Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2070/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 2070/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF X0-XX, Jakarta XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BB, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3004/PJ./2017, tanggal 04 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DFG, beralamat di Jalan CC Km. XX RT 00X RW 00X, DD, Kota DF, yang diwakili oleh AA, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83586/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

1 Perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp  10.134.050.603
2 Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp           1.411.347
3 PPN yang kurang bayar	Rp  10.132.639.256
4 Sanksi Administrasi	Rp                         0
5 PPN yang masih harus dibayar	Rp                         0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Januari 2016;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83586/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1295/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor 00026/407/12/431/14 tanggal 28 Mei 2014 Masa Pajak Desember 2012, atas nama PT DFG, NPWP 0X.XXX.XXX.X-XXX.000, beralamat di Jalan CC Km. XX RT 00X RW 00X, DD, Kota DF, sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :
- Ekspor	Rp      2.219.076.090,00)
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp      7.246.353.436,00)
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp  101.074.168.561,00)
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp                           0,00)
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp                           0,00)
- Jumlah	Rp  110.539.598.087,00)
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp                           0,00)
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp  110.539.598.087,00)
d. Impor BKP	Rp                           0,00)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp         724.635.344,00)
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp    10.635.450.028,00)
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp     (9.910.814.684,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83586/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83586/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1295/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00026/407/12/431/14 tanggal 28 Mei 2014 Masa Pajak Desember 2012 atas nama PT DFG, NPWP 0X.XXX.XXX.X-XXX.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1295/WPJ.22/BD.06/2015, tanggal 12 Agustus 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor 00026/407/12/431/14, tanggal 28 Mei 2014, Masa Pajak Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-XXX.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp9.910.814.684,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2012, sebesar Rp.394.923.012,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundangundangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp.394.923.012,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan pemenuhan dan penuaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan  melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak a quo karena penyerahan FAME/Biodiesel yang terhutang PPN dansteam digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses produksi FAME/Biodiesel dengan kode transaksi 01, dan pada Faktur Pajak telah dirinci secara terpisah dalam deskripsi transaksi bagian mana yang merupakan penyerahan listrik dan bagian mana yang merupakan steam, dengan perbandingan persentase 0.6% untuk listrik dan 99.4% untuk steam, maka steam tidak termasuk barang strategis dan atas penyerahannya dibebaskan dari PPN, sehingga PPN Masukan yang berkaitan dengan steam sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dapat dikreditkan. Selanjutnya terhadap klarifikasi atas Faktur Pajak yang dapat dibuktikan keabsahannya terhadap jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada” atau “ada tapi tidak sesuai” lebih bersifat pada persoalan administrasi semata tidak bersifat yuridis fiskal. Sedangkan apabila terjadi koreksi atas keabsahan Faktur Pajak (Masukan) tersebut yang mungkin akan timbul dalam persoalan mekanisme pengkreditan PPN, maka kerugian tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifat “aantonder belastingen” yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (5) dan (9) dan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ./2001;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp9.910.814.684,00 dengan perincian sebagai berikut:

   Dasar Pengenaan Pajak:
   a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :
   - Ekspor	Rp      2.219.076.090,00)
   - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp      7.246.353.436,00)
   - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp  101.074.168.561,00)
   - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp                           0,00)
   - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp                           0,00)
   - Jumlah	Rp  110.539.598.087,00)
   b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp                           0,00)
   c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp  110.539.598.087,00)
   d. Impor BKP	Rp                           0,00)
   Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp         724.635.344,00)
   Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp    10.635.450.028,00)
   Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp     (9.910.814.684,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh Dr. H. XYZ, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. FFF, S.H., M.S., dan Dr. H. GGG, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. Prof. Dr. H. M. FFF, S.H., M.S., ttd. Dr. H. GGG, S.H., M.Hum.,		Ketua Majelis, ttd. Dr. H. XYZ, S.H., M.H.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H., M.H.,

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X