Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums Akuntansi Pajak Biaya Keamanan & Kebersihan

  • Biaya Keamanan & Kebersihan

     uLiLi updated 14 years, 1 month ago 2 Members · 7 Posts
  • uLiLi

    Member
    19 January 2010 at 10:41 am
  • uLiLi

    Member
    19 January 2010 at 10:41 am

    rekans mohon bantuan,

    Biaya kebersihan&keamanan blh dibebankan menjadi pengurang penghasilan bruto atau tdk??

    biaya kebersihan&keamanan yg disini adl untuk kebersihan&kemanan gudang yg dibayarkan kepada pengelola pergudangan.

    Pertanyaan ke 2, adakah pajak penghasilan terhutang atas biaya tsb?

    Thx rekansss

  • ewox

    Member
    19 January 2010 at 10:43 am
    Originaly posted by ulili:

    Biaya kebersihan&keamanan blh dibebankan menjadi pengurang penghasilan bruto atau tdk??

    sepanjang biayanya untuk 3 M, boleh rekan ulili

    Originaly posted by ulili:

    Pertanyaan ke 2, adakah pajak penghasilan terhutang atas biaya tsb?

    wah ini saya kurang jelas pertanyaannya nih????

  • uLiLi

    Member
    19 January 2010 at 10:51 am

    nah klo kebersihan&keamanan kan penting jg ya untuk 3M hehe..

    Maksudnya apakah saya berkewajiban memotong PPh 23 atas kebersihan dan keamanan tsb ya?

    Thx^^

  • ewox

    Member
    19 January 2010 at 10:53 am
    Originaly posted by ulili:

    Maksudnya apakah saya berkewajiban memotong PPh 23 atas kebersihan dan keamanan tsb ya?

    yuppp

  • ewox

    Member
    19 January 2010 at 10:55 am

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 244/PMK.03/2008

    TENTANG

    JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
    ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
    SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
    UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :

    a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
    Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
    Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari
    jumlah bruto atas imbalan dimaksud.
    b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
    Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
    huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
    menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaiman Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c
    Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
    kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4740);
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4893)
    3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
    AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
    SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

    Pasal 1

    (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2%
    (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
    (2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Jasa penilai (appraisal);
    b. Jasa aktuaris;
    c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    d. Jasa perancang (design);
    e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang
    dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
    f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
    g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
    h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
    i. Jasa penebangan hutan;
    j. Jasa pengolahan limbah;
    k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
    l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
    m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek,
    KSEI dan KPEI;
    n. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oelh KSEI;
    o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
    p. Jasa mixing film;
    q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
    perbaikan;
    r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
    selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
    mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
    s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV
    kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak
    yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
    pengusaha konstruksi;
    t. Jasa maklon;
    u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
    v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
    w. Jasa pengepakan;
    x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain
    untuk penyampaian informasi;
    y. Jasa pembasmian hama;
    z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
    aa. Jasa catering atau tata boga.
    (3) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus
    persen) daripada tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  • uLiLi

    Member
    19 January 2010 at 11:06 am

    ok thx rekansss

Viewing 1 - 7 of 7 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now