FAKTUR PAJAK YG DIGUNAKAN OLEH PEDAGANG PENGECER

jadi mulai tahun 2011 kita belanja di carefour bakal terima struk yang ad NPWP kita(kalo punya)…
begitu???

Pernyataan saya maksudkan untuk menegaskan hanya diberi kemudahan masalah penomoran…, bukan beserta kemudahan formulirnya

apakah boleh disimpulkan bhw yg dilanjutkan hanya penomoran saja sedangkan penggunaan formulir mis struk, bon, dsb tidak diperbolehkan lagi???
jika ya, maka saya msh bingung dgn aturan yg ini:
per 13/2010
Pasal 11
Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dipersamakan dengan Faktur Pajak.
bukankah aturan tsb mengatakan bhw faktur penjualan boleh dianggap sebagai faktur pajak, dan faktur penjualan tsb dapat berupa bon, struk, dsb??? mohon penjelasannya… terima kasih sebelumnya.

Hanya boleh menggunakan/melanjutkan nomor yang selama ini digunakan.

Pernyataan saya maksudkan untuk menegaskan hanya diberi kemudahan masalah penomoran…, bukan beserta kemudahan formulirnya

penggunaan struk, bon dll yang merupakan faktur penjualan bagi pedagang pengecer tentunya masih diperbolehkan. karena faktur penjualan tersebut dapat dipersamakan dengan faktur pajak, asalkan pengisiannya telah sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU PPN, dimana utnuk pedagang pengecer, diberi keistimewaan untuk membuat faktur pajak tidak lengkap, yang tidak akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 15 PER 13/pj/2010.

sori rekan begawan… saya masih belum paham maksud kedua pernyataan di atas,
apakah berarti bhw yg boleh hanya nomornya saja dan formulirnya hrs sesuai per 13
(jadi struk, bon, dan temen2nya versi bung roney gak bisa dipakai lagi).
mohon penjelasannya…

sori rekan begawan… saya masih belum paham maksud kedua pernyataan di atas,
apakah berarti bhw yg boleh hanya nomornya saja dan formulirnya hrs sesuai per 13
(jadi struk, bon, dan temen2nya versi bung roney gak bisa dipakai lagi).
mohon penjelasannya…
Benar…

penggunaan struk, bon dll yang merupakan faktur penjualan bagi pedagang pengecer tentunya masih diperbolehkan. karena faktur penjualan tersebut dapat dipersamakan dengan faktur pajak, asalkan pengisiannya telah sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU PPN, dimana utnuk pedagang pengecer, diberi keistimewaan untuk membuat faktur pajak tidak lengkap, yang tidak akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 15 PER 13/pj/2010.

Pasal 11
Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dipersamakan dengan Faktur Pajak.
bukankah aturan tsb mengatakan bhw faktur penjualan boleh dianggap sebagai faktur pajak, dan faktur penjualan tsb dapat berupa bon, struk, dsb??? mohon penjelasannya… terima kasih sebelumnya.

jadi mana yang bener ya?? jadi bingung..
mohon pencerahannya rekan2 sekalian…

penggunaan struk, bon dll yang merupakan faktur penjualan bagi pedagang pengecer tentunya masih diperbolehkan. karena faktur penjualan tersebut dapat dipersamakan dengan faktur pajak, asalkan pengisiannya telah sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU PPN, dimana utnuk pedagang pengecer, diberi keistimewaan untuk membuat faktur pajak tidak lengkap, yang tidak akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 15 PER 13/pj/2010.

Jadi meskipun judulnya faktur penjualan…, asalkan isinya sudah memenuhi ketentuan Ps 13 ayat (5) UU PPN, dipersamakan dgn FP
Dengan kata lain struk, invoice, dsb yg dulu digunakan sbg FP sederhana, masih dapatkan digunakan asalkan isinya sudah memenuhi ketentuan Ps 13 ayat (5) UU PPN.