembayaran untuk pembelian / penyerahan barang yg dibebankan ke ABPN/APBD.tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan bukti potong
Kutipan dari pasal 23 UU PPh "..dengan nama dan dalam bentuk apapun yg dibayarkan, disediakan untuk dibayar, dan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah…………"
Jadi harusnya mereka bisa mengeluarkan bukti potong PPh 23.
Mohon koreksi.
CMIIW ( cuma mao ikut-ikutan wae )… Hehehehe…- Originaly posted by kacang:
karena mereka tidak lapor pph 23….
bukan karena tidak lapor, tapi karena tidak tahu saja
biasanya mereka transaksi kena PPh 22 dan buktinya SSPSalam
mungkin juga….
mereka bilang kalau pihak rekanan yang harus lapor pph 23nya tersebut…
karena waktu setoran pph mereka pake npwp rekanan…- Originaly posted by kacang:
mungkin juga….
mereka bilang kalau pihak rekanan yang harus lapor pph 23nya tersebut…
karena waktu setoran pph mereka pake npwp rekanan…nah…. ini kan nggak benar.
prinsipnya menurut saya karena ketidaktahuan.
lucunya gini, kalau mereka dikasih tau malah ngeyel he he heSalam
iya….
tapi pihak perusahaan kan jadi dirugikan
karena waktu pembayaran perusahaan sudah dipotong pph sebesar 11 juta
tetapi waktu spt perusahaan tidak bisa mengkreditkan karena tidak ada bukti potongnya…coba dilampirkan SSP yang diterima dari bendaharawan.
Sebab, SSP diisi atas nama rekanan.
barangkali bisa menyelesaikan masalah.
sekalian konsutasikan dengan ARSalam
o….
berarti tetap dipotongkan di spt tahunan dengan bukti ssp sebagai penganti bukti potongyup. hanya itu satu-satunya jalan.
kalau nggak, terpaksa minta bukti potong sama bendaharawannya.
caranya, buatkan dan isikan transaksinya. jadi si bendaharawan hanya tingga tanda tangan. mana tau dia bersedia.Salam
o… begitu thow
terima kasih
misalnya waktu pengkreditan pph psl 23 dengan bukti berupa ssp..
nanti nomer bukti potongnya bagaimana ya jika menggunakan e sptthx
