tentang keberatan pajak

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
pasal 25 (3a) KUP

salam

untuk tahun pajak berapa mas?kalau sebelumnya gimana?

Salam Ortax,…
Untuk Thn 2008, Pembayaran SKPKB dapat dilakukan sampai adanya keputusan dari Pengadilan Pajak.
Untuk sebelumnya, pengajuan keberatan tdk mensyaratkan hrs bayar dulu. Tapi Proses Keberatan Tsb Tdk Menunda Pembayaran SKPKB. Atau ARTINYA tdk menghalangi Fiskus U/ menagih Pajak yang terutang kepada WP, dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan yang ada.

Mohon Koreksi…..

mulai tahun 2008, sejak diberlakukan UU No. 28 tahun 2007

sependapat

kalau aturan sebelumnya untuk pengajuan keberata harus lunas 100%. Sedang pengajuan banding harus bayar minimal 50%

Salam

Utk thn pjk sebelum 2008 tidak harus membayar dulu 100%

————————

Dear rekan 0rtax.. Mohon dijelaskan lg mengenai "pembahasan akhir pemeriksaan" tsb.. Apakah pmbhasan itu dilakukan olh Wp pa aparat pjak? Trims

Namanya 'pembahasan' tentu melibatkan pihak² yg punya kepentingan, dlm hal ini WP atau Penanggung Pajaknya dan/atau Kuasanya dengan aparat pajak. Kira² bentuknya seperti forum OrTAX ini lhoo….

"Pasal 25

(1Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5)Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6)Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak."

Salam

ketentuannya terdapat di dalam UU No. 16 Tahun 2000

Salam

PER-49/PJ./2009 ttg Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, khususnya Pasal 2 ayat (2) lebih pas dijadikan rujukan atas kasus ini.

——————-

kan yang dibahas tentang ini?

Salam

kalau keberatannya tidak mau bayar gimana?maunya bayar tidak segitu….apa diterima? terus kpp wajib gak memberitahukan sampai dimana proses keberatannya ?

sependapat…

dulunya proses keberatan dan penagihan itu berjalan sendiri sendiri…
jdi walaupun lom bisa ditagih tidak berarti ngak bisa keberatan….