Manajemen Fee

atas transaksi apa ?

dipotong mgkn maksudnya ya rekan?
pemotongan dilakukan terhadap phasilan yg diterima oleh yg menerima phasilan. yg terima siapa atau dibayarkannya ke siapa?

Mereka itu siapa? Persh EO (Badan atau OP)? Panitia?

NPWP-nya siapa? Apa hubungannya dengan "pihak" yang menagih?

hati2 menyikapinya rekan, byk dilapangan yg memberikan brand tersendiri utk produk atau EO mereka tp pd dasarnya tetap pribadi atau tidak berbadan hukum. pastikan dulu badan hukumnya

Menurut saya, jika NPWPnya pribadi di potong PPh 21 atas jasa tenaga ahli jika tidak bernpwp maka di potong dengan tarif non npwp yaitu lebih tinggi 20%.
untuk lebih jelas mengenai tenaga ahlinya meliputi siapa saja ada d Pasal 3 (1)C PMK-252/PMK.03/2008.
Mohon ralat jika keliru
Terima Kasih

Ralat bukan atas jasa tenaga ahli tetapi atas jasa non pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan…

sependapat, karena mempengaruhi jumlah pajak yang dipotong

Mohon maaf, mencoba menjawab :

Informasi yang tersedia :

Yang pertama disampaikan adalah sebenarnya topik ini salah kamar

Dasar hukum :
https://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_je nis=&p_tgl=tahun&tahun=2009&nomor=31&q=&q_do=macth &cols=isi&hlm=1&page=show&id=13796

ortax

waduh, keklik ngirim, lanjutannya….(mohon maaf sekali….)

1. Pasal 1 huruf 2
"Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."
Karena melampirkan NPWP Pribadi maka menjadi objek PPh Pasal 21

2. Pasal 3
"Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;"
Penerima penghasilannya merupakan bukan pegawai

3. Pasal 9
"(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

4. Pasal 16
"(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:
b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :
a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;