Perlu mindset yg positif utk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia

brarti harus mengawasi mulai dari RAPBN sampai pencairannya….dari pusat sampe turun ke rt/rw…..
simple nya gini…klo di amrik sono, klo ada jalan rusak, warga sana bilang saya komplain karena jalan ini rusak, saya adalah pembayar pajak !!! lha disini….boro2, duitnya abis buat mbayar tikus2 di dpr sono, buat beli mobil baru pejabat korup….

rekan nusa… mosok yg salah uu yg "benda mati"… ya pastinya yg salah "pembuat" uunya.y
krn byk pertimbangan dan "kepentingan" yg mendasari utk "bertransaksi" dlm membuat
uu.
intinya adalah hrs punya "pemimpin" yg berani… jgn cuma berani bikin album… itu mah
gampang euy… kalo itu mah shinta dan jojo dan "eks briptu" norman juga bisa atuh…
salam prihatin.

sapa tau masuk beneran jadi keajaiban dunia no. 8, presiden yang paling banyak bikin album, bikin hutang terbanyak, bikin hutan gundul tercepat (Guiness Book), paling banyak terjadi bencana alam.. *only joke PAK SBY*

salam

ya bukan jokelah… memang kenyataan kan…

Saya rasa harus ada pimpinan2 lembaga tinggi negara seperti Pemerintah, MK, dan BPK yg berani merubah regulasi dan mengawasi lebih detail budgetting tsb.

MK seharusnya memenangkan uji materil yg diajukan BPK atau lembaga tinggi negara lainnya jika itu memang untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

BPK juga harus diberi wewenang penuh untuk memeriksa keuangan pada lembaga2 tinggi negara lainnya, termasuk memeriksa anggaran terutama huruf B dari singkatan APBN yg diajukan oleh lembaga2 tinggi negara tsb, sehingga lembaga2 tinggi negara tidak se-enaknya menggerogoti keuangan negara seperti misalnya ada lembaga tinggi negara yg berencana menghabiskan uang negara dgn hanya alasan perlu ada perbaikan/pembangunan gedung tempat kerjanya karena mereka rasa sudah miring 7o (tujuh derajat)…lumayan lucu bagi saya.

Pemerintah Pusat juga harus adil namun bukan adil dlm artian hantam kromo (pukul rata) dalam memajaki rakyatnya..menurut saya bahwa peraturan pajak khususnya PPh 21 adalah salah satu peraturan yg adil secara hantam kromo, hal ini dpt dilihat dari penetapan besarnya PTKP yg disamaratakan diseluruh wilayah Indonesia. Sbg contoh nyata bahwa biaya hidup baik itu kebutuhan premier, sekunder, dst dikabupaten Sukabumi lebih tinggi dari kabupaten Bogor jadi jika ada 2 orang yg tinggal di 2 kabupaten tsb dgn gaji, status, jabatan yg sama persis dan setelah dipotong PPh maka (tidak bermaksud menganggap/memandang rendah) bisa terjadi orang yg satu bisa Saving/hidup layak dan yg satunya lg bisa jadi tidak bisa Saving/hidup layak…sebaiknya pengaturannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah saja seperti halnya penetapan NJOP dan NJOPTKP.

Salam

ngomongin rt/rw… jadi inget cerita temen saya (yang kebetulan bendahara pada panitia penyaluran dana tersebut).
bulan lalu ada penyaluran dana hibah (stimulan), ==yah nilainya sih nggak terlalu banyak== dan dipakai untuk membuat gorong-2.
Eh, tanpa sepengetahuan panitia.. tiba-2 proyek sudah jalan… dihandel sendiri sama pak RW-nya…. wis..wis..wis..

salam

masih mendingan mas… lha kalau realisasinya ternyata "non realisasi" alias dimakan sendiri
sama pak erwenya gimana… tambah berabe kan… he3…
salam.

saya kebetulan salah satu AR di KPP, setau saya BPK itu sering memeriksa DJP, dalam hal ini sisi penerimaan negara, hanya saja segala sesuatunya masih harus restu menteri keuangan demi menjaga kerahasiaan jabatan. dan seatu saya lagi yg paling marah dengan BPK memeriksa DJP bukan DJP itu sendiri, tapi para wajib pajak, lagi2 alasan rahasia jabatan.
Jadi menurut saya yang perlu diubah itu mindset rahasia jabatan. Di bank ada rahasia bank, di jamsostek punya kerahasiaan atas tiap kliennya, dan semua instansi mengaku punya rahasia tentang kliennya. Sehingga exchange informasi antar instansi tidak jalan. Karena menurut sy solusi terbaik utk masalah yg diungkapkan rekan begawan bisa terpecahkan. Misalkan, kenapa sewaktu pengusaha mengajukan kredit ke bank tidak mensyaratkan SPT Tahunan PPh saja, kan disana sdh jelas mencantumkan berapa omset, biaya dan pajak yg dibayar. Menurut sy setiap orang yang mau bayar pajak, pasti tidak akan seret bayar bunga bank.
So, harusnya perkuat exchange informasi antar instansi, data lhkpn yang ada di kpp misalnya, sampai sekarang saya ga tau bisa diakses di mana, kemudian data transaksi keuangan ppatk juga tidak pernah masuk ke kantor pajak (klo misalkan itu data mengenai pegawai pajak, janganlah lsg masuk ke kantor pajak, tar katanya ada kongkalikong antar pegawai pajak).
Satu lagi, bagaimana pemajakan atas harta para koruptor ? sy rasa ini bukan teori, tp sy merasakan sulitnya menemukan data mengenai wp, so jangan heran kalau data tahun2 yg sdh lamapun diungkit2 lagi, krn sy baru berhasil menemukan data tersebut setelah bertahun2. WP skrg pintar2, tidak pernah mau lsg membayar kekurngan pajak hasil himbauan AR kecuali datanya akurat.
Thank you…
Thank you

Saya hanya bisa berharap…… ( walaupun pesimis tapi selalu ada harapan untuk Indonesia yang lebih baik )……. seluruh pemimpin berasal dari tataran dan produk yang bersih dari KKN, Nepotisme dan bukan dari partai – partai yang mengerogoti uang rakyat. Yang jargon adalah membela rakyat tapi kenyataan bull sit. Hukum yang jelas, bukan hukum yang memihak penguasa dan pengusaha. Seandainya itu ditegakkan saya yakin Indonesia menjadi lebih baik ……..