Prosedur MAP Menurut UU HPP

bacaan < 1 Menit

Pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah mengatur kembali pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) serta pihak-pihak yang dapat mengajukan MAP. Berdasarkan peraturan sebelumnya WP dapat mengajukan MAP, namun proses MAP akan dihentikan jika telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung meskipun materi yang diputus dengan materi MAP berbeda. Simak pengaturannya pada infografis di atas.

Categories: Infografis

Artikel Terkait