PPN atas jasa telekomunikasi
updated 14 years ago
4 Members
·
13
Posts
Apakah atas objek yang telah dikenakan PNBP juga dikenakan PPN? Contohnya adalah jasa telekomunikasi……
Mohon pencerahan….
- Originaly posted by abentZyo:
Apakah atas objek yang telah dikenakan PNBP juga dikenakan PPN? Contohnya adalah jasa telekomunikasi……
Mohon pencerahan….
bisa dijelaskan lagi maksudnya?
Salam
Berdasarkan PP No.7 Tahun 2009 kan diatur mengenai PNBP khususnya terkait dengan Depkominfo yang pada pasal 1 berbunyi:
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
meliputi penerimaan yang berasal dari :
a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
Nah, apakah atas jasa2 tsb terutang PPN juga?PNBP adalah salah satu sumber penerimaan negara.
Disamping PNBP, sumber penerimaan negara yang lain (bahkan merupakan yang utama) berasal dari pajak.
PNBP, sesuai dengan namanya, penerimaan negara tetapi bukan dari sektor pajak.
Jadi tidak ada hubungan antara sumber dana negara dari PNBP dengan kena tidaknya PPN.Jasa telekomunikasi tidak termasuk jasa yang dibebaskan atau dikecualikan sebagai objek PPN. Dengan demikian, atas penyerannya terutang PPN
Salam
- Originaly posted by abentZyo:
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, tidak dkenakan PPN
Originaly posted by abentZyo:c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
objek PPN
Originaly posted by abentZyo:d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
Jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN meliputi:
1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.Salam
- Originaly posted by abentZyo:
a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
Penyelenggaraan pos tidak dikenakan PPN, jika:
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel (psl 3 huruf c UU No.42/2009).
Jasa telekomunikasi merupakah objek PPN.
salam. hmmm…….terima kasih atas bantuan rekan semua
oh iy rekan, jadi Depkominfo memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ya?
faktur pajak keluarannya digabungkan dalam tagihan/invoice/dokumen2 tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. rekan yang lain bisa menambahkan.
salam.- Originaly posted by abentZyo:
oh iy rekan, jadi Depkominfo memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran ya?
Mohon penjelasan dulu, misalnya, jasa telekomunikasi seperti apa yang disediakan atau diserahkan oleh Depkominfo tersebut. Dari situ baru bisa dijawab apakah Depkominfo harus dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN keluaran dan menerbitkan Faktur Pajak
Salam
mungkin di sini maksudnya klo Depkominfo yg jadi penyelenggaranya. setau saya klo sudah dimasukkan sebagai PNBP ya tidak dapat dipajekin lagi.
misalkan Depkominfo kan punya aula yg besar tuh, misalkan disewa2in, duitnya kan masuk ke kas negara dalam pos PNBP, ya tidak ada lagi PPh 4(2) maupun PPN.
- Originaly posted by wannabewongkpp:
mungkin di sini maksudnya klo Depkominfo yg jadi penyelenggaranya. setau saya klo sudah dimasukkan sebagai PNBP ya tidak dapat dipajekin lagi.
misalkan Depkominfo kan punya aula yg besar tuh, misalkan disewa2in, duitnya kan masuk ke kas negara dalam pos PNBP, ya tidak ada lagi PPh 4(2) maupun PPN.
Unit atau badan pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sehingga atas penghasilan yang diterimanya tidak akan dikenai pajak adalah yang memenuhi syarat :
1 pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2 pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3 penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4 pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negaraDengan demikian, penerimaan depkominfo yang dimasukkan kedalam PNBP hanyalah satu syarat dari empat syarat yang harus dipenuhi oleh Depkominfo agar penerimaannya tersebut tidak dikenakan pajak.
Bila keempat syaratnya tersebut terpenuhi semua, maka, penerimaan Depkominfo tersebut tidak dikenai pajakSalam
