NASIB EKSPOR JKP

batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPn rekan begawan

Persoalannya, bukankah ekspor jasa bermacam-macam, bukan hanya 3 jenis?

Ekspor JKP yang tidak disebutkan PMK, apakah terutang PPN 10% atau tidak dikenai PPN?

saya pikir sudah disampaikan di angka 3 huruf a dan b SE 49 tersebut rekan

Di situlah intinya, rekan….
Supaya dapat dikenai PPN 10%, SE-49 menegaskan bahwa semua ekspor JKP merupakan penyerahan DN, kecuali 3 jenis JKP eks PMK-70..
Hebat bukan?

Tapi cukup adil rekan

"Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai"

Apakah boleh berdasarkan penjelasan SE-49 tsb maka impor JKP (pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean) tidak dikenai PPN? Bukankah penyerahan di luar daetah pabean?

Apakah boleh berdasarkan penjelasan SE-49 tsb maka impor JKP (pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean) tidak dikenai PPN?

untuk impor jenis jasa ini sudah diatur di pasal 16B UU ppn rekan …

Kok merujuk ke sini, rekan? Bukankah ini yang serba "tertentu"?

Apakah boleh berdasarkan penjelasan SE-49 tsb maka impor JKP (pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean) tidak dikenai PPN?

PT akurat sudah dikukuhkan sebagai PKP dengan bidang usaha riset dan pengembangan. perusahaan ini melakukan riset atas pesanan dari alamanda Plc di belgia. setelah mempelajari hasil riset dimaksud, alamanda Plc, melakukan penanaman modal di kalimantan timur. apakah atas jasa riset yang dilakukan oleh PT akurat ini terutang PPN?? kl iya, apakah SE-49/PJ/2011 merupakah dasar hukumnya??
atau adakah dasar hukum lainya?? T_T

mohon penjelasan dan pencerahan

sebagai contoh:
1. Riset
seperti contoh kasus ini, Riset dilakukan diindonesia oleh PT. AKurat dan hasil riset diserahkan kepada Alamanda PLC di belgia:
– sesuai disebutkan di se 49: apakah hal ini termasuk didefinisikan JKP dilakukan didalam daerah pabean?
– sedangkan penyerahannya: apakah ini termasuk JKP diserahkan diluar daerah pabean seperti disebut dalam UUN PPN pasal 4 ayat 1?

2. jasa perantara
Terdapat PT indonesia membuat deal jasa perantara (agency) untuk pengangkutan kargo untuk perusahaan pemilik kargo di singapore dengan pemilik kapal di belanda. deal dillakukan via telpon/internet. dimana perushaan di singpore meminta pt indonesia bahwa dia punya kargo tapi tidak punya kapal. pt indonesia menghubungi kapal di belanda bahwa ada kargo di sing. kargo dimuat disingapore.
-dengan ilustrsi seperti itu apakah: jasa perantara ini termasuk jasa yang dilakukan diluar daerah pabean?
– apakah JKP yang diserahkan disini termasuk JKP di daerah pabean atau diluar?

iya benar rekan sebab ini ada kaitannya dengan impor yang rekan maksudkan tersebut di atas…

Maka atas impor JKP tsb :

2. Berdasarkan SE-49, tidak terutang PPN

bagaimana dengan kondisi riset dan jasa perantara ssaya cantumkan sebelumnya apakah hal ini menjadi terutang PPN?

mohon petunjuk rekan begawan saya tidak menemukan dibahagian mana dari SE tersebut…menyebutkan hal ini…

Dengan berdasarkan SE-49, yaitu "Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai"

Jadi dgn aturan ekspor JKP yang diatur di PMK 70/2010 dan PMK 30/2011 dan SE 49/2011, kegiatan eksport JKP selain 3 diatas dikenakan PPN 10%?

kalau kembali ke pertanyaan rekan Nugie07, apakah hal ini terutang PPN 10%

Originaly posted by jekday:
sebagai contoh:
1. Riset
seperti contoh kasus ini, Riset dilakukan diindonesia oleh PT. AKurat dan hasil riset diserahkan kepada Alamanda PLC di belgia:

2. jasa perantara

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf e :
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bukankah ini bisa dikatakan "impor JKP"?

Maka atas impor JKP tsb :
1. Berdasarkan UU PPN, terutang PPN

Nah, JKP tsb diserahkan oleh Pengusaha B di luar daerah pabean..
Dengan berdasarkan SE-49, yaitu "Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai"
Maka atas impor JKP tsb :

2. Berdasarkan SE-49, tidak terutang PPN