Informasi Pajak Terkini › Forums › Lain-lain › Kontroversi PMK.22 Tentang Kuasa WP
Kontroversi PMK.22 Tentang Kuasa WP
terlalu banyak syarat yang memberatkan. Mungkin terlalu banyak kepentingan. Jadi harus mengikuti….
Diharapkan dengan dirjen pajak baru , PMK.22 akan segera direvisi .
- Originaly posted by Sugito:
Diharapkan dengan dirjen pajak baru , PMK.22 akan segera direvisi .
dirjen baru dihadapkan tugas mahaberat, memberantas "gayus lain di DJP". revisi PMK 22 mah gak akan didenger ma dirjen.
- Originaly posted by barca:
dirjen baru dihadapkan tugas mahaberat, memberantas "gayus lain di DJP". revisi PMK 22 mah gak akan didenger ma dirjen.
ya pasti ada "Gayus" nya di balik PMK.22, semoga ketangkap oleh dirjen baru.
Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktik konsultan pajak yang dilengkapi surat pernyataan sebagai konsultan pajak.
Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.
Mungkin maksudnya biar konsultan pajak itu diambil petugas aja, krn merasa punya pengalaman yg cukup, maaf itu mungkin dan perkiraan, trims salam
didaerah ane… bukan kota besar… yg namanya konsultan pajak yg bener2 konsultan itu sedikit sekali.. dan banyak konsultan gelap yg mana sering sekali marah2 gak jelas, karena tidak paham pajak… mungkin tujuan dari pmk22 salah satunya itu… banyak bener ane liat pas dikantor pajak ada konsultan jadi2an sptnya dihimbau untuk diperbaiki malahan marah2.. padahal kayaknya org pajaknya biasa aja deh…
Kontroversi atas PMK 22/2008 tersebut berasal dari Pasal 4 ayat (1) yang membatasi peran karyawan Wajib Pajak dan seseorang yang mempunyai keahlian pajak yang bukan konsultan pajak untuk menjadi kuasa Wajib Pajak untuk urusan tertentu seperti mendampingi Wajib Pajak selama pemeriksaan pajak dan keberatan pajak. Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) dari PMK 22/2008 adalah sebagai berikut:
Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.Ditunggu perubahan PMK.22 dari pak Dirjen yang baru, mudah2 an beliau mendapat informasi yang betul tentang PMK.22 ini ….
Ada yang tau gak, kenapa PMK.22 tidak direvisi juga ?? padahal semuanya tau itu peraturan keliru dan pilih kasih ….
Penerbitan PMK 22/2008 jelas tidak memihak atau melayani kepentingan mayoritas komunitas pajak yang ada tanah air kita. PMK 22/2008 cenderung memihak atau melayani kepentingan sebagian kecil dari komunitas pajak yaitu organisasi profesi pajak tertentu. Patut dipertanyakan, di tengah suasana kehidupan berbangsa yang semakin sulit ini masih saja ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan hak-hak istimewa kepada suatu kelompok orang atau organisasi tertentu.
Akademisi Pajak harus dikembalikan ke khitahnya menjadi tuan dirumahnya sendiri (PP.80/2007), bukan sebaliknya perannya diambil oleh non Akademisi pajak yang kewenangannya melampau akademisi pajak (PMK.22/2008)
bung sugito hrs berjuang dg cara lain dong.kan sdh saya ksh alternatinya maaf sy tdk berkepentingan dg ini. Kepentingan sy zakat dan donasi keagamaan pengurang pajak 50% sukses
selamat untuk Pak Gustian, walaupun gak sampe 100%.. hehehe
Terima kasih bung tinggal implementasinya buat rekan2 semua agama