pajak atas pesangon

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/KMK.03/2001

TENTANG

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

Pasal 2(1)
Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

berarti seluruh penghasilan yg diberikan atas nama pesangon dipotong pajak penghasilan yg bersifat final, walaupun penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak.

salam

kapan DJP akan membebaskan pesangon dari pajak ? yang namanya pesangon berarti kehilangan mata pencarian, masak negara ndak mau tahu?

setuju. karena pengecualian pemotongan pajak atas pesangon yg hanya sebesar 25 juta sepertinya jauh dari salah satu prinsip pajak yaitu equity (adil). bisa dibilang ini namanya dzalim…

—

lho lho lho..
"untuk pesangon sampai 25 Juta dikecualikan sebagai objek pajak"
kok penjelasannya dipotong2 gitu?? bisa salah penafsiran lho..
yang bener kan "..dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final"
jadi, untuk pesangon yang kurang dari 25juta ntu tidak dikenakan PPh final, tetapi digabung dengan total penghasilan selama setahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan, kemudian dikenakan tarif pasal 17 seperti biasa..

thanx..^^
—

—

kapan ya warga negara Indonesia mau membayar pajak dengan perasaan bangga dan secara sukarela..??
-_-a
—

Rekan2 coba dianalisa lebih cermat KMK-112/KMK.03/2001, hanya untuk meluruskan saja, bahwa menurut hemat saya bahwa :
1. Pd psl 1 mengatur ttg Pesangon/pensiun yg dibayarkan sekaligus (ingat : sekaligus)
2. Tarif pd psl 2 mengatur tentang tingkatan/progresif tarif, jadi bila 0-25 juta dikecualikan, maka artinya tidak dipotong (bebas dari pemotongan = keringanan bagi yg pesangon/pensiunnya kecil, jadi tidak diperhitungan lagi di tarif Psl 17 UU PPh)

Demikian penjelasan saya, kalau ada koreksi mohon dgn argumen & aturan yg jelas..

Salam

Note : Saya lampirkan aturan KMK-112/KMK.03/2001 lengkap
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
112/KMK.03/2001
Ditetapkan tanggal 6 Maret 2001
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
a. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian;
b. Uang Tebusan Pensiun adalah penghasilan yang dibayarkan oleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus;
c. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
d. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
Pasal 2
(1) Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.
(2) Tarif pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak;
b. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
c. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
d. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
e. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 3
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Maret 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

wah nich Pak sugito belum ngejawab apa yg ditanyakan oleh rekan hanif, gimana rekan sugito????/

Pesangon kok dikenain pajakorg lg kesusahin masih dipajakin payah deh hukum pajak kita

—

mohon maaf sebelumnya, tapi rekan silitonga rupanya salah penafsiran..

(1) Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus dipotong Pajak Penghasilan yang "BERSIFAT FINAL" oleh pihak-pihak yang membayarkan.
"(2) Tarif pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)" –> "YANG DIPOTONG PPh BERSIFAT FINAL" adalah sebagai berikut :
a. penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak;

nah,,menurut penafsiran AR dan beberapa orang dosen saya (yang semuanya orang pajak),,ayat 1 dan 2 tersebut berhubungan..
jangan dibaca sepenggal2..
Rp25.000.000,- tersebut BUKAN "dikecualikan dari pemotongan" seperti yang rekan maksud,,tapi
dikecualikan dari pemotongan PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1),,yakni pemotongan yang bersifat final..

jadi,,
apabila pesangon (yang dibayarkan sekaligus) kurang dari Rp25.000.000,- langsung diperhitungkan dalam penghitungan PPh tahunannya..
apabila pesangon tersebut melebihi Rp25.000.000,- maka sejumlah Rp25.000.000,- tersebut tetap dikenakan PPh dalam perhitungan PPh tahunannya dan sisanya dikenakan PPh berseifat final..

thanx..
silahkan kalau ada tambahan..
—

Harap dibedakan DIPOTONG dengan DIKENAKAN. betul kata adik Yuni setiap penghasilan pasti dikenakan pajak hanya mekanismenya yang berbeda.

kalo dalam suatu pembahasan janganlah dilupakan hal-hal yang sangat mendasar, pelajaran anak SD pun masih dibutuhkan, tambah kurang kali dan bagi .. he he he …

—

maksudnya apa ini om?
-_-a
—

rekan adibcl, mungkin bisa dibantu peraturan khusus yang mengatur tentang ini?
penafsiran saya, sama dengan pak silitonga…
pesangon adalah salah satu bentuk penghasilan yang dikenakan pph final.
penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak (NOMOR 112/KMK.03/2001), pemahaman saya bahwa penghasilan dari pesangon ini tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan pph yang dikenakan tarif pasal 17. penghasilannya langsung aja dimasukkan dalam SPT OP di penghasilan yang dikenakan pajak final point 5, walaupun penghasilan ini dikecualikan dari pemotongan pajak. mohon sharenya…

Kl 25jt aja dikecualikan apalg dbwhnya..

ikut memperjelas dikit nih:

PP 149/2000
Pasal 1
Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

Pasal 2
(1)
Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dipotong Pajak Penghasilan sebagai berikut:
Penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen).
Penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen)
Penghasilan bruto di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen)
Penghasilan bruto di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen)

(2)
Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jumlahnya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

mungkin kita harus liat pp-nya agar lebih jelas:
a. psl 1 menyatakan pesangon (dll.) dikenakan/dipotong "pajak final",
jadi bukan dipotong "pajak tarif umum"

b. psl 2 ay 2 menjelaskan definisi jumlah pesangon (dll.) yg dikecualikan dari dikenakan/dipotong "pajak final",
jadi tidak menjelaskan bahwa jika tidak kena "final" maka kena "umum"

Penjelasan Pasal 2
ayat (1)
Contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon dengan jumlah Rp. 60.000.000,00.
Penghasilan bruto=Rp.60.000.000,00
Dikecualikan dari pemotongan=Rp.25.000.000,00 (-)
Penghasilan dikenakan pajak=Rp.35.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang:
5% X Rp.25.000.000,00 = Rp.1.250.000,00
10%X Rp.10.000.000,00 = Rp.1.000.000,00 (+)
Rp.2.250.000,00

agar lebih jelas, terlampir penjelasan psl 2 ay 1:
di situ dgn jelas disebutkan:
"dikecualikan dr pemotongan" (pajak "final" dan "umum") dan
"penghasilan dikenakan pajak",
jadi sangat jelas bahwa pesangon s/d 25 juta "tidak dikenakan" pajak apapun

pendapat rekan adibcl tsb bertentangan dengan psl 1 pp 149/2000 tsb di atas…

ada pendapat lain???