APAKAH BLH MEMOTONG JASA ATAS WP YG BLOM PKP…???

KMK 563 tahun 2003

jelas bendahara, tapi bendahara sifatnya hanya memungut, artinya dalam harga jual harusnya inklude PPN…sehingga diterapkan lah formula 100/110
tapi rekanan ga mau, klo nilai jual 2 juta, ya dia harus terima 2 juta…ga mau dia terima 1.818.182…

bukankah rekanan cukup bikin invoice sebesar 1.818.182?. Atau apakah ia harus bikin invoice 2 juta?.

Salam

kalaupun bikin FP, bukankah disitu tetap ditulis Harga jual 1.818.182?

Salam

Harga jual yang dia tawarkan ke bendahara kn 2 juta rekan hanif…klo dia buat 1.818.182, rugi lah…

kalau PPNnya dipotong dari 2 juta, berarti yang nanggung rekanan dong, bukan bendahara.
Bukankah jadinya begitu?

Salam

Makanya, padahal yang harus nanggung PPN kan pembeli…

Ada rujukannya bahwa harga jual HARUS Include PPN?

Salam

saya punya rujukan mengenai hal ini yang berbunyi :
6. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh bukan PKP.

Lengkapnya coba klik disini :
http://www.ortax.org/files/lampiran/02PJ_KEP382.ht m

Salam

Jika tidak inklude PPN, maka bendahara harus memungut PPN dengan mengalikan DPP senilai 2 juta rupiah dikali tarif PPN 10%, atau sebesar 200 ribu.
Pertanyaanya: Apakah bendahara mau mengeluarkan uang untuk bayar PPN, karena di invoice tertera 2 juta, sementara pengeluaran harus berdasarkan invoice tsb.
Nombokin dong bendaharanya….

Kalau bukan alasannya karena akan merugikan non PKP jika tetap dilakukan pemungutan, kira2 alasan apa lagi yg mendasari harus ditetapkan seperti ini?

Coba misalkan rekan car adalah rekanan pemerintah yang sudah PKP.
Trus punya ATK yang harga jualnya tidak termasuk PPN adalah sebesar 2 juta.
Ketika bendahara belanja ke tempat rekan car, mau nggak bikin invoice dengan nilai 2 juta termasuk PPN. Pasti enggak kan?.
Rekan car pasti bikin invoice dengan harga 2 juta ditambah PPN 200 ribu, sehingga total invoice adalah 2.200.000. Rekan car wajib membuat faktur pajak atas PPN dalam transaksi tersebut.
Selanjutnya bendahara akan membebankan ke anggaran sebesar 2 juta untuk harga barang dan 200 ribu untuk PPN.

kalau yang dimaksud akan menyebabkan non PKP "teraniaya" karena harus membuat Faktur Pajak yang dapat menyebabkan dia terkena sanksi pidana, saya setuju. Sebab, ia tidak boleh membuat Faktur Pajak karena bukan PKP.

Tapi, saya tidak sependapat bila pemungutan PPN akan menyebabkan non PKP rugi. Lha, yang bayar PPN bukan dia kok. Kan bendahara yang nanggung. Berarti yang rugi itu bendaharanya.

Perlu dipahami bahwa persyaratan sebuah transaksi dikenakan PPN diantaranya, yang dijual BKP dan atau JKP, dilakukan di dalam daerah pabean dan penjual harus PKP. Mengapa harus PKP?. Sebab, bukti pemungutan PPN adalah Faktur Pajak. Sementara, yang berhak membuat FP hanyalah PKP. Oleh karena itu, ketika bendaharawan pemerintah bertransaksi dengan Non PKP, tidak ada PPN yang harus diperhitungkan.
Demikian pula halnya bila barang atau jasa yang ditransaksikan adalah non bkp atau non jkp. Tetap tidak ada PPN yang harus diperhitungkan walau penjualnya adalah PKP. Contohnya nggak jauh-jauh, jasa catering. Dulu, jasa catering adalah objek PPN. Saat ini, tidak lagi merupakan objek PPN karena sudah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.

Saya pernah baca bahwa dulunya memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa PPN tetap harus dipungut oleh bendahara walau bertransaksi dengan non PKP. Namun, peraturan tersebut sudah dicabut.

Salam

Sebelum saya menanggapi hal ini, klo boleh saya simpulkan bahwa secara aturan non PKP tidak bisa dipungut PPN, artinya bisa tidaknya non PKP dipungut PPN sudah tidak perlu dibahas. Setuju rekan hanif?
Yang menjadi keberatan rekan hanif adalah:

Betul yah?
Sekarang, misalkan rekan hanif adalah rekanan pemerintah yang non PKP.
Rekan hanif membeli barang dari pemasok senilai Rp. 1.900.000,- kemudian ingin menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan Rp. 100.000,- artinya harga jual menjadi Rp. 2.000.000,-.
Kemudian datanglah bend. pemerintah ingin membeli barang tersebut. Ketika ditanyakan oleh bendahara brp harganya, tentu rekan hanif akan menjawab, "Rp. 2.000.000,- pak/bu, ga bisa ditawar". Sang bendahara setuju, " Ok pak, saya beli, mana invoicenya?"
Rekan hanif pun memberikan invoice senilai Rp. 2.000.000,-.
Kata bend.," Ini uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- saya bayar tapi saya pungut PPNnya sebesar Rp. 181.818,- jadi saya ngasih ke bapak sebesar Rp. 1.818.182,-.
Pertanyaannya:
Apakah rekan hanif akan menerima perlakuan bendahara tersebut?
Ataukah seharusnya bendahara tetap bayar Rp. 2.000.000,- ke rekan hanif? Dengan konsekuensi dia harus membayarkan PPNnya, tanpa ada dokumen yang menjadi dasar untuk pembayaran PPN-nya.
Ataukah rekan hanif akan mengganti invoicenya menjadi Rp. 2.200.000,-?

Menurut rekan hanif, apakah sanksi pidana tidak termasuk kategori hal yang merugikan rekanan?

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&id topik=29497&hlm=2#jdltopic
Semoga mendapat pencerahan

ortax

pemotongan PPh, tidak bergantung bahwa WP yang dipotong sudah PKP ataupun belum PKP.
PKP atau belum PKP, apabila memang terkena objek pemotongan PPh, tetap akan dilakukan pot
Dasar hukumnya Psl 21 dan/atau Psl 23