Kenaikan Pembatasan PMK.22
updated 9 years, 4 months ago
11 Members
·
37
Posts
Originaly posted by wannabewongkpp:solusinya bukan itu rekan.
harusnya solusinya : PKP = pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP di daerah pabean. (ga perlu ada pembatasan pengusaha kecil)
jadi adil, ga ada WP yang mengelak supaya tidak dikukuhkan jadi PKP dengan mengaku omsetnya kurang dari 600jt (aturan lama). semua pengusaha harus PKP tanpa kecuali (harusnya sih gitu).
soalnya sy pernah ngobrol2 dengan pedagang di glodok yang merasa ga bisa bersaing krn dia sudah PKP, sementara toko sebelahnya bisa kasih harga lebih murah tanpa PPN krn nonPKP. si ngkohnya bilang, coba lu liat toko sebelah, mungkin ga omsetnya di bawah 600jt (zaman itu).
btw. istilah yang digunakan masih pengusaha kecil kah utk membedakan pengusaha yg PKP dan yang bukan ? apakah omset 4,8M itu termasuk kategori utk omset Usaha Kecil ?
justru itu kalau banyak orang pribadi yang buka toko dgn npwp pribadi tidak mau (tahun 2013 ke bawah) tidak mau melaporkan lebih dari 600jt.
ada juga orng pribadi buka toko dengn npwp CV jadi PKP karena ada proyek pengadaan ke pemerintah atau BUMN yang harus buka faktur pajak.kalau dia terlanjur PKP krn buka toko atas nama CV dan sekarnag batasannya sudha menjadi 4,8M dan mau balik ke NON PKP kan bisa tutup CVnya… dan pake NPWP pribadi untuk omzet tokonya.
- Originaly posted by kong:
justru itu kalau banyak orang pribadi yang buka toko dgn npwp pribadi tidak mau (tahun 2013 ke bawah) tidak mau melaporkan lebih dari 600jt.
artinya aturan men-drive WP utk berbuat pidana, apakah itu aturan yang baik ?
Originaly posted by kong:ada juga orng pribadi buka toko dengn npwp CV jadi PKP karena ada proyek pengadaan ke pemerintah atau BUMN yang harus buka faktur pajak.
bagus, karena inilah seharusnya yang terjadi.
Originaly posted by kong:kalau dia terlanjur PKP krn buka toko atas nama CV dan sekarnag batasannya sudha menjadi 4,8M dan mau balik ke NON PKP kan bisa tutup CVnya
ga ada hubungan antara omset 4,8 M dengan pake CV atau kagak. tetap aja klo dia jualan ke BUMN/Bendaharawan Pemerintah akan didorong utk tetap PKP walau omset di bawah 4,8 M.
Originaly posted by kong:dan pake NPWP pribadi untuk omzet tokonya.
so what???
- Originaly posted by hangsengnikkei:
nah ini usulan bagus lagi malahan
ini bukan usulan. ini sudah jadi kenyataan.
wannabewongkpp : Pembatasan PMK 22 harus dinaikan dan disinkronkan dgn peraturan yang lainnya, ini yang harus bapak usulkan ke DJP.-
PMK 22 sampai sekarang belum ada perubahan ya ?
- Originaly posted by Rike:
PMK 22 sampai sekarang belum ada perubahan ya ?
belum ada
PMK.22 tentang Kuasa Wajib Pajak sampai saat ini belum dinaikan.
Sementara peraturan tentang pengusaha kecil dan mikro batasannya sampai dengan 4,8 M/tahun, sedangkan pada PMK.22 dibatasi hanya 1,8 M/tahun.
