Ortax Forums PPh Pemotongan/Pemungutan pp 51/2008 pph jasa konstruksi menjadi final

  • pp 51/2008 pph jasa konstruksi menjadi final

  • Wahyudi

    Member
    25 August 2008 at 2:01 pm

    Mungkin dan tidak mungkin itu relarif sebab yg namanya usaha itu bisa macem-2, semisal ada usaha yg usaha utamanya jasa konstruksi namun juga berusaha jasa pengadaan barang-barang mebel.
    Yang penting dapat kerja dan untung, point pokoknya coba aja dilihat tuh TDP-nya pasti tidak mungkinlah cuman ke cantum satu jenis usaha aja…..

  • Koostadi S

    Member
    25 August 2008 at 3:12 pm

    Benar sekali Pendapat Sdr Wahyudi, namanya usaha bila mungkin semua jenis usaha akan direngkuhnya, tetapi ada juga yg memang berkosentrasi pada satu bidang, dan saya (perusahaan dimana saya bekerja) pernah mengalami pemasangan instalasi AC dilaksanakan oleh distributor sebuah merk AC, oleh karena itu saya memotong 4,5 % dan merekapun mengerti.

  • ENDANG RASYID

    Member
    25 August 2008 at 4:35 pm

    Dear all Sobat dan Sahabat
    Attn: Sobat Sdfr. Wuriant.

    Untuk tidak membingungkan bersama ini disampaikan kembali PP No. 51 Tahun 2008 untuk disimak bersama:

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 51 TAHUN 2OO8
    TENTANG
    PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
    DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBL]K INDONESIA,

    Menimbang :
    a. bahwa daiam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Paj ak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2\ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi:

    Mengingat
    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 127, Tarnba}:.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985):

    MEMUTUSKAN:
    MenetapKan :
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

    Pasal 1

    1. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun I983 [entang Pajak Penghasilan.
    2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, Iayanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi
    3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil. mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
    4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
    5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggaraka n kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik 1ain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, pro anrement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
    6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
    7. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adala.h nilai y.ang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

    Pasal 2

    Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

    Pasal 3

    (1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
    a. 2%o (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
    b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
    c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
    d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiiiki kualifikasi usaha; dan
    e. 6% (enam Persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

    (2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarlf Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap seteiah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

    Pasal 4

    Sisa laba dari benluk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

    Pasal 5

    (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
    a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
    b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
    (2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
    b. jumtah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Niiai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
    (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

    Pasal 6

    (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Paj ak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oieh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar rersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
    (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat {1) huruf h Undang-Undang PPh.
    (4) Dalam hal piutang yang. nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat fina1.

    Pasal 7

    (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
    (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakal Tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
    (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

    Pasal 8

    Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

    Pasal 9

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

    Pasal 10

    (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
    a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
    b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
    (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Paj ak 2008.

    Pasal 11

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor l4O Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 12

    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 20 Juli 2008

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    ttd
    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 23 Juli 2008

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA,
    ttd
    ANDI MATTALATTA

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 109

    Salinan sesuai dengan aslinya

    SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIKI NDONESIA

    Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
    Perekonomian dan Indust

  • ENDANG RASYID

    Member
    25 August 2008 at 4:43 pm

    Dear Sobat dan Sahabat
    Attn: Sdr. WURIANT

    Kesimpulan:
    PP No. 51 Tahun 2008:
    1. Mencabut PP No. 140 Tahun 2000
    2. Mengatur Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh atas Penghasilan Jasa Konstruksi dari Pengusaha Jasa Konstruksi yang memiliki Peredaran Jasa Usaha selam satu tahun takwi tidak lebih darin Rp. 1 Milyar Rupiah.
    3. Pengenaan PPh atas Penghasilan Pengusaha Jasa Konstruksi yang memiliki Peredaran Usaha di atas Rp. 1 Milyar "dewasa" ini masih di atur UU PPh Pasal 23 dan PER-70/PJ/2007.

    Demikian informasi disampaikan untuk diketahui seperlunya.

    Best Regard's
    ENDANG RASYID, R, Drs, MBA

  • Otong

    Member
    25 August 2008 at 4:47 pm

    Menurut saya klu usaha pokok perusahaan adalah jasa konstruksi namun juga menjadi distributor salah satu merk AC(tidak dominan) dan service maka pengenaan jasa pemasangan/instalasi AC mengacu ke PP No. 51 tahun 2008 tetapi klu usahanya semata-mata sebagai distributor AC (atau lebih dominan) dan service maka pengenaannya mengacu ke PER-70/PJ/2007

Viewing 16 - 20 of 20 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now