Perhitungan PPh bagi Pendeta (Gembala Jemaat) yang menerima gaji pokok dari Gereja

tarif progresif bisa dilihat lampiran per32/pj/2015

maksdnya istri juga bekerja? nanti status istrinya TK0 kalo dipisah suami K2.

ada fasilitas Drop Box untuk pelaporan SPT OP yang biasanya menjelang batas pelaporan banyak di mall mall, atau kirim melalui pos (di masukan ke amplop) ditujukan ke KPP terdaftar

salam

gerejanya nerbitin bukti potong A121 gak??

pendeta itu kan gak murni pendapatannya dari gereja.. pasti ada persembahan kasih dari pihak2 lain atas undangan khotbah dan semacamnya.. dengan demikian formulir yang digunakan 1770

coba saja googling cara penghitungan SPT Badan OP atas pekerjaan bebas..

Kalau penghasilan yang diterima atas Jasa keagamaan atau Kerohanian bukannya BOP ya rekan? Atau coba beri saya referensi mengenai peraturan terkait hal tersebut.

Karna setahu saya, seluruh penghasilan yang diterima oleh Pendeta dalam basis Gereja itu adalah Keagamaan atau Kerohanian, kecuali menerima penghasilan lain dari pemberi kerja yang atau sbg Karyawan.

Tak bisa Gereja menerbitkan Bukti Potong, rekan.

Kemungkinan yang menerbitkan Bukti Potong atas penghasilan yang diperoleh adalah Lembaga Pusat dari kegiatan Keagamaan tersebut rekan. Kalau pihak masing-masing Gereja tidak menerbitkan bukti potong.

biasanya ada beberapa gereja yang berbentuk yayasan.. itu bisa memotong pph 21..

Gereja biasa dibentuk dari sebuah yayasan. Yayasan tersebutlah yang menerbitkan bukti potong A1

bagaimana perlakuan untuk karyawan yang bekerja di konsulat/perwakilan diplomatik?

kalo ada bukti potong dari gereja otomasi pendetany dianggap pegawai dan penghitungan pajaknya adalah penghitungan pph 21 pada umumnya yang mana penghasilan neto dikurangii PTKP dikali tarif, jika tidak menerbitkan bukti potong dalam artian gaji pokok yang dimaksud tidak dilakukan pembukuan/pencatatan makan penghitungannya dengan norma penghitungan khusus sebagai pekrjaan bebas, tapi dalam peraktik di daerah biasanya fiskus tidak ambil pusing dengan memakai dasar PP 46 dalam pengenaan tarif pajak penghasilan tersebut ….

karna kantornya bukan merupakan subjek pajak dalam negeri, maka pekerja konsulat tersebut menghitung sendiri pajak penghasilannya, lalu melaporkan di SPT tahunan tiap tahun..