Kasus Gayus

mulai dari diri kita masing-masing untuk beribadah rekan-rekan
ibadah tidak hanya kepada yang Maha Kuasa, tetapi juga kepada sesama
untuk itu mari kita berpikir untuk meningkatkan omset agar pembayaran pajak kita juga meningkat dan bisa mensejahterakan seluruh umat manusia
khususnya bagi orang terdekat kita

amiiiiiiin

Yang memprihatinkan kita juga karena keterlibatan seorang Konsultan Pajak …. jadi kebijakan otoritas pajak yang mengarahkan WP harus memakai konsultan Pajak harus segera direvisi….

masalah ini tidak mudah, banyak Gayus yang lain alias dibelakangnya…. Pemerintah harus bisa bertindak cepat untuk mengembalikan Citra Perpajakan jadi masyarakat tetap sadar pajak…

Menurut SAYA senjata yang ampuh untuk mengawasi yaitu kontrol sosial…. hanya orang/lingkungan sekitar yang paham…harus saling mengingatkan…. pasang telinga dan mata untuk membantu rekan PNS pajak membersihkan dan membangun image yang bersih dan baik.

GAYUS = MEMALUKAN

Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah….
Kesempatan itu timbul karena lemahnya pengawasan
Inilah momentum terbaik bagi Pihak Pajak untuk memperbaiki pengawasannya….
caranya…..?

sependapat.

seperti yg telah diutarakan diatas…sebaiknya koreksi diri berlaku jg bagi lembaga DJP, selama ini DJP selalu mengesankan lembaga yg paling benar terhadap WP, lembaga yg selalu mengkoreksi tp tidak mau dikoreksi..itu karena mereka terlalu angkuh yg padahal tidak sedikit DJP dikalahkan oleh WP nya ditingkat pengadilan pajak…mereka seharusnya koreksi dulu bahwa yg benar adalah benar dan yg salah adalah salah sebelum mengeluarkan surat ketetapan pajak, tindakan asal main jerat WP jg merupakan rusaknya moral pegawai DJP karena biasanya bagi pegawai DJP yg bisa menjerat WP akan mendapatkan nilai plus dan gampang naik golongan pegawainya, oleh karena itu mereka berlomba-lomba pula dlm hal ini, jadi intinya bahwa rusaknya moral pegawai DJP bukan krn adanya iming2 berupa uang saja dari para WP nakal namun dikarenakan jg ketidak-profesinal kinerja…kasus gayus bukanlah hal pertama kalinya terjadi dilingkungan mereka..msh banyak kasus serupa yg tidak ter-expose

Kasus GT merupakan gejala permukaan gunung es saja….agar menkeu dan dirjen pajak dapat mengambil langkah2 pemberantasan…..karena sdh dari dulu sering terjadi wp diajari utk mengurangi pajak, dan kelebihannya diminta bgn oleh petugas pjk…….

klo sudah nimbrung di forum ini harusnya stetmen ini sudah tidak perlu ada lagi. kan di sini banyak pakar pajak, dan di sini tidak pernah menganjurkan hal yang demikian.

kalau di china, koruptor yang dihukum mati sudah banyak & hal yg biasa ditambah praktek korupsi tetap jalan terus tuh. Bagaimana dengan terungkapnya masalah ini ?

apa yang dilakukan oleh gayus bukan saja mengecewakan masyarakat…tapi instansi DJP sendiri pun merasa sangat kecewa atas tindakan gayus……modernisasi yang selama ini telah di bangun melalui kerja keras segenap unsur DJP serasa runtuh dimata masyarakat……karena nila setitik, rusak DJP se-Indonesia…..

lihat sisi baeknya… kita harapkan DJP lebih baik ke depannya..^^

bagus lah udah ketauan, kalo ga selamanya DJP bakal kaya gini..

Saya dengar di China itu Petugas Pajak hidupnya dijamin terutama pendidikan anak-anaknya sampai jenjang paling tinggi, tapi begitu ketahuan korupsi, hukuman mati adalah ganjarannya, saya rasa metode ini perlu dipertimbangkan, bahwa renumerasi tidak harus berbentuk uang tapi juga jaminan, seperti kita tahu renumerasi pegawai pajak yang berbentuk tunjangan khusus sudah sangat tinggi bahkan bila dibandingkan dengan pegawai suasta sekalipun yang masa kerjanya lebih lama.
Praktek Gayus, kita semua tahu sudah berlangsung sangat lama, pada saat status PNS dijauhi hingga saat ini status PNS dikejar, bagi sebagian orang tidak ngefek apakah income dia pas-pasan atau lebih dari cukup tinggi seperti saat ini. mungkin kalau dulu semua lini dipenuhi oleh gayus, kini hanya lini-lini tertentu yang bisa dilewati gayus (opini pribadi)
Saya kira langkah DJP sudah cukup berhasil terbukti KPP tertentu seperti dilingkungan Kanwil Khusus, hampir 100% pegawai struktural takut untuk menerima gratifikasi bahkan hanya sekedar parcel