NASIB EKSPOR JKP

Yang ini, jelas sekali bukan kegiatan ekspor, rekan..
Yang namanya ekspor berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean..

Kalau ekspor jasa, penyerahan dilakukan di mana rekan Junjungan?

He he sudah dijelaskan rekan begawan

Salam

bisa saja di dalam dan di luar daerah pabean rekan begawan yang utamanya hanya untuk 3 jenis jasa saja khan!

Salam

Pernyataan ini tidak bisa diketahui, di mana jasa diserahkan.., bukankah begitu rekan?

Kalau penyerahan di dalam, bukankah termasuk penyerahan DN (menurut SE-49)?

Kalau penyerahannya di LN apakah bisa disebut ekspor?

Trus bagiamana dengan batasan ini? :
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

he he …baiknya menunggu konfirmasi dari rekan nughie 07 rekan begawan
(tepatnya jasa riset tersebut dilakukan dimana)?

Salam

saya pikir rekan begawan…
butir 3 yang disampaikan di SE tsb..sudah memberikan limitasi untuk 3 kegiatan jasa yang atas ekspor jasanya terutang ppn yaitu:
Jasa maklon
jasa perbaikan dan perawatan dan
jasa konstruksi

Selain ke 3 jenis jasa diatas…
1. Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Salam

He..he…he… oleh karena itu di depan saya sudah bilang :

Inilah yang lucu ruaaar biasa…
Untuk mengubah "pakem" biar kelihatan logis maka alasannya adalah :
"Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean"
Bukankah kegiatan ekspor berasal dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean, tidak terkecuali ekspor jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan; dan jasa konstruksi?

"Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai"
Kalau yang ini, tidak usah di-SE-kan semua juga tahu…
Apakah boleh berdasarkan penjelasan SE-49 tsb maka impor JKP (pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean) tidak dikenai PPN? Bukankah penyerahan di luar daetah pabean?

untuk ekspor JKP sudah ada limitasi rekan di PMK 30/2011,
untuk ekspor BKP tidak berwujud saya rasa belum ada limitasi sd saat ini

Salam

lho kan rekan..sudah ada batasan khusus untuk jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.yaitu jasa konstruksi

Salam

Limitasi ini bukan membatasi pengertian ekspor JKP…, tetapi jenis ekspor jasa yang dikenai PPN 0%
Persoalannya, bukankah ekspor jasa bermacam-macam, bukan hanya 3 jenis?

he he bukankah ini amanah dari UU ppn (pasal 4 ayat 2) rekan

Salam

Benar…

Trus kata "limitasi" maksudnya apa rekan? Membatasi apa?

batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPn rekan begawan

Salam