Penolakan Dirjen Pajak

Seharusnya tentang Zakat tidak boleh dibuatkan dalam bentuk UU karena UU itu berlaku untuk semua penduduk atau Warga Negara Indonesia. Kita tahu tidak semua penduduk/WNI itu beragama Islam.Tentang Zakat cukup diatur dalam bentuk peraturan dirjen bimas Islam dalam kementerian Agama.

No equal treatment, cari jalan lain , bukannya merusak sendi-sendi hukum, negeri kita kaya dengan hasil alam , kenapa tidak bisa mengentas kemiskinan ?

tapi zakat itu wilayah dirjen pajak ya Pak? berani2nya Dirjen Pajak Sial itu (baca: ke-13) menolak yang merupakan wilayahnya ya Pak?

jadi belum beres juga nih..
Mudah2an gak jadi deah, saya doain ga jadi tuh RUU
Sepertinya pak gustian ngotot nih pengen RUU tersebut jadi, padahal agama lain belum membuat RUU tentang sumbangan keagamaan.
Disinilah hak adil itu belum ada, (dan pertanyaan saya tentang rasa adil ini yang bapak gustian belum jawab)

Bayangkan: jika RUU Zakat terealiasi,
– Muslim bayar zakat bisa sebagai pengurang pajak,
– Agama lain bayar sumbangan keagamaan cuma sebagai pengurang penghasilan bruto
– Apakah ini yang disebut adil, sebagai masyarakat marginal, tentu ini bisa menimbulkan masalah sosial baru

Saya tunggu jawabannya pak gustian

sependapat bila tentang zakat tidak dibuat dalam bentuk UU, bisa kacau sistem hukum dinegeri kita, bayangkan kalau semua agama mau buat UU untuk urusan agamanya sendiri. Setuju bila dibuat aturan ditingkat dirjen masing2 agama di dep agama saja. Kalu boleh tanya, pak Gustian itu latar belakangnya apa dari Ilmu Hukum ?

saya setuju dengan rekan gustian, kita ini masih risih bila kegiatan agama dikaitkan dengan kegiatan bernegara. padahal, kerisihan kita ini dimanfaatkan oleh oknum utk dapat memakai agama utk kepentingannya sendiri. apakah rekan2 tidak menyadari kalau para pelaku money laundering itu memanfaatkan lembaga agama utk menyucikan hasil kejahatannya? makanya saya setuju bila kita berjuang agar sumbangan keagamaan bisa dikurangkan dari penghasilan/pajak. dengan catatan, dokumen sumbangan ini distandarkan oleh DJP, dan setiap sumbangan yg dapat digunakan sebagai pengurang tersebut haruslah sumbangan ke lembaga keagamaan yg ber-NPWP. tentunya lembaga keagamaan ini sudah disahkan oleh Menteri Agama. Sehingga, KPP pun berhak memeriksa lembaga keagamaan terkait sumbangan2 yang belum dia laporkan ke KPP. Tapi sekali lagi, apakah agama non Islam siap? sepertinya sih agama Islam sudah siap tuh.

Maaf nambah lagi, sepertinya bapak gustian ini lebih cinta malaysia deah. mereka kan bukan negara demokrasi seperti kita, jadi perbedaan yang terjadi disana tidak berakibat sama apabila terjadi perbedaan di negara kita indonesia. Disana anda tidak bisa bebas mengkritik negara, seperti kita-kita disini mengkritik.

Boleh donk dikasih link-nya biar saya bisa cuap-cuap juga seperti bapak gustian di depkeu.

Demokrasi memang tidak ada hubungannya dengan sejahtera, tapi pernah ga bapak gustian berpikir bahwa menerapkan suatu peraturan di negara demokrasi tidak segampang di negara monarki?

Kalo bapak pernah berpikir kesana, tahukah bapak selain menerapkan kekuasaan kaum mayoritas, hak-hak kaum marginal itulah yang menjadi kendalanya.

Dari sekian comment bapak, hak-hak minoritas ini yang terabaikan menurut saya!!