pendapatan tanpa PPN dan PPh

ha ha ….benar rekan hanif..(dari sisi penjual)..

Sisi pembeli dapat juga menerbitkan doku lain berupa debit note untuk bukti pendukung pembukuannnya khan rekan…

Salam

kalau ini tentu saja mungkin rekan junjungan…
Cuma, agak janggal juga bila bukti transaksi pendapatan/ hadiah merupakan bukti intern. Seharusnya adalah bukti dari pihak ketiga.

Saya juga ragu bila pembeli mau mengakui diskon tersebut sebagai penghasilan. Apalagi bakal dipotong PPh Pasal 23 pula.
Alamaaaak….
Tak sudi nya aku bah….
he he he

Salam

khan bakalan lengkap nantinya rekan hanif..

bukti ekstern: kuitansi dari penjual atau bila perlu dimintakan credit note dari penjual..he he..
Bukti intern : debit note…

yah..sudah nasib barangkali rekan hanif…ha ha ha
(akibat adanya sebab – akibat sebelumnya rekan hanif)

sebab: tidak mencantumkan disc. pada FP (pihak penjual)
akibat-nya: menjadi objek pph bagi pihak pembeli

Salam

ha ha ha…

Salam

Kesimpulannya?

Salam

Bukan penghasilan..

3. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan potongan harga, rabat, atau discount adalah
pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan
pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau harga
pokok penjualan bagi pembeli.
Cukup jelas; sebagai pengurang harga

4. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentive adalah penghargaan yang diberikan
terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.
Cukup jelas; pengertian incentive

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan
merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau
nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut
bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;
b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan
merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian
hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian
potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika
diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh
Wajib Pajak Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal
26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

Butir a cukup jelas...
Butir b; ada unsur imbalan, cukup jelas…

Dari awal, saya sangat sependapat dengan rekan begawan…
Dicantumkan atau tidak dicantumkan di dalam FP, diskon tersebut bukan penghasilan bagi pembeli.

Namun demikian, setelah diskusi panjang lebar sampai dini hari tadi, saya ragu bahwa rekan junjungan… sudah bisa menerimanya.
begitu rekan begawan….

Salam

He..he..he… trims..

Saya hanya merespon, yang ini :

Dan saya utarakan kesimpulan saya…
Dan biarlah rekan Junjungan punya kesimpulan lain..
Kita boleh beda, khan
Dan kita persilahkan member lain beropini atau menilai :
mana yang betul, mana yang keliru;
mana yang betul, mana yang lebih betul; atau
dua-duanya betul atau dua-duanya salah.
He..he..he…

siiiip,,,,

salam

setuju dengan pendapat rekan-rekan…

Baik potongan harga dan insentip penjualan dijadikan satu dengan FP/Faktur Penjualan Komersial, ataupun disajikan terpisah, bukan menjadi objek pph karena pot.harga dan insentip penjualan merupakan faktor pengurang harga jual kotor untuk menetukan nilai penjualan bersih penjual atau nilai HPP bagi pembeli

Salam

ini yang ditunggu-tunggu
he he he

Salam

Barangkali, kesimpulannya kita persempit hanya untuk potongan harga sesuai dengan kasus diatas.
Sebab, insentf penjualan ceritanya bisa lain lagi

Salam

ha ha ha …

benar sekali rekan hanif….

Salam

Untuk kasus potongan tunai yang diakui sebagai pengurang penjualan, apakah harus dibuatkan faktur pajak pengganti? Ataukah memang diperbolehkan adanya selisih antara SPT PPN dan SPT PPh atas rekonsiliasi penjualan?
Mohon masukannya rekan.tks

binginggggggggggg