Putusan Mahkamah Agung Nomor : 494/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 494/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Nomor X0-XX, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2144/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: BB, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FGH, beralamat di DF Building 9th Floor Kawasan SD, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot X0X-X0X Nomor 0X, Penjaringan, Jakarta Utara XXXX0, yang diwakili oleh CC, jabatan Direktur Utama & Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BB, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor BUMA/DIR/2019/VI/556, tanggal 14 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117165.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 06 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp 132.248.857 dan Rp 58.560.493 harus dibatalkan menjadi Nihil;
Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi Pajak Pertambahan Nilai dapat dibatalkan dan perhitungan lebih bayar PPN Masa Pajak Januari 2014 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	57.352.307.766
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	41.238.176.541
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	344.892.930.426
Jumlah Seluruh Penyerahan	443.483.414.733
Perhitungan PPN Kurang Bayar
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.735.230.754
Dikurangi:
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	27.965.985.932
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(22.230.755.178)
PPN yang dikompensasi	-
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar	(22.230.755.178)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117165.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 06 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00641/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/407/14/091/16 tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT FGH, NPWP 0X.XX.XX0.X-0XX.000, beralamat di DF 9th Floor Kawasan SD, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot X0X-X0X Nomor 0X, Penjaringan, Jakarta XXXXX0, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	57.352.307.766
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	41.238.176.541
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	344.892.930.426
	Jumlah Seluruh Penyerahan	443.483.414.733
2	Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.735.230.754
	Dikurangi : - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	27.965.985.932
	Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	22.230.755.178
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	22.230.755.178

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117165.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117165.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00641/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/407/14/091/16 Tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT FGH, NPWP 0X.XXX.XX0.X-0XX.000, beralamat di DF 9th Floor Lot X0X-X0X Kawasan SD, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 0X, Penjaringan, Jakarta Utara XXXX0, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00128/407/14/091/16 tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT FGH, NPWP 0X.XXX.XX0.X-0XX.000, beralamat di DF 9th Floor Lot X0X-X0X Kawasan SD, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 0X, Penjaringan, Jakarta Utara XXXX0, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.4.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00641/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/407/14/091/16 tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.XXX.XX0.X-0XX.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp22.230.755.178,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp29.590.651,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp112.575.123,00; serta Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp190.809.350,00 yang terdiri dari nomor faktur pajak tidak sesuai jatah sebesar Rp132.248.857,00; dan faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp58.560.493,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp29.590.651,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp112.575.123,00; serta Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp190.809.350,00 yang terdiri dari nomor faktur pajak tidak sesuai jatah sebesar Rp132.248.857,00; dan faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp58.560.493,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu seluruh penyerahan jasa (kontraktor jasa pertambangan) yang Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali lakukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN dan seluruh pembayaran merupakan biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp22.230.755.178,00; dengan perincian sebagai berikut:

   No	Uraian	Rp
   1	Dasar Pengenaan Pajak
   	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:
   	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	57.352.307.766
   	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	41.238.176.541
   	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	344.892.930.426
   	Jumlah Seluruh Penyerahan	443.483.414.733
   2	Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar
   	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.735.230.754
   	Dikurangi : - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	27.965.985.932
   	Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	22.230.755.178
   3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
   4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	22.230.755.178

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Prof. Dr. H. M. XYZ, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan FFF, S.H.,M.H. dan Dr. GGG, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. FFF, S.H., M.H., ttd. Dr. GGG, S.H., C.N.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H. M. XYZ, S.H., M.S.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H.

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X