Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3526/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 3526/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Nomor X0-XX, Jakarta XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-250/PJ/2020, tanggal 16 Januari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FGH, beralamat di Jalan DF II Blok C-X0 Nomor XXA Bekasi International Industrial Estate, Sukaresmi Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-XXXX0, yang diwakili oleh BB, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009542.13/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagai berikut:

   Nama Vendor	Jenis Jasa	DPP PPh 26	Tarif menurut PB	PPh 26 Menurut PB	Tarif menurut TB	PPh 26 Menurut TB	Koreksi
   FGH AG+Co, Jerman	IT/IS CHARGES	51.171.814	15%	7.675.736	20%	10.234.363	2.558.627
   FGH AG+Co, Jerman	MARKETING SERVICES	786.430	15%	117.879	20%	157.286	39.407
   FGH AG+Co, Jerman	ENGINEERING SERVICES	145.170	15%	21.718	20%	29.034	7.316
   FGH AG+Co, Jerman	ENGINEERING SERVICES	19.982.243	15%	2.997.265	20%	3.996.449	999.184
   FGH AG+Co, Jerman	PRODUCT & PROGRAM SUPPORT	6.051.541	15%	907.738	20%	1.210.308	302.570
   FGH AG+Co, Jerman	ENGINEERING SERVICES	14.596.074	15%	2.189.397	20%	2.919.215	729.818
   FGH AG+Co, Jerman	BRAND LICENSE	86.736.996	15%	13.010.514	20%	17.347.399	4.336.885
   FGH Taipei, Taiwan	COMMISSION	388.163.457	15%	38.816.319	20%	77.632.691	38.816.372
   FGH Pvt Ltd, India	COMMISSION	54.724.907	15%	5.472.399	20%	10.944.981	5.472.582
   FGH Singapore	COMMISSION	6.514.078	15%	977.060	20%	1.302.816	325.756
   FGH Singapore	COMMISSION	38.917.884	15%	5.837.584	20%	7.783.577	1.945.993
   FGH Singapore	COMMISSION	12.227.867	15%	1.834.062	20%	2.445.573	611.511
   FGH Singapore	PRODUCT & MARKETING SERVICES	397.303.238	15%	59.595.486	20%	79.460.648	19.865.162
   FGH Singapore	OPERATIONAL SERVICES CHARGES	144.450.601	15%	21.667.590	20%	28.890.120	7.222.530
   TOTAL				161.120.747		244.354.460	83.233.713

Bahwa perhitungan PPh Pasal 26 Masa Maret 2015 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menurut Pemohon Banding
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.713.590.371	-	1.713.590.371
PPh Pasal 26 yang terutang	293.536.241	(83.233.713)	210.302.528
Kredit Pajak	210.302.528	-	210.302.528
Pajak yang tidak/kurang dibayar	83.233.713	(83.233.713)	-
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	39.952.182	(39.952.182)	-
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	123.185.895	(123.185.895)	-

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Februari 2019;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009542.13/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00175/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 13 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 nomor 00018/204/15/431/17 tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT FGH, NPWP 0X.0XX.XXX.X-XXX.00X, alamat di Jl. DF II Blok C-X0 No.XXA Bekasi International Industrial Estate, Sukaresmi Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat-XXXX0 dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp   1.713.590.371
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp      210.302.528
Kredit Pajak	Rp      210.302.528
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp                        -
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp                        -
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp                        -

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009542.13/2018/PP/M.VIA Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009542.13/2018/PP/M.VIA Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00175/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 13 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00018/204/15/431/17 tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT FGH, NPWP 0X.0XX.XXX.X-XXX.00X, alamat di Jalan DF II Blok C-X0 Nomor XXA Bekasi International Industrial Estate, Sukaresmi Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-XXXX0, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00018/204/15/431/17 tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT FGH, NPWP 0X.0XX.XXX.X-XXX.00X, alamat di Jalan DF II Blok C-X0 Nomor XXA Bekasi International Industrial Estate, Sukaresmi Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-XXXX0, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.4.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00175/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 13 Agustus 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00018/204/15/431/17 tanggal 24 Juli 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 0X.0XX.XXX.X-XXX.00X, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu koreksi positif atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp83.233.713,00 terkait dengan pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi pokok sengketa berupa koreksi positif atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp83.233.713,00 terkait dengan pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena in casu mengenai persoalan yuridis fiskal yang diikuti dengan nilai dan beban pembuktian karena in casu terikat doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori. Bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali karena telah menyampaikan bukti pendukung yang cukup memadai diantaranya berupa Certificate of Domicile (CoD) dalam form DGT-1 atas nama FGH Pte Ltd Singapore tertanggal 31 Maret 2015 maka dapat diyakini dan dipastikan oleh Majelis Hakim Agung bahwa FGH Co. Ltd, Taipei, FGH AG+Co Jerman, dan FGH Pte Ltd merupakan penduduk dari masing-masing negara tersebut untuk tahun 2015, sehingga berhak memperoleh fasilitas perpajakan melalui tax treaty yang dikenakan tidak melebihi dari 15% (lima belas persen), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jerman, Indonesia - Singapore dan Indonesia – Taiwan, juncto Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, juncto Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Article 27 Vienna Convention, juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, juncto Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

   Dasar Pengenaan Pajak	Rp   1.713.590.371
   PPh Pasal 26 yang terutang	Rp      210.302.528
   Kredit Pajak	Rp      210.302.528
   Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp                        -
   Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp                        -
   Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp                        -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. XYZ, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan FFF, S.H., M.H., dan Dr. GGG, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. FFF, S.H., M.H., ttd. Dr. GGG, S.H., C.N.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H. M. XYZ, S.H., M.S.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H.

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X