Sanding Per-13 dan Per-24 tentang FP

rekan begawan5060,

Terima kasih atas summarynya 🙂
Saya mau membuat komparasi tetapi belum kesampaian sudah didahului rekan begawan5060.

Saya sudah coba pada e-SPT dan aturan PER-24 bisa dilaksanakan pada e-SPT yang ada sekarang (bahkan saya mencoba pada versi 1.2). Tetapi nomornya dimasukkan secara manual pada yang dahulu sebagai kode cabang dan 8 digit nomor urut FP.

Untuk kode transaksi :

Yah memang ada sedikit ketidaknyamanan karena kode transaksi 7 dan 8 tidak sesuai tetapi e-SPT masih support kode transaksi hingga 09.

Salam

Memang tidak bisa rekan begawan5060 tetapi apakah PER-24 bisa mengakibatkan nomor FP yang sama dalam hal menerbitkan FP Pengganti ?

Salam

rekan begawan5060 benar, e-SPT perlu diupdate untuk mengatasi masalah FP Pengganti ini..

Salam

Mantaaaap…

Salam

Peraturan PMK No. 84 tahun 2012, Per No. 24 tahun 2012 dan SE No.52 tahun 2012 ini, dari sisi WP benar-benar sangat menyulitkan dan bukannya memudahkan WP untuk melaksanakan perpajakan, tapi benar-benar sangat menyulitkan WP dalam melakukan pelaksanaan Perpajakan saat ini.
Dengan Semakin modern Tehnology, Peraturan perubahan PPn ini menunjukkan kurang siapnya Fiskus/Kantor Pajak dalam hal mengawasi WP, padahal dengan Peraturan lama untuk PPn yang saat ini masih berlaku sudah sangat baik untuk membantu WP menunjang pelaksanaan perpajakannya.

Pembatasan Nomor Seri Faktur pajak dalam hal tertentu, akan menyulitkan baik WP maupun FISKUS di setiap kantor-kantor pajak yang tingkat kesamaan petugas pajak sangat berbeda-beda. Program eSPT saja banyak petugas AR dan petugas pajak tidak menguasai padahal sudah beberapa tahun berjalan, boro-boro ada lagi peraturan ini terbit.
Menurut pemahaman Peraturan terbatu ini akan membuat perilaku WP dan petugas Oknum2 FISKUS yang tadinya mulai menunjukkan kesadaran dan perbaikan akan berubah bertimbal balik dari yang diharapkan Dirjen Pajak/petugas pajak….

sekali lagi Peraturan terbaru ini sangat menyulitkan dan tidak berpihak untuk membantu WP yang sangat tertinggal dengan informasi dan tehnlogy apalagi SDM yang tidak mencukupi untuk mengikuti peraturan perpajakan, akan menimbulkan permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi jika peraturan ini dilaksanakan….
jadi kalau boleh saran bagi petugas pajak yang ada di grup ini, mohon agar ditinjau kembali tentang pembatasan nomor seri, adanya kewajiban meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Aturan dengan batasan2 cara melaporkan secara Manual dan harus eSPT PPn sangat sudah menyulitkan bagi WP yang tertinggal tehnology dan SDM….

Peraturan ini sangat menunjukkan ke WP dan masyarakat Indonesia bahwa Petugas pajak/dirjen pajak sangat panik menghadapi perkembangan tehnology dan pencapaian target penerimaan pajak serta kelemahan-kelemahan FISKUS mengantisipasi perilaku-perilaku oknum2 dalam pelaksanaan perpajakan…
terimakasih

Sepakat rekan Fsormin,
tertapi aturan ini sudah di tetapkan
jadi bagi member Ortax yang sebagai Fiskus saya secara pribadi mohon sosialisasinya segera di laksanakan, supaya kelebihan dan kekurangan peraturan terbaru bisa di jadikan bahan diskusi ketika sosialisasi diadakan jika diketemukan kelemahan bisa dilakuakan penyempurnaan segera sebelum 1 April 2012

mungkin 2013 ya rekan…

keliatannya tiap fiskus harus diapdet dgn gadget2 terbaru tiap tahunnya biar ga ketinggalan tekhnologi kali ya, he he he

ya sih.. tapi dengan upaya dari organisasi yang peduli dengan pelaksanaan perpajakan atau kebijakan fiskal yang membantu WP untuk pelaksanaan perpajakannya, saya kira memberi masukan ke Dirjen Pajak dan ke Menkeu tentang kelemahan-kelemahan dari peraturan yang diterbitkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaikinya, bahkan bisa mencabut peraturan tersebut sebelum dilaksanakan atau dapat juga merevisi demi perbaikan-perbaikan ke arah yang baik.
Saya kira IKPI dan Organisasi-organisasi yang peduli dengan perpajakan Indonesia ini dapat memberikan masukan / saran atas keluhan-keluhan WP terhadap suatu peraturan yang sudah diterbitkan.
Kalau tidak ya…. paling nanti dampaknya setelah kejadian baru direvisi lagi hehehhehehehehe….
maaf kalau sedikit bercanda ya… namanya sudah sistem Order dalam hal seperti peraturan perpajakan ini, akan menimbulkan akan banyak perilaku dari si pengorder dan yang memberi order yang mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan dari peraturan itu sendiri…..

nuwus mbah…

kera ngalam dateng nih…

Maaf, hanya mau sedikit berkomentar, memang terbitnya PER-24, membuat Wajib pajak harus paham sistem baru PPN. Aku melihatnya Fiskus ingin Faktur Pajak fiktif berkurang atau kalo bisa tidak ada lagi. Nah, salah caranya ialah menjalankan sistem yang ada di PER-24.