Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums PPh Badan Blokir laporan Masa

  • Blokir laporan Masa

     nidjar updated 13 years, 5 months ago 35 Members · 96 Posts
  • j0hn

    Member
    18 November 2010 at 7:29 am
    Originaly posted by warasembadra:

    Tindakan standar, bagaimana maksudnya? Emang ada aturannya, atau hanya suatu pembenaran?

    saya lebih suka mengatakan ini hanya suatu pembenaran. so what?

  • j0hn

    Member
    18 November 2010 at 7:32 am
    Originaly posted by suyanto99:

    Sampai sekarang saya masih beranggapan bahwa itu adalah inisiatif yang terlalu "berani" dari AR yang bersangkutan. Pernahkah terlintas kalau WP yang bersangkutan mengajukan surat protes yang langsung ditujukan kepada kepala kantor atau kantor wilayah kalau ternyata atas tindakan AR ini mengakibatkan WP tsb tdk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

    tidak pernah, krn biasanya WP yang seperti ini adalah WP Nakal (dan segudang permasalahannya), bukan seperti Bapak yang WP baik2.

  • j0hn

    Member
    18 November 2010 at 7:40 am
    Originaly posted by suyanto99:

    Bukannya prosedur untuk WP yang demikian telah ada bahkan sebelum adanya reformasi DJP??
    Terbitkan surat Himbauan, kalau sampai beberapa kali masih belum digubris, terbitkan surat Teguran. Kalau memang juga belum digubris, terbitkan saja STP.
    Toh dengan diblokir ataupun tidak diblokir SPM hasilnya tetap sama saja. Atas keterlambatan WP tsb tetap harus dikenakan sanksi.

    Bapak persis seperti BPK klo meriksa di DJP, temuannya begini. "ada 20.000 WP terdaftar, yang menyampaikan SPT tepat waktu itu 10.000 WP, yang tidak tepat waktu 2.000 WP, dan 8.000 WP belum menyampaian SPT. Namun, untuk yg 8.000 WP tidak diterbitkan STP, hal ini merupakan kerugian negara". misalkan itu semuanya WP Badan, menurut temuan BPK ini, kerugian negara adalah sebesar 8 Milyar. gitu ya Pak, hehehe….

  • Dew

    Member
    18 November 2010 at 8:07 am
    Originaly posted by suyanto99:

    Bukannya prosedur untuk WP yang demikian telah ada bahkan sebelum adanya reformasi DJP?? Terbitkan surat Himbauan, kalau sampai beberapa kali masih belum digubris, terbitkan surat Teguran. Kalau memang juga belum digubris, terbitkan saja STP. Toh dengan diblokir ataupun tidak diblokir SPM hasilnya tetap sama saja. Atas keterlambatan WP tsb tetap harus dikenakan sanksi.

    justru itu pertanda DJP nggak arogan dan menghormati sikon WP, sebelum menetapkan apa2 …….. ngomong dulu ama WP.
    Kalo DJP ujug2 bikin ketetapan, ntar ada lagi yg protes…… "arogan banget sih, nggak ada ujan nggak ada angin ada tagihan, salah saya apa ? (padahal emang salah, cuma dia nggak tau… misalnya krn petugas accountingnya baru kerja dari th 2008….)
    Blokir itu upaya untuk ketemu WP om…… bukan untuk menghapus sanksi keterlambatan lapor. DJP bisa aja ujug2 menetapkan sanksi, tapi What's wrong kalo AR pingin ngomong, pingin tau masalahnya WP tu apa ? kenapa nggak lapor ?, kenapa sih segitu "gak maunya" ketemu AR ? mungkin AR bisa bantu dll dsb

  • suyanto99

    Member
    18 November 2010 at 8:09 am
    Originaly posted by j0hn:

    tugas AR itu mengawasi dan memberikan konsultasi (makanya adanya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

    Memang benar, Pelayanan dalam memerikan Konsultasi. Bukannya malah mempersulit WP dalam melaksanakan kewajibannya.

    Originaly posted by j0hn:

    klo ternyata WP memang tidak ada, sudah dihimbau, suratnya kempos. sudah didatangi ke tempat kegiatan usaha, WP itu sudah pindah entah ke mana, so apa yang mau diperiksa Pak?
    hal ini biasanya terjadi karena WP memang sudah dicari dalam waktu yang lama, tapi ntah kenapa si WP ini di tahun 2010 mulai lapor SPT Masa, ini kesempatan si AR memanfaatkan "powernya" memblokir laporan SPT Masa-nya.

    Kenapa bisa begitu? Katanya fungsi dari AR itu konsultasi dan pengawasan? Nah ini pengawasannya dimana? Kok bisa WP pindah alamat kegiatan usaha lepas dari pengawasan.

    Originaly posted by j0hn:

    Pak, tadi sudah saya katakan, WP itu tidak pernah ketemu sejak 2003 s.d. 2010. klo terbitin STP ntar siapa yang bayar? Bapak kan WP baik2 tentu hal seperti ini suatu yang aneh menurut bapak. tapi klo WP itu WP nakal (dulunya) tp sejak tahun 2010 sudah mau utk jadi WP baik2 makanya muncul insiatif dari WP utk melaporkan SPT Masa.

    Kok siapa yang bayar? yah tetap WP donk. Kan ada mekanisme nya kalau sampai batas waktu yang ditentukan belum dibayar akan timbul sanksi denda atas keterlambatan pembayaran. Semua kan sudah diatur di UU KUP.

    Originaly posted by j0hn:

    Bapak persis seperti BPK klo meriksa di DJP, temuannya begini. "ada 20.000 WP terdaftar, yang menyampaikan SPT tepat waktu itu 10.000 WP, yang tidak tepat waktu 2.000 WP, dan 8.000 WP belum menyampaian SPT. Namun, untuk yg 8.000 WP tidak diterbitkan STP, hal ini merupakan kerugian negara". misalkan itu semuanya WP Badan, menurut temuan BPK ini, kerugian negara adalah sebesar 8 Milyar. gitu ya Pak, hehehe….

    Kenapa dianalogikan demikian. Quote saya jelas masih pada koridor UU perpajakan. Ada yang salah??

    Salam ORTax…

  • j0hn

    Member
    18 November 2010 at 9:00 am
    Originaly posted by suyanto99:

    Memang benar, Pelayanan dalam memerikan Konsultasi. Bukannya malah mempersulit WP dalam melaksanakan kewajibannya.

    masa' sih Pak, buktinya sampe sekarang ga ada yang komplain kok. krn itu tadi yang saya bilang, WP2 seperti ini punya permasalahan yg lebih besar dibanding hanya sekedar pemblokiran SPT. Bapak pernah mengalami hal ini?

    Originaly posted by suyanto99:

    Kenapa bisa begitu? Katanya fungsi dari AR itu konsultasi dan pengawasan? Nah ini pengawasannya dimana? Kok bisa WP pindah alamat kegiatan usaha lepas dari pengawasan.

    Bapak, emangnya tugas AR itu mengawasi satu – dua WP saja? masih banyak WP yang seperti Bapak yang bisa diawasi supaya tidak melenceng dari kewajiban, dan masih banyak WP yg seperti Bapak yang harus diberikan haknya. jadi urusan WP yang diblokir ini hanya "kasus" saja pak. WP pindah alamat, tidak semuanya memberitahukan Pak, hanya WP seperti Bapak aja yang mau melakukan itu. justru dari hasil pengawasan lah, AR itu tau WP-nya pindah, tapi masyarakat sekitar termasuk RT/RW tidak tau pindahnya ke mana.[

    quote=suyanto99]Kok siapa yang bayar? yah tetap WP donk. Kan ada mekanisme nya kalau sampai batas waktu yang ditentukan belum dibayar akan timbul sanksi denda atas keterlambatan pembayaran. Semua kan sudah diatur di UU KUP.[/quote]

    WP yang mana Pak? Bapak tolong jangan berpikir terlalu idealis menggunakan UU KUP. banyak juga WP yang sudah kami lakukan begitu Pak. hasilnya Nihil, sehingga menimbulkan Piutang Pajak yang tinggi di Neraca Keuangan RI. dengan kata lain, Piutang Pajak ini kurang mencerminkan Pajak yg seharusnya dapat ditagih oleh Negara. Dan ada lagi, , ternyata begitu ketemu, WP menyetor dan menyampaikan SPT. padahal seperti saran Bapak, WP yang tidak menyampaikan SPT harus segera di-STP. atas setoran WP tersebut, tidak dapat lagi diterbitkan STP Pak. padahal, klo menunggu utk WP menyampaikan STP, STP-nya kan lebih gede Pak.

    Originaly posted by suyanto99:

    Kenapa dianalogikan demikian. Quote saya jelas masih pada koridor UU perpajakan. Ada yang salah??

    ga ada yang salah, emangnya saya menyalahkan Bapak ya? saya hanya memberikan contoh hal yang pernah dialami setiap KPP bila diperiksa BPK.

  • suyanto99

    Member
    18 November 2010 at 10:03 am
    Originaly posted by j0hn:

    masa' sih Pak, buktinya sampe sekarang ga ada yang komplain kok.

    Rekan John, tidak semua WP itu mengerti tentang hak dan kewajiban mereka sebagai seorang WP. Mungkin di KPP anda belum ada yang mengajukan komplain atas masalah ini. Tapi saya berkeyakinan banyak yang tidak setuju hanya saja mungkin tidak tahu bagaimana mekanismenya. Sebagai contoh begitu masalah ini dilempar ke forum ORTax, muncul pendapat kontra atas masalah ini.

    Originaly posted by j0hn:

    Bapak tolong jangan berpikir terlalu idealis menggunakan UU KUP

    Lho, kalau untuk Pajak bukan berpegang pada Undang-undang, musti berpegang pada apa rekan John? Target dari KPP? Dari pernyataan Bapak saya menangkap kalau tidak terbit STP dikarenakan takut menimbulkan Piutang Pajak yang tinggi sehingga target penerimaan tidak tercapai. Correct me? No Offence.

    Debat kusir seperti ini tidak akan ada habisnya. Pandangan dan saran saya cuma 1 rekan John, sebelum membuat kebijakan cobalah untuk memandang itu dari sudut pandang WP. Jangan sampai timbul persepsi lagi di masyarakat bahwa mengurus perpajakan itu ribet.

    Salam ORTax…

  • j0hn

    Member
    18 November 2010 at 10:14 am
    Originaly posted by suyanto99:

    sebelum membuat kebijakan cobalah untuk memandang itu dari sudut pandang WP.

    WP yang mana Pak? makanya tadi saya tanya, apakah Bapak pernah mengalami hal ini? krn, setau saya tidak ke semua WP hal ini dilakukan. trus, saya mau tanya ke yang membuat thread ini, apakah beliau komplain dgn hal ini?

    Originaly posted by suyanto99:

    Jangan sampai timbul persepsi lagi di masyarakat bahwa mengurus perpajakan itu ribet.

    mengurus pajak memang ribet pak, klo ga, ga mungkin terjadi hal blokir memblokir, Bapak sendiri yang bilang masih banyak WP yang tidak mengerti hak dan kewajibannya kan? itu artinya apa?

    Originaly posted by suyanto99:

    Lho, kalau untuk Pajak bukan berpegang pada Undang-undang, musti berpegang pada apa rekan John? Target dari KPP? Dari pernyataan Bapak saya menangkap kalau tidak terbit STP dikarenakan takut menimbulkan Piutang Pajak yang tinggi sehingga target penerimaan tidak tercapai. Correct me? No Offence.

    target penerimaan bukan hanya dari piutang pajak pak. Kan, masih banyak WP yang seperti Bapak, yang setiap dihimbau untuk nyetor pajak, langsung setor. klo bukan WP seperti Bapak mana mungkin ada penerimaan pajak pak. kesalahan persepsi sekarang ini kan seperti itu pak, target penerimaan pajak adalah target DJP. target penerimaan pajak adalah target seluruh masyarakat Indonesia Pak. tugas DJP itu seharusnya memberitahukan ke masyarakat bagaimana seharusnya pajak itu bisa disetorkan. dan kenyataannya, DJP selalu memaksakan diri untuk mengejar target, padahal tugas utamanya untuk mengedukasi masyarakat untuk nyetor pajak malah ketinggalan jauh di belakang. No offense juga.

  • suyanto99

    Member
    18 November 2010 at 10:38 am

    🙂
    Silahkan teruskan pembelaan anda rekan John.
    Sebelum anda bisa memandang permasalahan dari sudut pandang WP maka debat ini tidak akan ada habisnya.
    Salam ORTax…

  • warasembadra

    Member
    18 November 2010 at 11:28 am

    Rekan dew dan rekan John…
    Trima kasih atas pencerahannya…
    Anda berdua hebat, "lebih" AR daripada AR sebenarnya… atau (maaf) kalo anda berdua memang AR…., mohon diampuni kelancangan saya…

  • Dew

    Member
    18 November 2010 at 11:47 am
    Originaly posted by warasembadra:

    Rekan dew dan rekan John…
    Trima kasih atas pencerahannya…
    Anda berdua hebat, "lebih" AR daripada AR sebenarnya… atau (maaf) kalo anda berdua memang AR…., mohon diampuni kelancangan saya…

    dua kali saya "dituduh" AR….. padahal yang saya lakukan hanya mencoba bersikap adil, menilai masalah dari 2 sisi. Saya tidak membela siapapun dan tidak mewakili siapapun (anda bisa baca postingan saya yg awal2 ketika saya belum tau apa itu WP dalam pencarian). Saya hanya menilai sesuai yang saya tau dan yakin sejauh ini.

    Sepanjang berurusan dengan KPP, saya kenal beberapa AR, semuanya baik2….. mereka tidak memungkiri kemungkinan ada oknum2 ngga bener di DJP….. tapi kita sebagai WP juga tidak boleh memungkiri adanya oknum2 WP yang nakal.

    jangan suka menjudge orang gitu ah….. fitnah itu.

  • romeo

    Member
    18 November 2010 at 1:31 pm

    wah aneh juga klo AR berani blokir SPT masa 2010, setahu sy tdk ada dasar hukumx,,cb mnt sma AR klo dy pny dasar hukum.klo g bsa ditunjukkan,,lapor aja kepala seksi waskonx atw lgsg kepala KPP.mnt ganti AR.itu hak anda,,mmg anda salah tdk melapor,tp itu ms lalu.laporan yg skrg tdk boleh diblokir.

  • j0hn

    Member
    19 November 2010 at 6:47 am
    Originaly posted by romeo:

    wah aneh juga klo AR berani blokir SPT masa 2010, setahu sy tdk ada dasar hukumx,,cb mnt sma AR klo dy pny dasar hukum.klo g bsa ditunjukkan,,lapor aja kepala seksi waskonx atw lgsg kepala KPP.mnt ganti AR.itu hak anda,,mmg anda salah tdk melapor,tp itu ms lalu.laporan yg skrg tdk boleh diblokir.

    tentu akan jadi hal aneh bagi WP seperti rekan romeo.

    setau saya, kebiasaan blokir memblokir ini tidak akan sampai membuat laporan SPT WP pada masa tersebut menjadi telat lapor. krn setiap AR yang melakukan pemblokiran, sudah mensiasati kira2 kapan si WP menyampaikan SPT Masa berdasarkan SPT2 masa sebelumnya. so, AR tersebut akan menantikan pada saat2 tersebut, jadi ga perlu sebulan penuh harus stand by. klopun memang harus meninggalkan kantor, tentunya AR ini akan menitipkan permasalahan tersebut ke AR lain atau ke kepala seksinya.

    Yang saya mau pastikan di sini, apakah rekan2 yang ada di sini pernah mengalami hal pemblokiran hingga SPT Masanya telat lapor? gimana rekan masraini? apakah rekan masraini merasa dipersulit dengan adanya pemblokiran ini?

  • j0hn

    Member
    19 November 2010 at 6:56 am

    satu lagi rekan romeo, SPT Masa 2010 bukannya diblokir sepenuhnya, tapi sebelum menyampaikan SPT Masa 2010 tersebut, WP menghadap AR dulu, tak jarang juga AR-nya yang dipanggil utk menemui WP tersebut. setelah itu SPT Masa 2010 boleh disampaikan kok.

    khusus utk di jakarta, saya yakin 99% urusan pemblokiran ini tidak menyebabkan penyampaian SPT Masa 2010 jadi telat.

  • Yudiak

    Member
    19 November 2010 at 9:15 am
    Originaly posted by kobis:

    Seperti yang pernah saya alami krn diblokir , setelah menghadap AR langsung saat itu bisa diterima di TPT ……………selesai sudah .

    rekan John….ini contoh dari rekan kobis yang pernah mengalaminya

Viewing 76 - 90 of 96 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now