PERUBAHAN PMK.22 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK

Terus terang saja kami yang didaerah lebih senang bila pak Gustian yang mengkoordinir pengajuan PMK.22 ke jalur hukum dan yakin pasti MENANG !! Salam hormat.

Sekali lagi saya tegaskan secara hukum saya tdk berhak mengajukan gugatan ini krn tdk berkepentingan thd PMK 22.Saat ini tdk ada alasan lagi orang tdk dpt mengajukan gugatan.Buktinya uji materiil UU Pajak diajukan oleh Dosen dari Medan.Jadi tunggu apalagi Bung Sugito. Jangan lempar batu sembunyi tangan

setelah lama menelorkan IAPI ( Ikatan Ahli Pajak Indonesia ) sampai sekarang belum juga menetas. Kapan jabang bayi IAPI akan dilahirkan ???
Jangan hanya cuap-cuap saja ……

Anda bung talk only saja IAPI sedang diproses butuh waktu 6 bulan untuk diluncurkan sdh ada investor.Anda bgmn bung Toto sdh ada bung Tedi dari LBH untuk mendampingi anda gigat PMK 22

Ditunggu kehadiran IAPI …

Mohon dibantu do'anya

Sebaiknya jangan pake nama IAPI, pake aja nama " Ikatan Sarjana Perpajakan Indonesia " disingkat ISPI.

Singkatan IAPI udah dipake d..Kalo ga salah oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Harap maklum pencetus IAPI pak Gustian bukan Sarjana Pajak tapi Ahli Pajak (?)

Sarjana non perpajakan diwajibkan ikut ujian USKP IKPI bila ingin menjadi Kuasa WP

Maaf baru gabung, kayaknya rame banget ya…? aku mau tanya kalau wajib pajak punya karyawan yang mengerjakan kewajiban perpajakannya apakah karyawan tersebut juga harus lulus sarjana pajak atau ikut ujian USKP, jika omsetnya diatas ketentuan PMK 22

Sekalipin Lulusan PT Pajak , sekalipun Karyawan perusahaan bagian perpajakan , mereka diwajibkan ikut ujian USKP bila ingin mengurusi urusan tertentu WP yang diwakilinya. Ini yang tidak adil .

Saya kira tdk masalah krn singkatan IBI dipakai oleh Ikatan Bidan Indonesia, Institut Bankir Indonesia dan Intitut Bisnis dan Informatika Indonesia

seorang yang dianggap mempunyai keahlian pajak (menguasai ketentuan peraturan perundangan perpajakan ) adalah apabila memiliki ijazah formal dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A sekurang-kurangnya tingkat diploma III ( PP.80/2007 )

Ya betul sdr Yuni saya punya pengakuan dari DIKTI berupa pangkat akademik Lektor Kepala untuk bidang perpajakan dan Manajemen Perbankan,karena Tri darma PT untuk kedua bidang tersebut