dasar hukum PPh konstruksi orang pribadi

Bisa minta penjelasan tarif pph konstruksi yang dikerjakan oleh perorangan? sekalian dengan dasar hukumnya ya rekan,jika ada.

misalkan kantor kami melakukan pengecatan dinding dan mengganti plafon yg sudah rusak dikerjakan oleh orang pribadi. karena pekerjaan itu tidak mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, hanya replacement atas fisik yang sudah ada saja.

jasa yang dipotong PPh 23 kan untuk Badan rekan, bukan untuk OP 🙂

CMIIW

oh, jadi untuk melihat harus memotong PPh 21 or 23 dilihat dari subyeknya ya Rekan..
terimakasih atas pencerahannya..

Yang lebih tepat adalah lihat subjek sama objek

Salam

Originaly posted by tanugroho471:
misalkan kantor kami melakukan pengecatan dinding dan mengganti plafon yg sudah rusak dikerjakan oleh orang pribadi. karena pekerjaan itu tidak mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, hanya replacement atas fisik yang sudah ada saja.

Yang ini, dikenai PPh Ps 21 —> Per-31
Apabila belanja sendiri, cari/ngupah tukang sendiri —> PPh 21 atas tenaga kerja lepas
Apabila dikerjakan oleh penyedia jasa (OP) —> PPh 21 bukan pegawai

Jika mengecat dinding dan membetulkan plafon dikerjakan oleh orang pribadi, tapi semua diborongkan kepada orang pribadi tersebut dan ada kontrak kerjanya, apakah masuk pph 21 atau Psl 4 (2) rekan ?

Usaha konstruksi semacam PT atau CV maksudnya ?

tapi OP tersebut memang pekerjaannya tukang bangunan.

Kalau gitu, merupakan objek PPh 21

Tapi dalam kontrak tidak dirinci berapa biaya material dan berapa biaya upah.
Yang tertera dikontrak adalah uraian pekerjaan dan nilai borongannya.
Kalo seperti itu apakah tetap dikenakan pph 21 ? Dasar pengenaan pajaknya apakah dari total jumlah borongan ?

Benar, dikenai pemotongan PPh Ps 21…
Apabila pemberi jasa tsb, tidak memberikan rincian biaya material dan jasa, maka dari nilai seluruh tagihan (kontrak)

Benar, dikenai pemotongan PPh Ps 21…
Apabila pemberi jasa tsb, tidak memberikan rincian biaya material dan jasa, maka dari nilai seluruh tagihan (kontrak)

Pindah bukukan,
atau setorkan PPh 4(2) kemudian PPh 21 minta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang eks Per 5 / 2011 atau bisa saja lakukan Pembetulan SPT Masa 21 kemudian LB hasil pembetulannya di kompensasikan ke masa pajak lainnya.