perusahaan sdh tidak aktif dari 1 th lalu, apakah lapor pph final 1% atau pph 25 nihil
updated 9 years, 3 months ago
4 Members
·
43
Posts
Dear rekan ortax,
Mohon infonya sehub-an dg peraturan pp 46 setor 1%, dimana prsh A sdh satu tahun dilaporkan nihil krn tdk ada aktifitasnya, bagaimana utk th 2014 ini, apakah tetap lapor pph 25 nihil atau pph 4(2) nihil.
Mana yang seharusnya dilaporkan ke pajak ?
tks.Dear rekan ortax,
Mohon infonya sehub-an dg peraturan pp 46 setor 1%, dimana prsh A sdh satu tahun dilaporkan nihil krn tdk ada aktifitasnya, bagaimana utk th 2014 ini, apakah tetap lapor pph 25 nihil atau pph 4(2) nihil.
Mana yang seharusnya dilaporkan ke pajak ?
tks.Dear rekan ortax,
Mohon infonya sehub-an dg peraturan pp 46 setor 1%, dimana prsh A sdh satu tahun dilaporkan nihil krn tdk ada aktifitasnya, bagaimana utk th 2014 ini, apakah tetap lapor pph 25 nihil atau pph 4(2) nihil.
Mana yang seharusnya dilaporkan ke pajak ?
tks.- Originaly posted by utt:
pph 4(2) nihil.
- Originaly posted by utt:
pph 4(2) nihil.
- Originaly posted by utt:
pph 4(2) nihil.
Rekan Hanif,
Apakah bisa pakai PPH 4(2)-1% walaupun nihil, apakah ini masuk kategori pph final 1% ?
Tks.Rekan Hanif,
Apakah bisa pakai PPH 4(2)-1% walaupun nihil, apakah ini masuk kategori pph final 1% ?
Tks.Rekan Hanif,
Apakah bisa pakai PPH 4(2)-1% walaupun nihil, apakah ini masuk kategori pph final 1% ?
Tks.kan omsetnya dibawah 4,8 m
Salam
kan omsetnya dibawah 4,8 m
Salam
kan omsetnya dibawah 4,8 m
Salam
karena PPhnya nihil, tidak wajib lapor
SE 42/PJ/2013
13. Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 11 diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.
F. Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur sebagai berikut:
3. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
4. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2):kolom Uraian diisi dengan "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu";
kolom KAP/KJS diisi dengan "411128/420".5. Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
karena PPhnya nihil, tidak wajib lapor
SE 42/PJ/2013
13. Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 11 diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.
F. Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur sebagai berikut:
3. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
4. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2):kolom Uraian diisi dengan "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu";
kolom KAP/KJS diisi dengan "411128/420".5. Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
ISSN : 1978-5844
MITRA RESMI DJP
Terdaftar dan diawasi oleh DJP
- Copyright 2021 PT INTEGRAL DATA PRIMA