Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
PUTUSAN
Nomor 1516/B/PK/PJK/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:
AAA (UD. AAA),
beralamat di
Jalan WWW RT.XX/0X, Bugis-Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : MMM, S.H., beralamat di Jl. QQQ No. XX RT. 0X/0X, Kel.
Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 024/TM/SKK/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-62701/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan Banding sesuai
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Pasal 27 (1), Jo Pasal
35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak:
Nomor
dan Tanggal
Tentang
Jenis Penetapan |
:
:
: |
KEP-125/WPJ.31/2014,
10 Februari 2014
Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN
PPN |
Bahwa KEP-125/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang Pemohon Banding
terima tanggal memutuskan :
a. |
Menolak
keberatan Pemohon Banding. |
b. |
Mempertahankan
jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan perincian sebagai berikut:
Uraian
Rp. |
Semula
Rp. |
Ditambah/(Dikurangi)
Rp. |
Menjadi
(Rp.) |
a. PPN
kurang/ (lebih) Bayar |
186.328.281 |
-
|
186.328.281 |
b. Sanksi
Bunga |
8.814.180 |
-
|
8.814.180 |
c. Sanksi
Kenaikan |
167.965.407 |
-
|
167.965.407 |
d. Jumlah
Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar |
363.107.868 |
-
|
363.107.868 |
|
Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00042/207/09/913/12 tanggal
29 November 2012 Masa Pajak Desember 2009 dengan perhitungan sebagai
berikut:
1.
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN |
Rp 3.347.440.094 |
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
- PPN yang harus dipungut/ dibayar
sendiri
- Jumlah yang dapat diperhitungkan
- Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar |
Rp 334.744.009
Rp 316.381.132
Rp 18.362.877 |
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya |
Rp 167.965.404 |
4.
PPN yang kurang dibayar |
Rp
186.328.281 |
5.
Sanksi Administrasi
- Bunga Pasal 13 (2) KUP
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP |
Rp 8.814.180
Rp 167.965.407 |
6.
Jumlah PPN ymh dibayar |
Rp
363.107.868 |
Alasan Pengajuan Banding
Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon
Banding dan PT NNN atas penjualan barang komisi Permohonan Banding
mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM oleh
karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi
yang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang
dibayar menjadi sebagai berikut:
1.
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN |
Rp 1.558.228.450 |
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
- PPN yang harus dipungut/ dibayar
sendiri
- Jumlah yang dapat diperhitungkan
- Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar |
Rp 155.822.846
Rp 316.381.132
Rp (160.558.286) |
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya |
Rp 167.965.404 |
4.
PPN yang kurang dibayar |
Rp
7.407.118 |
Uraian
Rp. |
Semula
Rp. |
Ditambah/(Dikurangi)
Rp. |
Menjadi
(Rp.) |
a. PPN
kurang/(lebih) Bayar |
186.328.281 |
178.921.163 |
7.407.118 |
b. Sanksi Bunga |
8.814.180 |
8.814.180 |
0 |
c. Sanksi Kenaikan |
167.965.407 |
160.558.289 |
7.407.118 |
d. Jumlah Pajak
yang masih harus/(lebih) dibayar |
363.107.868 |
348.293.632 |
14.814.236 |
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-62701/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : KEP-125/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari 2014
tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor:
00042/207/09/913/12 tanggal 29 November 2012 atas nama : AAA (UD AAA),
NPWP : 0X.0XX.XX0.0-XXX.000, beralamat di: Jl. WWW RT.XX/0X,
Bugis-Sumbawa Besar;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62701/PP/M.VA/16/2015,
Tanggal 30 Juli 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali
pada tanggal 28 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 024/TM/SKK/2015, Tanggal 12 Oktober 2015, diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan
Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2015, dengan disertai
alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak
tersebut pada tanggal 24 November 2015;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 April
2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei
2016;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan
peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan
Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. |
Tentang
Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Koreksi atas
Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009
sebesar Rp 1.789.211.634,-. Yang dipertahankan olehMajelis Hakim
Pengadilan Pajak. |
II. |
Tentang
Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali
1. |
Bahwa
setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca,
memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.62701/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015, maka dengan ini
menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,
karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta
hukum (rechtsfeit) dan pembuktian yang telah disampaikan Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding
selama persidangan atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan
baik berupa error facti maupun error yuris, sehingga pertimbangan hukum
dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat
serta menghasilkan Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (contralegem), dengan dalil
dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:
A. |
Bahwa
Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa Peninjauan
Kembali ini sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo, antara lain
berbunyi sebagai berikut :
Halaman 18-21:
a. |
Bahwa
berdasarakan Laporan Pemeriksaan Pajak No.Lap-129/WPJ.31/KP.05/2012
tanggal 20 Nopember 2012, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan
serta dokumen yang disampaikan Terbanding dalam persidangan, di ketahui
hal-hal sebagai berikut:
- |
Bahwa
berdasarkan data persandingan PK-PM portal DJP diketahui adanya Faktur
Pajak atas nama Pemohon Banding sebagai PKP pembeli yang diterbitkan
oleh PT NNN selaku PKP Penjual yang tidak dilaporkan oleh Pemohon
Banding sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan
SPT Masa PPNPemohon Banding; |
- |
Selanjutnya
berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbanding mengirimkan surat kepada
PT NNN yang berkedudukan di Jl. BBB XX Surabaya selaku main dealer
sepeda motor merk Yamaha melalui surat No. S-120/WPj.31/KP.0500/2012
tanggal 02 Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinya
meminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualan sepeda motor
kepada Pemohon Banding untukperiode tahun 2009; |
- |
Bahwa
PT NNN atas permintaan keterangan/bukti tersebut telah memberikan
jawaban melalui surat No. 004/TAXRSSR/IX/2012 tanggal 27 September 2012
dengan memberikan data transaksi penjualan sepeda motor Yamaha selama
tahun 2008 kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan Nomor Faktur
Pajak yang dilengkapi dengan data tanggal Faktur Pajak, Nilai DPP,PPN,
Jumlah, Type sepeda motor dan jumlah unit; |
- |
Bahwa
berdasarkan data transaksi tersebut dan membandingkannya dengan data
Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada lampiran 2 Daftar
Pajak Masukan, diketahui bahwa terdapat sejumlah Faktur Pajak yang
tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;
Bahwa selanjutnya Terbanding berdasarkan temuan transaksi pembelian
sepeda motor tersebut menelusuri transaksi penjualannya dalam SPT Masa
PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dan diketahui bahwa
penjualannya juga tidak dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN
tersebut;
Bahwa berdasaarkan data transaksi pembelian sepeda motor yang tidak
dilaporkan tersebut selanjutnya oleh Terbanding dijadikan dasar untuk
melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN dengan cara menambahkan
harga pembelian sesuai Faktur Pajak ditambah margin laba sebesar yang
telah dilaporkan oleh Pemohon Banding untuk masing masing type sepeda
Motor; |
- |
Bahwa
selanjutnya temuan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pemohon
Banding melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan melalui surat Nomor:
Pem-43/WPJ.31/KP.05/2012tanggal 12 Oktober 2012; |
- |
Bahwa
Pemohon Banding dalam tanggapannya yang disampaikan memalui surat
Nomor: 2012/X/02 tanggal 29 Oktober 2012 menyatakan hal-hal sebagai
berikut:
- Tidak semua kendaraan
bermotor milik Pemohon Banding, sebagian besar
kendaraan yang ada di Show Room merupakan barang titipan/konsinyasi
dari PT NNN;
- DPP PPN Masukan atas barang
milik
sendiri dan barang titipan menurut catatan Pemohon Banding adalah
sebesar Rp.43.192.432.539,-. Sedangkan menurut data Terbanding adalah
sebesar Rp. 43.853.614.364,-
- Atas barang titipan tersebut,
Pemohon Banding hanya menerima fee/komisi sebesar 1% samapi 1,5% dari
harga Faktur ATPM;
- Barang
titipan yang sudah dijual dalam Tahun Buku 2008 adalah sebesar
Rp.28.515.227.998,- dan atas penjualan barang titipan tersebut Pemohon
Banding menerima fee senilai Rp.427.728.420,-
|
Bahwa dalam surat Bandingnya, Pemohon Banding menyatakan bahwa menurut
Pasal 9 angka 8 huruf i, Undang-undang PPN Nomor 18 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang PPN Nomor 42 Tahun 2009,
“Tidak Tersirat” bahwa PM yang ditemukan Pemeriksa
dan
tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN, “Dapat
Ditambahkan”
Pada Pajak Keluaran (Peredaran Usaha);
Bahwa tambahan Pajak Masukan yang tidak Pemohon Banding kreditkan, juga
“Tidak Pemohon Banding biayakan”, sebagai pengurang
Penghasilan Bruto;
Bahwa Pemohon Banding “Tidak Merugikan Pendapatan
Negara”
atas Pajak Masukan yang tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN;
Bahwa dalam persidangan, Majelis telah mengklarifikasi dan
mengkonfirmasi temuan pemeriksaan dan tanggapan Pemohon Banding
tersebut diatas, dan Pemohon Banding mengakui dan membenarkan temuan
pemeriksaan tersebut bahwa memang benar Pemohon Banding telah melakukan
pembelian sepeda motor merk Yamaha kepada PT NNN namun atas pembelian
sepeda motor tersebut, tidak seluruh Faktur Pajaknya dilaporkan dalam
pelaporan SPT Masa PPN dengan alasan bahwa atas Faktur Pajak yang tidak
dilaporkan tersebut merupakan barang titipan;
Bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan mengenai sepeda motor
yang merupakan barang titipan/konsinyasi sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2008 terjadi
ledakan
permintaan sepeda motor di daerah Sumbawa Besar sehubungan ditemukan
adanya tambang emas sehingga banyak warga masyarakat yang mendapatkan
penghasilan yang besar dari hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan stock dan kuota
pembelian sepeda motor yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak dapat
memenuhi permintaan konsumen sehingga Pemohon Banding meminta tambahan
kuota pembelian sepeda motor Yamaha kepada PT NNN yang berkedudukan di
Surabaya, namun karena kuota untuk wilayah Pemohon Banding sudah
terpenuhi maka pihak main dealer memberikan kuota penjualan dari daerah
lain ( Kalimantan) dengan syarat bahwa margin yang diperoleh Pemohon
Banding lebih kecil dibandingkan dengan margin yang diperoleh atas
kuota milik Pemohon Banding sendiri;
- Bahwa penjualan sepeda motor
titipan atau
konsinyasi tersebut tetap dilakukan oleh dan atas nama Pemohon Banding
namun atas transaksi penjualan sepeda motor titipan/konsinyasi tersebut
juga tidak dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN karena menurut
Pemohon Banding atas transaksi tersebut hanya menerima fee/komisi
disamping karena transaksi pembeliannya juga tidak dilaporkan;
Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon
Banding telah mengakui adanya transaksi pembelian dan penjualan sepeda
motor Yamaha sebagaimana temuan pemeriksa pajak yang tidak dilaporkan
dalam pelaporan SPT Masa PPN karena menurut Pemohon Banding sepeda
motor tersebut merupakan titipan/konsinyasi dari PT NNN;
Bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan yang dikemukan oleh Pemohon
Banding mengenai tidak dilaporkannya transaksi pembelian dan penjualan
Sepeda motor titipan/konsinyasi karena menurut Majelis perlakuan
terhadap transaksi tersebut menurut kententuan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(UU PPN) dan menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan berbeda;
Bahwa menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan atas transaksi
barang titipan/konsinyasi dalam hal Pemohon Banding hanya menerima
fee/komisi maka kewajiban bagi Pemohon Banding adalah melaporkan
penghasilan fee atau komisi tersebut namun berdasarkan UUPPN ada
kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A ayat(1) huruf g UU PPN beserta
memori penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak
secara konsinyasi termasuk penyerahan Barang Kena Pajak;
Bahwa Pasal 1A UU PPN berbunyi sebagai berikut:
(1) |
Yang
termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; |
Bahwa Pasal 4 UU PPN berbunyi sebagai berikut:
(1) |
Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha; |
Bahwa Pasal 13 UU PPN berbunyi sebagai berikut:
(1) |
Pengusaha
Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan
setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c; |
Bahwa sesuai ketentuan tersebut disebutkan bahwa penyerahan Barang Kena
Pajak secara konsinyasi termasuk penyerahan Barang Kena Pajak sehingga
apabila barang konsinyasi tersebut terjual maka pihak consignee (Pihak
yang dititipi barang) membuat Faktur Pajak Keluaran dengan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar harga jual;
Bahwa Pasal 5A UU PPN berbunyi sebagai berikut:
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari
Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang
dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut
yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”
Bahwa dalam hal barang titipan tersebut tidak laku dijual dan
diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik (consignor), maka
consignee dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian barang kena
pajak (retur) sesuai ketentuan Pasal 5A UU PPN;
Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi
Terbanding sudah benar dan sudah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
Bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak berbunyi sebagai berikut :
(1) |
Alat
bukti dapat berupa:
- Surat atau tulisan;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para saksi;
- Pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim
|
Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak berbunyi sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berketetapan untuk tetap
mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk
Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp1.106.556.021,00 dan menolak banding
Pemohon Banding; |
|
|
2. |
Bahwa
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan
berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.62701/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015, serta berdasarkan atas
dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula
Pemohon Banding) dan fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terungkap dalam
persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)
menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Pajak sebagaimanadiuraikan pada Butir 1. Diatas dengan alasan sebagai
berikut:
A. |
Bahwa
berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali
(semula Pemohon Banding) berupa:
- 3 berkas sampel (Contoh) BPKB (Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor) (TP – 3);
- 3 berkas Faktur Penjualan yang
diterbitkan ATPM (PT. VVV Indonesia Motor Mfg) (TP – 4);
- Daftar Harga Jual Motor Yamaha yang
diterbitkan ATPM (TP – 5) ;
- Keterangan
saksi dengan pernyataan “Harus Melaporkan Nama Pembeli
“ kepada main
dealer (PT. NNN) untuk diteruskan ke ATPM guna
penerbitan Faktur Penjualan pada setiap terjadi kesepakatan transaksi
jual-beli dengan pihak pembeli ;
|
B. |
Bahwa
berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT. VVV Indonesia Motor
Mfg selaku ATPM (Pemilik Barang/Penjual) menerbitkan Faktur Penjualan
kepada Pembeli (TP – 4), selaras dengan itu nama pembeli yang
tertera sebagai Pemilik di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
(TP–3), bukan atas nama Pemohon PeninjauanKembali (semula
Pemohon Banding); |
C. |
Bahwa
tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai harga barang (Sepeda Motor
Yamaha), kuantitas barang dan tanggal Pengiriman, cara pembayaran
sebelumnya yang lazimnya pada dunia perdaganagantertuang dalam PO
(Purchase Order); |
D. |
Bahwa
oleh karenanya Pemohon Banding selaku agen penjualan menawarkan barang
titip tersebut berdasarkan daftar harga (Price list) resmi dari PT.VVV
Indonesia Motor Mfg melalui PT. NNN, melaporkan setiap-tiap transaksi
penjualan yang berhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang
(PT. VVV IndonesiaMotor Mfg melalui PT. NNN; |
E. |
Bahwa
koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya
berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas nama Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang
diterbitkan oleh PT. NNN atas dasar data persandingan PK-PM portal DJP
semata , tanpa diikuti peneliitian lebih lanjut pada dokumen-dokumen
lain yang menjadi pendukung sahnyatransaksi jual-beli serta
persandingan ke arus barang maupun arus uang; |
F. |
Bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas barang titipan
terkait, tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan (Purchase Order),
mencatat sebagai persediaan atau barang konsinyasi, pengakuan hutang
atau memperlakukan transaksi penitipan barangtersebut sebagai
pembelian. |
G. |
Bahwa
Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur:
Setiap orang yang dengan sengaja:
- menerbitkan
dan/atau menggunakan faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya, atau
- menerbitkan faktur pajaktetapi belum
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun serta denda
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti Pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran Pajak.
|
H. |
Bahwa
menyadari sepenuhnya bahwa fakktur pajak yang diterbitkan oleh PT. NNN
adalah tidak berdasarkan transaksi penjualan sebenarnya, Pemohon
Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan
faktur-faktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atau PPN masukan pada
SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannyasebagai biaya; |
I. |
Bahwa
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak,
mengatur:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling
sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1). |
J. |
Pendapat
Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan
Pengadilan Pajak a quo berdasarkan Laporan Pemeriksaan pajak yang
dilakukan Termohon Peninjauan kembali (semula Terbading) dengan bukti
dan atau data tunggal ( adanya Faktur Pajak atas nama Pemohon
Peninjauan Kembali/ semula pemohon Banding) persandinganPK-PM portal
DJP; |
K. |
Bahwa
Pemeriksaan Pajak dilakukan Termohon Peninjauan Kembali
(SemulaTerbanding) untuk seluruh masa-masa pajak tahun pajak 2008, 2009
dan tahun 2010 dengan menetapkan beban pajak kepada PemohonPeninjauan
Kembali sebagai berikut: |
|
|
Masa Pajak |
SKPKB PPN |
Keputusan
Keberatan |
Putusan
Pengadilan Pajak |
Jumlah PPN
yang masih
harus dibayar +
Sanksi Psl 27
(5d) KUP |
Tanggal |
Nomor: |
Jumlah
PPN
ymh dibayar |
Tanggal |
Nomor
: |
Amar |
Tanggal
|
Nomor
|
Amar |
Tahun 2008 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januari |
29/11/2012 |
00016/207/08/913/12 |
151.782.055 |
10/02/2014 |
KEP-106/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62721/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
303.564.110 |
Februari |
29/11/2012 |
00017/207/08/913/12 |
264.413.940 |
10/02/2014 |
KEP-107/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62720/PP/M.VA/16/2015
|
Tolak |
528.827.880 |
Maret |
29/11/2012 |
00018/207/08/913/12 |
136.140.515 |
10/02/2014 |
KEP-108/WPJ.31/2014
|
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62719/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
272.281.030 |
April |
29/11/2012 |
00019/207/08/913/12 |
79.973.567 |
10/02/2014 |
KEP-109/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62718/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
159.947.134 |
Mei |
29/11/2012 |
00020/207/08/913/12 |
214.826.835 |
10/02/2014 |
KEP-110/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62717/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
429.653.670 |
Juni |
29/11/2012 |
00021/207/08/913/12 |
291.224.686 |
10/02/2014 |
KEP-111/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62716/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
582.449.372 |
Juli |
29/11/2012 |
00022/207/08/913/12 |
277.775.058 |
10/02/2014 |
KEP-112/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62715/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
555.550.116 |
Agustus |
29/11/2012 |
00023/207/08/913/12 |
237.477.158 |
10/02/2014 |
KEP-113/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62714/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
474.954.316 |
September |
29/11/2012 |
00024/207/08/913/12 |
84.338.742 |
10/02/2014 |
KEP-114/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62699/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
168.677.484 |
Oktober |
29/11/2012 |
00025/207/08/913/12 |
162.366.539 |
24/09/2013 |
KEP-673/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62686/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
324.733.078 |
November |
29/11/2012 |
00026/207/08/913/12 |
358.311.065 |
24/09/2013 |
KEP-674/WPJ.31/BD.06/2013
|
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62687/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
716.622.130 |
Desember |
29/11/2012 |
00027/207/08/913/12 |
307.710.025 |
25/09/2013 |
KEP-684/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62688/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
615.420.050 |
Tahun 2009 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januari |
29/11/2012 |
00037/207/09/913/12 |
293.452.838 |
10/02/2014 |
KEP-115/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62709/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
586.905.676 |
Februari |
29/11/2012 |
00031/207/09/913/12 |
371.264.834 |
10/02/2014 |
KEP-116/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62710/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
742.529.668 |
Maret |
29/11/2012 |
00032/207/09/913/12 |
307.490.212 |
10/02/2014 |
KEP-117/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62711/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
614.980.424 |
April |
29/11/2012 |
00033/207/09/913/12 |
405.398.391 |
10/02/2014 |
KEP-118/WPJ.31/2014
|
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62712/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
810.796.782 |
Mei |
29/11/2012 |
00034/207/09/913/12 |
465.875.126 |
10/02/2014 |
KEP-119/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62713/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
931.750.252 |
Juni |
29/11/2012 |
00035/207/09/913/12 |
639.501.298 |
10/02/2014 |
KEP-120/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62705/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.279.002.596 |
Juli |
29/11/2012 |
00036/207/09/913/12 |
894.531.622 |
10/02/2014 |
KEP-121/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62706/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.789.063.244 |
Agustus |
29/11/2012 |
00039/207/09/913/12 |
496.025.279 |
10/02/2014 |
KEP-122/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62707/PP/M.VA/16/2015
|
Tolak |
992.050.558 |
September |
29/11/2012 |
00038/207/09/913/12 |
36.979.508 |
10/02/2014 |
KEP-123/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62708/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
73.959.016 |
Oktober |
29/11/2012 |
00040/207/09/913/12 |
299.567.886 |
24/09/2013 |
KEP-675/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62698/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
599.135.772 |
November |
29/11/2012 |
00041/207/09/913/12 |
269.932.033 |
10/02/2014 |
KEP-124/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62700/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
539.864.066 |
Desember |
29/11/2012 |
00042/207/09/913/12 |
363.107.868 |
10/02/2014 |
KEP-125/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62701/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
726.215.736 |
Tahun 2010 : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januari |
29/11/2012 |
00043/207/10/913/12 |
714.475.833 |
13/11/2013 |
KEP-783/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62689/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.428.951.666 |
Februari |
29/11/2012 |
00044/207/10/913/12 |
661.411.504 |
13/11/2013 |
KEP-784/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62690/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.322.823.008 |
Maret |
29/11/2012 |
00045/207/10/913/12 |
367.857.646 |
13/11/2013 |
KEP-785/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62691/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
735.715.292 |
April |
29/11/2012 |
00046/207/10/913/12 |
320.940.827 |
13/11/2013 |
KEP-786/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62692/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
641.881.654 |
Mei |
29/11/2012 |
00047/207/10/913/12 |
559.807.965 |
01/11/2013 |
KEP-742/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62693/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.119.615.930 |
Juni |
29/11/2012 |
00048/207/10/913/12 |
581.850.480 |
01/11/2013 |
KEP-743/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62694/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.163.700.960 |
Juli |
29/11/2012 |
00049/207/10/913/12 |
630.896.361 |
01/11/2013 |
KEP-744/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62695/PP/M.VA/16/2015
|
Tolak |
1.261.792.722 |
Agustus |
29/11/2012 |
00050/207/10/913/12 |
971.533.331 |
01/11/2013 |
KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62696/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.943.066.662 |
September |
29/11/2012 |
00051/207/10/913/12 |
451.476.028 |
01/11/2013 |
KEP-746/WPJ.31/BD.06/2013 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62697/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
902.952.056 |
Oktober |
29/11/2012 |
00052/207/10/913/12 |
841.346.069 |
10/02/2014 |
KEP-126/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62702/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.682.692.138 |
November |
29/11/2012 |
00053/207/10/913/12 |
580.696.365 |
10/02/2014 |
KEP-127/WPJ.31/2014 |
Tolak |
30/07/2015 |
Put.62703/PP/M.VA/16/2015 |
Tolak |
1.161.392.730 |
Desember |
29/11/2012 |
Jumlah Dokumen : 0 Dokumen
|