Cara menghitung bunga pajak

yoiihh.. begitu maksudnya 😀

he he he emg bahasa hukum itu bs bikin belok yg lurus2…

lbh enak meluruskan yg belok2 (lbh berguna tukang pijit drpd pembuat UU apalagi kl pake plus plus) he he he…

sebenernya maksudnya dihitung sampai tanggal pelunasan, rekan. Tidak berhubungan dengan penerbitan STP 😀

saya pilih satu..

saya pilih duaaaa 😀

saya diajarinnya pake nomer dua…jadi masih tetep nurut sama guru sebelum ada sanggahan yg manteb n dapat dipertanggungjawabkan dunia akherat keabsahannya…hehehe…

2 bulan
karena bulan april sudah harus dibayar, apalagi mei sudah telat dua bulan

salam

Hallo rekan-rekan, ikut nimbrung ya…
Pasal 9 ayat (2a) KUP :
Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal ini mengatur tata cara menagih sanksi bunga terlambat bayar (pajaknya sendiri sudah dibayar tapi telat), dan dihitung dari tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, penghitungan sebulan adalah meliputi setiap tgl jatuh tempo, bukan setiap bulan kalender..

Contoh :
PPh Ps 25 masa April, dibayar pada tgl. 16 Mei —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April, dibayar pada tgl. 31 Mei —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April, dibayar pada tgl. 5 Juni —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April, dibayar pada tgl. 15 Juni —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April, dibayar pada tgl. 16 Juni —> 2 bl

Lain halnya dengan Pasal 14 ayat (3) KUP :
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Pasal ini mengatur tata cara menagih PPh dalam thn berjalan yg tidak dibayar, sekaligus ditambah sanksi bunganya, dan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Dengan demikian, penghitungan sebulan adalah meliputi setiap bulan kalender.

Contoh :
PPh Ps 25 masa April tidak dibayar, diterbitkan STP tgl. 16 Mei —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April tidak dibayar, diterbitkan STP tgl. 31 Mei —> 1 bl
PPh Ps 25 masa April tidak dibayar, diterbitkan STP tgl. 5 Juni —> 2 bl
PPh Ps 25 masa April tidak dibayar, diterbitkan STP tgl. 30 Juni —> 2 bl
PPh Ps 25 masa April tidak dibayar, diterbitkan STP tgl. 1 Juli —> 3 bl

Mantaap…
Sangat dipahami maksudnya

Salam

tapi, coba kita lihat uraian berikut :

SAAT TERUTANG PAJAK
Pasal 12

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
2. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
3. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Pasal 14
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Di dalam memori penjelasan, diberikan ilustrasi sebagai berikut :
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut :
– Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008
(Rp100.000.000,00-Rp 40.000.000,00) = Rp 60.000.000,00
– Bunga = 3 x 2% x Rp 60.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 (+)
– Jumlah yang harus dibayar = Rp 63.600.000,00

Menilik pada ketentuan saat terutangnya Pajak diatas, tidak ada pengaturan kapan terutangnya PPh Pasal 25.
okelah kita bisa menggunakan sejak berakhirnya masa pajak. dengan demikian angka 3 bulan dihitung sejak juli, aagust dan desember.

Tapi, coba lihat ilustrasi 2.

2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

– Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp1.000.000,00
– Bunga = 3 x 2%x Rp1.000.000,00 = Rp 60.000.00 (+)
– Jumlah yang harus dibayar = Rp 1.060.000,00

saat terutang PPh adalah akhir tahun. angka 3 bulan itu dapatnya dari mana?
jan – maret kah, atau April -juni?

Ada ketidakkonsistenan.

Salam

Akan terjadi hal seperti ini :
Misal PPh Pasal 25 bulan Juni diatas dibayar 50 juta tanggal 10 Juli.
Sisanya tidak dibayar lagi. 31 Juli terbit STP

Maka, tagihan dalam STP adalah :
PPh Pasal 25/ bulan………………………………..100 juta
Dilunasi…………………………………… ……………50 juta –
PPh 25 Kurang bayar………………………………..50 juta
Sanksi bunga
2% x 1 bulan x 50 juta……………………………….1 juta
Total tagihan STP…………………………………….51 juta

Perhitungan yang sama juga akan terjadi bila pembayaran 50 juta dilakukan pada tanggal 20 juli, maka, tagihan dalam STP:
PPh Pasal 25/ bulan………………………………..100 juta
Dilunasi…………………………………… ……………50 juta –
PPh 25 Kurang bayar………………………………..50 juta
Sanksi bunga
2% x 1 bulan x 50 juta……………………………….1 juta
Total tagihan STP…………………………………….51 juta

Mengapa demikian?
Dasarnya :
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Karena kejadian ini adalah untuk pajak yang tidak atau kurang dibayar, dasar yang digunakan adalah ketentuan di dalam pasal 14, bukan pasal 9. Konsekuensinya, penghitungan bunga adalah dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dan tidak memperhatikan apakah ada yang sudah dibayar tepat waktu atau tidak.

Perhitungan sanksi yang paling wajar bila pembayaran dilakukan tanggal 20 juli adalah :
PPh Pasal 25/ bulan………………………………..100 juta
Dilunasi…………………………………… ……………50 juta –
PPh 25 Kurang bayar………………………………..50 juta
Sanksi bunga karena terlambat bayar
2% x 1 bulan x 50 juta……………………………….1 juta
Sanksi bunga kurang bayar
2% x 1 bulan x 50 juta……………………………….1 juta
Total tagihan STP…………………………………….52 juta

Mohon koreksinya…

Salam

Tanggal jatuh tempo untuk PPh Pasal 25 adalah setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Artinya Tanggal 15 adalah hai terakhir untuk melakukan penyetoran, kecuali jatuh pada hari libur. Dengan demikian jika rekan membayar PPh Pasal 25 masa April di tanggal 15 Juni masih masuk ke dalam tanggal jatuh tempo (dalam hitungan 1 bulan terlambat setor) sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jika nanti pada saat terima STP atas sanksi bunga administrasi dan dikenakan perhitungan keterlambatan 2 bulan, maka silahkan ajukan segera surat keberatan dan permohonan koreksi atas kesalahan perhitungan sanksi tersebut ke KPP disertai dengan aturan dan contoh perhitungan di ketentuan perpajakan yang berlaku.